Jangan Buruk Negara DJP Dikampak

DJP Kembali menghadapi tantangan, program modernisasi yang bergulir sejak lebih dari sewindu lalu setidaknya sudah dua kali dihembus berita miring, pertama Gayus Halomoan Tambunan. Dan kini, muncul nama Dhana Widhyatmika (DW), dengan dugaan pencucian uang yang bermula dari temuan PPATK atas rekening berjumlah besar atas nama yang bersangkutan. Banyak hal yang perlu diangkat dari berita ini? Terutama sekali adalah apa benar ini menunjukkan bahwa DJP gagal dalam menjalankan reformasi perpajakan? dan dalam bahasa yang lebih dramatis, apakah remunerasi gagal menjamin terhapusnya tindakan penyimpangan dibidang perpajakan?

Sudut Pandang untuk Dhana Widyhatmika (DW)

Namun demikian, sebelum kita membahas lebih jauh perihal diatas, asas praduga tidak bersalah harus tetap kita pegang untuk memungkinkan Dhana Widyhatmika (yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung) mendapatkan haknya sebagai warga negara dimuka hukum. Kasus ini sudah berjalan dan dalam tahap penyelidikan lebih lanjut atas sangkaan yang ditujukan kepada yang bersangkutan. Hingga kini banyak kabar simpang siur mengenai informasi yang diangkat, seperti apa benar kekayaan yang dimiliki Dana demikian fantastis? Menurut laporan kekayaan yang disampaikan langsung oleh ybs, ia hanya memiliki 1,2 M, jauh lebih kecil dari jumlah 60 M yang diangkat sebagai pemberitaan oleh media.

Namun lagi- lagi proses hukum sedang berjalan, kita hanya bisa menunggu apa benar ada hal yang patut diusut tuntas untuk diketahui kebenarannya. Jika memang ada maka kita semua patut untuk tahu kebenarannya agar tidak ada lagi rasa curiga yang mengeneralisir ini sebagai kejahatan institusional. Sebab beredar rumor bahwa DW juga seorang pebisnis dan memang berasal dari keluarga berada. Sekali lagi, kita disini bersama tengah menunggu kebenarannya. Bukan membela secara membuta kepada diri DW namun bersikap seperti ini lebih menunjukkan kepantasan sebagai warga yang taat dan mengerti hukum yang tidak dengan mudah termakan opini giringan media massa.

Ditjen Pajak merupakan instansi publik yang bisa dianggap sebagai pelaksana sektor yang paling publik sehingga memang rentan dengan penyimpangan dan pelanggaran, dan hal ini juga yang menjadi salah satu motif modernisasi tubuh DJP. Dimulai dengan remunerasi, pengembangan SDM, restrukturisasi hingga implementasi sistem infrastruktur yang kuat. Dalam proses berjalan hingga kini, setidaknya sudah banyak perubahan signifikan yang diukur lewat banyak paramater: kepuasan masyarakat (wajib pajak), perolehan penerimaan negara dari pajak hingga pertumbuhan ekonomi.

Komitmen Untuk Berkembang dan Kontribusi Positif DJP

Akhir 2011 kemarin, Ditjen Pajak mendapat nilai integritas sebesar 7,65 jauh lebih tinggi dari standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0 dan juga jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata total integritas dari 15 unit layanan yang di survei yaitu 6,4 (skala nol sampai 10), ini merupakan pencapaian yang menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini merupakan penilaian secara akumulatif dari semua unit DJP yang memberikan pelayanan yang menjadi sorotan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu pelayanan penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio) Tahun 2011 mencapai 12,3%, naik sebesar 1,0% dari PDB jika dibandingkan dengan Tax Ratio tahun sebelumnya, sebesar 11,3%.

Tax rasio yang naik merupakan implikasi langsung dari jumlah penerimaan pajak yang meningkat. Ini memungkinkan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana yang tertulis didalam RAPBN dan tujuan akhirnya adalah pertumbuhan positif ekonomi negeri. Ditahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% naik 0,4% dibanding pertumbuhan tahun 2010. Dari tahun ke tahun kebutuhan untuk menopang target pembangunan negara terus bertambah, itu artinya beban kerja Ditjen Pajak juga makin berat untuk mengamankan target penerimaan. Namun berkaca dari poin integritas dan bukti empiris yang ada, sepertinya Ditjen Pajak akan mampu mengemban amanah itu.

Terpaan Kabar Miring Menggoyang Kepercayaan Publik

Duarrr!!! Ditengah hiruk pikuk kisruh panggung politik tiba- tiba muncul isu bahwa Seorang mantan pegawai Ditjen Pajak (DW) ditengarai memiliki rekening dengan jumlah tidak biasa. Kembali timpa menimpa kasus membuat penyelesaian suatu kasus yang lebih besar menjadi kabur. Apa ini yang disebut dengan Pengalihan Isu?. Pertanyaannya adalah apakah tiba- tiba isu ini bisa menegasikan semua pencapaian yang diraih Ditjen Pajak dalam kurun semenjak modernisasi bergulir? Apa renumerasi dianggap gagal? Saya kira sudut pandang yang perlu diperbaiki adalah jangan sampai isu yang merebak ini membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap DJP. Karena hingga kini pun, isu yang dilontarkan seputar kepemilikan rekening DW juga masih simpang siur. Bagaimana seandainya memang DW memiliki nominal itu dengan jalan yang sah? Saya kira supaya lebih fair media pun harus memberitakannya sekaligus untuk membersihkan nama DW dari tuduhan miring.

Remunerasi dianggap gagal? Terlalu dini untuk menilai efek jangka panjang ihwal ini. Remunerasi di DJP diiringi sistem pengawasan dan kontrol absensi yang ketat sehingga ada sanksi materiil berupa pemotongan tunjangan dalam persentase secara hirarkis. Mungkin bisa jadi hal yang dicurigai sebagai penyimpangan oleh banyak pihak merupakan hal lama yang terjadi dimasa pra modernisasi yang baru diketahui kini. Namun setiap pengusutan harus tetap menjunjung tinggi presume of innocent. Nilai integritas dan kemajuan yang disebutkan tadi bisa jadi rujukan jangka pendek sebelum menganggap remunerasi gagal. DJP dan semua unit vertikalnya selalu bersikap kooperatif dalam penegakan hukum bahkan DJP menjadi satu- satu nya unit yang memiliki peraturan WBS (Whistle Blower System) untuk menjamin rasa aman setiap pelaporan penyelewengan dari dan oleh internal pegawainya.

Kesimpulan

Ditengah beban berat mengamankan penerimaan negara untuk menunjang pembangunan, isu yang hadir membuat kepercayaan masyarakat kepada DJP kembali bergejolak. Semoga ini tidak mempengaruhi kinerja DJP dalam berkontribusi membangun negeri, dan sebetulnya yang penting juga adalah bagaimana masyarakat harus bersikap menghadapi isu ini? Sebagusnya masyarakat lebih bijak dalam memaknai pemberitaan yang masih simpang siur, dan berkeyakinan positif dengan melihat kinerja positif DJP selama ini. Dirjen Pajak Fuad Rahmani menghimbau kepada semua pegawai DJP untuk tidak terpengaruh dan bekerja dengan baik walau didera pemberitaan seputar DW. Biar proses hukum berjalan dan semoga pemberitaan ini murni bukan komoditi politik pengalih isu. Jika ia, benar saja pepatah dari seorang teman: Buruk Negara DJP Dikampak. Miris!