8.13.2012

I Go Mobile

Sebetulnya sudah sejak lama aku berpikir untuk membeli gadget yang sesuai dengan hobi, dan alhamdulillah hari Jumat kemarin bisa terwujud. Aku membeli tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7; dari seorang teman yang memberi harga khusus lebih miring dari harga toko. Tentunya setelah pertimbangan matang dan sedikit keberanian untuk mencoba lebih mobile, maka resmi sejak kemarin aku berkutat memahami gadget ini dan postingan ini pun dibuat sambil santai duduk... things seem to be different since then...

Setelah cukup memahami fitur dan penggunaan, setidaknya aku makin mantap dan yakin bahwa this gadget meets my need, dimulai dari fitur built-in yang memudahkan banyak keperluan seperi membaca artikel, browsing, latihan TOEFL, hingga blogging. Jangan bahas lg soal aksesibilitas karena hal itu sudah fitur mutlak gadget manapun, yang menjadi unggulan disini adalah yang berkait dengan gaya hidup, bayangkan kita bisa blogging on the spot, upload photo dan mempostingnya dalam satu waktu tanpa harus menunggu kesiapan materi.

Gadget tablet ini juga memungkingkan tipikal pribadi yang gemar membaca atau mengasah pengetahuan, karena dengan fasilitas Android Market dari developernya, kita bisa mengakses ragam aplikasi sesuai keinginan, seputar apapun tersedia, fitur religius, ekonomi, hiburan hingga game. Atau bagi yang sibuk maka aplikasi semacam personal assistant dapat dicoba untuk memudahkan pengturan kegiatan harian. Sebetulnya, gadget tablet PC serupa ini sudah lama ada, dipelopori Apple Steve Jobs, namun harganya termasuk mahal, baru setelah Samsung turun sebagai pemain pasar maka muncullah gadget typo dengan harga yang lebih murah.

Satu hal lain yang menjadikan Galaxy Tab istimewa adalah screen yang jernih dan terang, sehingga sangat dianjurkan untuk memasang anti scratch pada layarnya, dan ditambah leathet case maka akan menambah proteksi fisik gadget ini. Sementara piranti internal yang terasa masih belum optimal adalah baterai yang cepat panas dan (mungkin) bisa dibilang boros. Recharging sampai penuh dengan pemakaian standar bisa bertahan hingga sekitar 1 hari. Tapi setidaknya dibandingkan dengan notebook atau laptop maka ini sudah memuaskan. Sejauh ini itu saja yang aku lihat belum optimal, selebihnya Galaxy Tab 7.7 ini akan sangat membantuku menyalurkan hobi dan kebutuhan.

Dan ini adalah postingan pertama yang dibuat secara online dengan gadget ini, oh ya, poto diatas diambil di saat setelah sholat Zuhur di Masjid Agung Palembang..

Read more »

8.06.2012

Jalan Panjang Hidup Kakek

Ia meninggalkan kampung halamannya, di negara India tepatnya Desa Matul,Distrik Nanded. Di wilayah yang sekarang bernama Maharashtra menuju Madras atau yang kini bernama Chennai. Perjalananya tidak berhenti sampai disitu, naluri perantauannya membawanya berlayar bersama seorang teman menuju Temasek hingga ke Hindia Belanda (Indonesia kini yang dulu masih menjadi jajahan Belanda) bermodal seadanya dengan menggantungkan hidup sebagai kuli angkut dan penjaga kedai di daerah tujuan hingga kemandirian membuatnya menjalani hidup sebagai pedagang. Saat itu mungkin sekitar tahun 1930an.

Hidup berpindah- pindah mencoba peruntungan dan mengadu nasib dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari Madras (India), Temasek (Singapura), Sumatera (Palembang) lalu akhirnya menetap sebagai pedagang disebuah toko sederhana di Baturaja. Dan disini pula ia bertemu wanita bersahaja asal Jawa Tengah yang kelak menjadi istrinya. Di kota Baturaja ini usaha dagangnya berkembang penuh menjadi sandaran ekonomi keluarga. Setelah menikah ia sudah tidak pernah lagi pulang mengunjungi keluarga nya di India, terakhir adalah ketika ia masih berstatus bujangan, kala itu pulang ke India dengan modal uang pas- pasan dan sebagai pegangan ia membawa koin emas yang disisipkan dibawah tapak sepatu sehingga aman dari perampokan atau perampasan.

Kemudian ia kembali merantau sejalur dengan jalan yang sudah ia tempuh dan akhirnya kembali ke kota yang sama, Baturaja dan menetap sepenuhnya meninggalkan semua cerita masa kecil nya di India. Keluarganya, saudaranya, teman sepermainan atau musholla yang biasa ia jadikan sarang persembunyian untuk beristirahat sudah tidak akan pernah ia lihat lagi, hanya bisa dikenang. Baturaja menjadi tempat tinggalnya meneruskan hidup, membangun kehidupan bersama istri dan anak- anaknya. Hingga ia tutup usia pada 1994, meninggalkan seorang istri, 8 orang anak perempuan, 1 orang anak lelaki dan 10 orang cucu. Selanjutnya, hidup terus berlanjut dan menyimpan kenyataan bahwa cerita hidup generasi sesudah dirinya telah sejak jauh diawali dari keputusannya untuk merantau ke tempat yang jauh dari asal nya.

Pria itu bernama Ahmad, dengan nama kecilnya Amo. Nama kecil yang justru terbawa melekat hingga ke papan nisan peristirahat terakhirnya. Di tulang sulbi nya telah dituliskan oleh ALLAH.SWT, generasi yang akan ia bawa dalam cerita hidupnya, generasi yang akan berpindah dari sulbi ke rahim sang istri hingga akhirnya muncul kedunia sebagai anak- anaknya. Pria itu adalah kakekku, ayah dari almarhumah Ibuku. Aku masih kelas 3 SD ketika terakhir dapat mengingatnya dengan jelas duduk di kursi roda dengan mata lebar bundar, hidung mancung melengkung dan kulit berwarna khas India Dravida, dan saat itu justru adalah ketika ia sudah dekat dengan masa- masa penutup usianya.

Kini, kadang sering terbesit dalam hati, jika saja aku diberi kesempatan untuk berbincang dengannya sebagai laki- laki dewasa untuk sekedar mendengar pengalaman hidup beliau soal keberanian menjalani hidup di tanah perantauan, perjuangan melawan rasa rindu pada mereka yang terkasih di tanah kelahiran atau soal sedikit cerita bagaimana ia bisa meminang nenek, wanita asal Jawa Tengah (Kebumen) yang bersahaja. Tapi, semua tidak mungkin bisa terwujud. Rindu tinggalah rindu, angan tinggalah angan, nyatanya bahkan kami hidup didua era berbeda dengan sedikit sekali irisan masa. Adapun cerita singkat perjalanan hidup beliau ini aku tuliskan dari hasil obrolan dengan Nenek dalam beberapa kali kunjungan kalau aku sedang pulang ke Baturaja.

Jujur saja, aku ingin menjalin kontak dengan keluarga nya yang mungkin masih ada di Negeri India sana, bukan tidak mungkin suatu saat aku datang berkunjung kesana menemui saudara- saudara kakek atau keluarganya yang masih hidup. Bagiku, perjalanan panjang almarhum kakek hingga akhirnya menetap di Baturaja adalah bagian unik dalam sejarah hidup asal muasal keluargaku yang memberi pertanyaan besar, apakah mungkin di India sana keluarga almarhum kakek juga merasa hendak bertemu muka dengan anak keturunan saudara mereka?? yang pindah menetap di Indonesia sejak berpuluh- puluh tahun silam, Amo namanya...

Read more »

Papua, Cendrawasih yang Terluka! (II)

Ada pilu bila melihat luka yang menganga di tanah Papua yang tengah dikangkangi oleh PT Freeport Indonesia. Bukan soal ekploitasi tak berkesudahan yang hingga kini tengah berlangsung, namun lebih kepada ekses dari tindakan tersebut yang dengan gamblang memperlihatkan marjinalisasi penduduk lokal yang hanya menjadi penonton nelangsa. Penggelolaan sumber daya alam seharusnya mensejahterakan bukan meminggirkan, sehingga jelas bahwa ada kekeliruan sejak awal pada aspek pengelolaan yang berdampak buruk hingga kini.

Filosofi mendasar pengelolaan sumber daya alam negara kita (salah satunya) adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Redaksi penting yang perlu dikaji adalah 'dikuasai oleh Negara', sehingga atas kekayaan sumber daya alam yang ada didalam bumi Indonesia adalah dibawah penguasaan negara dengan tujuan utama untuk kemakmuran rakyat, ini menunjukkan secara implisit bahwa pemilik utama dari sumber daya alam tersebut adalah rakyat, negara hanya diberi hak untuk mengelola sebagaimana sejalan dengan teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dari Perancis dalam konteks terbentuknya suatu negara.

Sebagai pihak yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola kekayaan alam, maka kewajiban dibebankan ke pundak pemerintah (pejabat dan elite) untuk mengambil kebijakan apapun untuk mencapai tujuan memakmurkan rakyat, salah satunya lewat pemanfaatan sumber daya alam. Termasuk kemudian adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang dirasa berkemampuan untuk mengelola sumber daya alam ditengah kenyataan bahwa kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan alam yang ada di negara kita. Itulah yang terjadi pada pemerintah kita dengan pelaku bisnis PT Freeport Indonesia. Singkatnya antara keduanya sudah terjalin kontrak kerjasama Usahawan/Business- Pemerintah/Government. Sejak 1967 sampai 2041 bila perpanjangan disetujui.

Kontrak yang sudah disepakati di tahun 1967 (merujuk pada UU nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Pertambangan, dan UU ini sudah dicabut) tersebut harus ditaati sebagai landasan dalam tiap perpanjangan kontrak. Isi dalam kontrak tersebut salah satunya adalah bahwa dari hasil pengelolaan tambang emas di tanah Papua oleh PT Freeport Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan menerima royalti sebesar 1% (ini flat dari dulu hingga kini) per troy once yang kala itu senilai US$ 200. Dan bahwa isi kesepakatan kontrak menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia memiliki hak mengelola dan mengambil manfaat dari hasil pengelolaan. Konteks 'memiliki' menunjukkan kepemilikan yang lebih kuat dari makna 'menguasai'. Kedua poin utama ini harus ditaati karena sudah ditandatangani sejak awal sebagai suatu kesepakatan walau akhirnya kini dirasa tidak mencerminkan nilai keadilan.

Kedua poin tersebut telah membuat posisi Indonesia merugi secara materi sekaligus lemah secara legal hukum. Inilah pangkal muasal kebijakan yang membuat masyarakat Papua seperti tersisih bahkan tidak bisa merasakan hasil pengelolaan kekayaan alam ditanahnya sendiri. Sekuat apapun kebijakan pemerintah hendak mengubah nasib Papua dengan menambah besaran royalti dari yang sudah ditetapkan sejak tahun 1967, maka tidak akan berdampak apa- apa bila kebijakan tersebut ditolak PT Freeport Indonesia. Sementara aksi frontal menasionalisasi pun bukan opsi rasional yang bisa diambil karena negara kita mungkin akan belum siap menghadapi tuntutan material PT Freeport di Peradilan Internasional. Poin yang paling mungkin untuk dijalankan adalah melakukan kesepakatan ulang (renegosiasi) kedua pihak dan kini adalah saat yang tepat ditengah alotnya pembahasan pemerintah dan PT FI.

Saat ini PT Freeport Indonesia tengah mengajukan perpanjangan kontrak hingga tahun 2041, dari sini poin dasar yang bisa diambil bahwa landasan UU Nomor 11 Tahun 1967 sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dicabut sehingga renegosiasi harus menyentuh pada pembaruan poin kesepakatan seperti peningkatan nilai setoran royalti atau bila pemerintah merasa sudah mampu mandiri maka untuk tidak menyetujui perpanjangan kontrak bisa dijadikan alternatif keputusan. Kurtubi (pengajar Pascasarjana FEUI dan Univ Paramadina) memberikan saran jangka panjang agar pemerintah mengakhiri pola kerja sama Usahawan/Business- Pemerintah/Government menjadi Usahawan/Business- Usahawan/Business, dimana pemerintah menyerahkan pengelolaan kontrak kepada BUMN yang lebih dinamis, tidak rigid dan lihai dalam merespon lingkungan bisnis.

Renegosiasi Freeport adalah momentum tepat untuk membasuh duka Papua agar derap langkah pembangunan dan kebijakan yang selama ini membuat mereka terpinggirkan dapat diorientasikan menuju arah memakmurkan mereka atas nama rasa keadilan dan persatuan. Ketegasan pemerintah dalam mengarahkan prihal ini sangat diharapkan agar ini tidak jadi kesempatan yang diambil oknum jahat untuk kepentingan pribadi. Karena sekali kesalahan dalam kontrak ditandatangani maka kerugian yang akan ditanggung bisa memakan waktu puluhan tahun kedepan hingga tahun 2041. Jangan sampai Papua berduka lebih lama lagi, mereka adalah Cendrawasih yang seharusnya terbang mengangkasa setelah sekian lama terluka.

Salam

Ebas

Read more »

8.05.2012

Papua, Cendrawasih yang Terluka!

Papua adalah ironi. Kemiskinan dalam kelimpahan tambang. Kerusuhan di tengah damai bentangan alam dan endemi panjang tak berkesudahan hingga sekarang. Ada apa dengan Papua? Bertahun- tahun lamanya konflik menggerogoti ketenangan hidup di ujung timur Indonesia ini, sebagian seperti sengaja dipelihara namun sebagian mengalir begitu saja. Soal HIV/AIDS dengan tingkat prevalensi yang tinggi, separatisme sporadis oleh Operasi Papua Merdeka (OPM) dan dominasi PT Freeport Indonesia yang menciderai rasa keadilan dan kearifan lokal. Papua bagai Cendrawasih yang terluka.

Konflik menahun yang sudah lama ada di Papua ini membuat banyak pihak memandangnya sebagai friksi yang potensial berujung tajam pada konflik vertikal antara Papua dan Jakarta. Papua makin kedodoran dalam pembangunan, sementara Jakarta sebagai pusat terbitnya rekomendasi kebijakan dirasa kurang tanggap dalam mengambil tindakan. Lebih tepatnya, Papua merasa dimarginalkan dalam pembagunan, benarkah demikian? Sebetulnya, perhatian pemerintah pusat dalam menanggapi kenyataan di Papua sudah bisa dikatakan cukup besar. Konteks permasalahan yang disinyalir berkutat di seputar dana dan program pembangunan diinginkan Papua sudah diakomodir dengan penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Tetapi pada tataran operasional UU ini seperti kehilangan taji, dana APBD (kita ambil contoh tahun 2010) sebesar Rp. 8.035 T (Baik untuk Prov Papua maupun Prov Papua Barat) ternyata gagal menjamin terlaksananya pembangunan berkeadilan yang diidam- idamkan 3 juta jiwa lebih masyarakat Papua. Arah pembangunan makin menjadikan mereka tersisih dan nelangsa di tanah sendiri. Efektivitas penerapan status Otonomi Khusus akhirnya dipandang sebagai kebijakan yang boros dan penghamburan uang negara yang tidak kena sasaran. Pertanyaan lama kembali mencuat. Bila dana tak mampu menyelesaikan masalah, dan program pembangunan lewat status otonomi khusus pun tak bisa diandalkan? Apa yang menjadi masalah mendasar di tanah Mutiara Hitam ini?

Soal pengambilan kebijakan berlandaskan soal dana dan program tidak bisa dibebaskan dari skema kebijakan pengawasan, kontrol dan pengendalian. Tiga hal ini adalah anak kandung dari setiap kebijakan apapun yang diambil. Ketiga nya harus dijaga, dirawat dan diperhatikan secara intens untuk memastikan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berjalan sesuai rencana serta untuk meminimalisir penyimpangan yang tidak perlu. Dan aplikasi otonomi khusus ini masih setengah hati, ini bisa dilihat dari beberapa amanah UU 21/2001 yang masih jauh panggang dari api. Baik dari aspek formulasi kelembagaan (dimensi institusional) maupun sinergitas unit- unit penentu efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus. Sebagaimana disebutkan oleh Laksamana Mayjend (Purn) Freddy Numberi dalam opini nya yang dimuat harian Kompas tanggal 6 Juli 2012.

Dan, di level teknis pelaksanaan, masih banyak oknum Papua yang salah memaknai program Otonomi Khusus sebagai ladang korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara karena penyelewengan dana Otsus yang dilakukan pejabat pemerintah atau elit asli Papua senilai Rp 319 M padahal status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat akan melekat sesuai amanah UU 21/2001 hingga tahun 2025. Andai Otsus terus dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan kendali secara berkala maka tujuan Otsus untuk meredam potensi konflik dan menciptakan keadilan di Papua bisa dipastikan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa terwujud.

10 tahun sudah status Otonomi Khusus Papua (sejak UU 21/2001 berlaku per Januari 2012) diberikan dan kini adalah saat yang tepat untuk dievaluasi kembali agar Papua tidak tertawan penyesalan dan keraguan keputusan masa lalu dalam Resolusi PBB Nomor 2505 tanggal 19 November 1969 tentang integrasi Papua dalam kerangka NKRI. Sejumlah langkah yang bisa diambil untuk mengembalikan arah kebijakan Otonomi Khusus Papua pada jalur yang diinginkan meliputi perubahan paradigma pendekatan supresiv menjadi pendekatan dialog Jakarta- Papua secara intens dan rasional dalam bingkai persatuan dan kesatuan agar isu- isu seputar pelaksanaan Otsus tidak berlarut menjadi masalah bom waktu. Dan penerapan kebijakan yang tegas atas penyimpangan yang ditemukan. Baik itu dilakukan oleh oknum pemerintah pusat atau oleh elit Papua sendiri.

Perihal Otonomi Khusus dan pelaksanaanya adalah salah satu dari sekian banyak masalah di tanah Papua, namun penyelesaian dan pengawalan kebijakan Otsus secara optimal akan dapat membantu penyelesaian konflik yang lainnya, seperti perang antar suku, endemi HIV/AIDS atau dominasi penguasaan tambang oleh PT Freeport Indonesia. Untuk itu, ini menjadi tugas besar untuk diselesaikan oleh kita semua demi menjaga keutuhan NKRI agar Papua, Cendrawasih yang terluka dapat segera mengangkasa melepas cerita kelam sarat ironi.

Salam

Ebas

P.S:
-----
Gambar diambil dari sini.

Read more »