2.19.2013

Pajak Sebagai Jalan Tengah Polemik Buruh dan Pengusaha


Di tahun 2013 ini, hubungan antara buruh dan pengusaha belum sepenuhnya reda dari prahara. Setidaknya bila sepanjang tahun lalu demonstrasi oleh aliansi kaum buruh berlangsung masif dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang tidak sedikit. Kini di awal tahun 2013, gerakan serupa masih berlangsung dengan tuntutan yang sama, kesejahteraan. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengusaha/perusahaan yang belum menerapkan UMP terbaru sehingga nasib dan kesejahteraan buruh masih menggantung tanpa kepastian. Upah Minimum Provinsi atau UMP yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan di beberapa daerah, termasuk Jakarta merupakan tanda kemenangan atas upaya kaum buruh menuntut kesejahteraan. Jakarta selaku barometer ekonomi nasional menjadi kiblat bagi daerah lain untuk melakukan hal serupa, sehingga aksi lokal yang dimotori aliansi buruh di beberapa titik di wilayah Jabodetabek di sepanjang tahun lalu menjadi aksi nasional kaum buruh di berbagai wilayah tanpa koordinasi serentak. Sehingga kenaikan UMP terjadi pula dibanyak wilayah di Indonesia. Ini menjadi tanda bahwa di negeri ini era upah buruh murah sudah berakhir. Pengusaha/ Perusahaan harus siap menerima kebijakan ini dengan inovasi untuk bertahan.

Harmonisasi Tripartit

Buruh bukan lah pemain utama dalam percaturan dunia tenaga kerja sektor padat karya. Namun tanpa buruh, roda ekonomi yang disokong pengusaha selaku kaum pemodal tidak akan dapat berjalan. Sehingga kedua pihak ini harus diawasi lewat campur tangan pemerintah, ini artinya ketiga pihak ini saling terkait dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Hingga saat ini, pengusaha tengah meradang antara meneruskan usaha ditengah kebijakan yang tidak suportif. Pemerintah, melalui kebijakan kenaikan UMP menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh selaku rakyat yang patut disejahterakan, dalam skala nasional pun, keberpihakan secara makro dituangkan lewat kebijakan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi minimal Rp. 2.025.000,-/bulan. Akan tetapi, keberpihakan ini belum terasa menyentuh sepenuhnya ke pihak pengusaha. Pengusaha masih harus berhadapan dengan kebijakan penyesuaian Tarif Dasar Listrik dan Upah Minimum Regional serta hal yang kontraproduktif lainnya.

Hal ini dapat memicu kekhawatiran, dalam hal daya tahan pengusaha ternyata tidak setangguh yang dibayangkan. Karena semua keadaan tadi dapat mendorong pengusaha untuk lebih memilih gulung tikar atau mengurangi skala usahanya. Sebagaimana diketahui bahwa pengusaha yang bergerak disektor padat karya adalah penyerap tenaga kerja yang paling banyak lantaran langsung menyentuh sektor riil. Ancaman peningkatan pengangguran adalah bahaya dalam jangka pendek yang bukan tidak mungkin dapat terjadi. Selain itu, menurunnya skala usaha karena peningkatan biaya utilitas dan biaya upah tentu akan menjadi disinsentif yang melemahkan perputaran ekonomi sektor riil yang menyumbang porsi besar PDB nasional setiap tahunnya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa seharusnya hubungan ketiga pihak berjalan harmonis, pemerintah berada ditengah menjembatani kepentingan Buruh dan Pengusaha. Buruh butuh akan kehidupan yang sejahtera atas nama dan rasa keadilan, sebagaimana juga Pengusaha yang perlu akan iklim kondusif demi optimalnya pencapaian laba dan performa. Antara buruh dan pengusaha seharusnya berlangsung prinsip kerja sama yang mutual dan pemerintah berperan untuk menciptakan suasana agar hubungan antara keduanya berjalan kondusif.

Optimalisasi Peranan Ditjen Pajak

Pemerintah dalam hal ini melalui Ditjen Pajak dapat memainkan peran untuk berdiri di tengah menciptakan iklim kondusif bagi buruh maupun pengusaha. Insentif yang diberikan dapat berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor usaha padat karya demi mendorong daya saing dan keberlangsungan usaha. Opsi ini merupakan stimulan positif atas disinsentif karena kenaikan TDL dan UMR yang menyasar pengusaha. Disatu pihak, alternatif penurunan tarif PPh atas sektor pengusaha tentu tidak akan kontrapropduktif dengan 13 program pengamanan penerimaan yang dicanangkan Ditjen Pajak. Karena fokus utama penggalian potensi lebih dikerahkan untuk optimalisasi basis PPN.

Hal ini dapat dimaklumi karena PPh masih rentan akan resistensi sosial seiring dengan masih rendahnya kualitas infrastruktur. Dalam jangka panjang paket stimulus semacam ini akan membuat pengusaha sektor riil padat karya makin menggeliat. Efek turunannnya dapat meliputi daya serap tenaga kerja dan stabilitas kontribusi sektor ini pada ekonomi nasional secara makro. Kebijakan ini merupakan salah satu jawaban yang dapat diambil untuk menunjukkan sikap impartisan pemerintah sebagai mediator antara buruh dan pengusaha. Sementara itu dari sisi buruh, terjaganya sumber pendapatan mereka dari keterikatan sebagai tenaga kerja kepada pengusaha merupakan daya dorong konsumsi penggerak ekonomi secara terkait dengan mata rantai lainnya.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelayakan hidup bagi kaum buruh adalah sebuah keniscayaan ditengah kewajiban mereka untuk tetap produktif kepada perusahaan, sementara pengusaha juga berhak atas iklim kondusif untuk tetap bertahan dalam persaingan usaha secara lokal maupun global. Kedua kondisi ini dapat ditengahi melalui peranan pemerintah. Ketiganya harus sejalan demi harmonisasi tripartit. Ditjen Pajak dalam hal ini selaku pemerintah dapat mengambil peran tersebut melalui kebijakan paket stimulus semisal penurunan tarif PPh bagi pengusaha sektor padat karya sebagai kompensasi atas disinsentif yang dimunculkan kenaikan TDL dan UMR.

Read more »

2.18.2013

Mereka Wanita

Wanita cuma punya satu hati, satu kehidupan dan satu sandaran.

Ini jawaban mengapa wanita tidak bisa secepat kilat jatuh hati, karena sekali hatinya tertambat, itulah sudah semua. Hatinya, hidupnya dan sandaranya akan diserahkan semuanya pada kita kaum lelaki. Jujur saja kita sebagai lelaki mengakui ini sebagai simbol keagungan wanita yang bernama kesetiaan. Hati mereka terlalu tulus untuk bersilat lidah dan tipu muslihat. Ketulusan itu yang sulit ditembus, yang kita lelaki hendak dapatkan sebenarnya ketika dengan banyak cara berusaha memikat wanita.

Wanita diciptakan Tuhan sebagai jalan masa depan kehidupan, melalui prosesi suci perkawinan. Hidup yang didominasi kita kaum lelaki, tak akan punya arti tanpa wanita. Sejarah yang tercatat dalam kehidupan secara turun temurun hanya akan ada lewat rahim mereka wanita. Perjuangan hebat dan berat seorang wanita meneruskan kehidupan adalah bukti bahwa mereka kuat dan liat menahan satu hal yang belum tentu kita lelaki sanggup lewati.

Wanita juga penuh misteri, jalan pikiran yang rumit, detil dan penuh perhatian kadang sulit kita laki- laki terima. Namun sulit dipungkiri justru beberapa hal itulah yang kita kaum laki- laki butuhkan untuk hidup yang teratur dan sebagaimana mestinya. Singkatnya, ditengah misteri itu. Kita membutuhkan mereka, sebagaimana juga mereka membutuhkan kita. Dan yang aku lihat sampai saat ini, tidak ada cara terbaik memecahkan misteri wanita selain dengan mencintai mereka. Cinta yang membangkitkan jutaan volt sengatan rindu bagi ku untuknya.

Wanita cuma butuh arahan agar mereka tahu arah. Bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu hanya saja kodrat mereka sudah begitu. Butuh bimbingan dan pendampingan. Ya, misteri itu tadi. Jadi, mencintai seorang wanita membutuhkan kesadaran untuk mau terus bertumbuh menjadi lelaki kuat dan bertanggung jawab dan bisa memimpin. Dan diatas itu semua, mencintai wanita itu adalah tahu bahwa setelahnya hidup kita lelaki tidak akan lagi sama.

Karena wanita sangat senang didengarkan dan diperhatikan. Itu artinya, sebagian hidup kita harus rela untuk diberikan untuk mereka wanita, sang penerus jalan kehidupan menuju masa depan. Serumit apapun jalan pikiran dan misteri yang mereka punya.

Read more »

2.09.2013

Syahwat Politik Perusak Netralitas Media!

Media, apapun bentuknya, harus berposisi netral alias tidak memihak. Sesuai namanya yang berasal dari Bahasa Latin, Medio yang berarti 'dipertengahan'. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, media harus menjadi corong informasi yang memaparkan realita apa adanya, karena media adalah alat bagi rakyat untuk memantau apa yang terjadi 'diatas' dan lewat medialah peran rakyat sebagai pemegang kendali kontrol pemerintahan bisa berjalan.

Mengingat urgensi ini, maka pelaku media sewajarnya adalah orang- orang yang berada di luar lingkaran pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), tujuannya murni untuk menjaga netralitas media itu sendiri dari campur tangan kepentingan banyak pihak. Bila ternyata di negeri ini penguasa media dan pemain di panggung politik adalah manusia atau kelompok yang sama. Maka, wajar bila kecemasan muncul. Lokus (tempat) sebuah media terancam bergeser menjadi perpanjangan aksi politik sang pemain. Media hanya menjadi alat kekuasaan.

Bila sudah begitu, rakyat bs kehilangan kiblat informasi sehingga dengan mudah menjadi objek kaum elitis. Di titik ini kemajuan bangsa akan jadi taruhan dari permainan para elit yang mengendarai media. Institusi pers tempat media bernaung tidak bisa cuma membiarkan. Karena pembiaran oleh insan pers adalah sama dengan pengkhianatan atas fokus pers itu sendiri. Demi masa depan bangsa, media harus ditaruh kembali ditempatnya semula. Di pertengahan dan tidak berpihak.

Syahwat untuk berkuasa dari politisi penguasa media adalah ancaman bagi hakikat media dalam perannya bagi nasyarakat, sehingga agenda reposisi peran media tersebut harus cepat dilaksanakan sejalan dengan pameo yang berbunyi: 'Pers bermutu. Bangsa maju!'

Read more »