8.20.2013

15Th Reformasi: Menangkal Gagap Demokrasi

Peristiwa Mei 1998 menjadi titik balik sistem pemerintahan Indonesia. Rezim otoritarian Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun tumbang secara dramatis oleh kekuatan rakyat dan mahasiswa. Korban berjatuhan. Tragedi tersebut telah mencatatkan sejarah kelam bangsa ini menuju demokrasi. Angin segar perubahan yang dibawa demokrasi telah melambungkan harapan rakyat di seluruh penjuru negeri. Demokrasi digadang- gadang akan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat yang terpinggirkan (marginalized) berbilang tahun lamanya.

Berbicara demokrasi maka berkaitan erat dengan kepentingan rakyat. Apapun ritual demokrasi itu, muara utamanya adalah menegakkan kedaulatan rakyat pada multiaspek. Rakyat adalah alasan demokrasi itu dilahirkan. Sebagaimana lazimnya sebuah sistem, maka kualitas pelaksanaannyalah yang menjadi penentu tingkat keberhasilannya. Tidak ada sistem yang sempurna tanpa cela, namun tidak ada cela yang tidak bisa diminimalkan. Dua unsur utama landasan pelaksanaan demokrasi adalah prosedur dan substansi.

Senyawa Demokrasi: Prosedur dan Substansi

Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 adalah perhelatan yang menandai bahwa Indonesia sudah sukses beralih menuju sistem demokrasi. Meski tentu saja di mata pergaulan dunia internasional, bangsa ini masih dianggap baru dalam berdemokrasi. Setidaknya dibutuhkan waktu 15 tahun untuk tahap awal inisiasi demokrasi suatu bangsa menuju kematangan. Itu berarti Indonesia kini, secara teori, tengah memasuki periode lepas landas menuju demokrasi yang matang.

Menarik untuk dicermati. Seberapa layak sebetulnya kita bersiap lepas landas menuju kematangan demokrasi? Pertanyaan ini mengemuka ditengah penegakan hukum yang masih terkesan tebang pilih, keamanan masyarakat yang masih dihantui tingginya angka kriminalitas, praktik korupsi yang makin akut, pembangunan fisik/ infrastruktur yang belum merata dan inferioritas bangsa dalam pergaulan internasional. Khasiat demokrasi kemudian dipertanyakan. Alternatif pun bermunculan ditawarkan oleh pihak yang gerah dan rindu akan kesejahteraan.

Bila memutar balik pada beberapa praktik penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada selama 1 dekade terakhir. Dapat dilihat bahwa prosedur demokrasi telah berhasil diterapkan. Pemimpin yang dilahirkan lewat mekanisme demokrasi secara teori adalah hasil kehendak suara terbanyak. Sebatas itu prosedur demokrasi telah ditaati. Dalam tata kelola pemerintahan, demokrasi juga telah membidani lahirnya tiga unit penyelenggara negara yaitu: Eksekutif (pelaksana kebijakan), Legislatif (pembuat kebijakan) dan Yudikatif (penegak hukum).

Pelaksanaan prosedur demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan semua nilai kurang dan lebihnya. Secara prosedural bangsa indonesia telah mampu berdemokrasi. Namun demikian sampai sejauh mana praktik demokrasi secara substansi di negeri ini juga tidak kalah penting. Keberadaanya menjadi penentu efektifitas prosedur demokrasi yang sudah dijalankan. Salah satu prosedur demokrasi yang paling vital adalah Pemilu dan rakyat sebagai pelaku utama dalam pemilu dalam hal ini bisa dianggap telah berhasil menjalankan tugasnya.Kembali pada substansi. Secara teori, substansi demokrasi meliputi segala sesuatu hal yang mendukung terciptanya iklim kondusif bagi banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdirinya hukum dengan tegas dan jelas, toleransi umat beragama yang baik, keadilan dalam menikmati pembangunan dan kesejahteraan serta politik yang minimal dengan huru- hara. Beberapa hal tersebut adalah sedikit dari inidikator positif substansi demokrasi itu sendiri.

Berkaca pada catatan perjalanan bangsa ini, kita masih kerap melihat sejurus galeri peristiwa intoleran, impunitas hukum dan instabilitas sosial/ pembangunan. Negara dalam hal ini masih minimal bahkan terkadang absen menengahi berbagai polemik. Penyelenggara negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan substansi demokrasi yang didamba masyarakat, sebab rakyat adalah titik akhir yang merasakan tiap kebijakan yang mereka buat, laksanakan dan awasi. Ketika substansi dan prosedut berjalan tidak selaras, maka demokrasi belum bisa dikatakan berhasil. Sebab keduanya adalah senyawa yang mewujud sebagai demokrasi itu sendiri, bilamana salah satu komposisinya terganggu maka wujudnya akan rapuh. Dan bisa jadi inilah yang sekarang terjadi di negara kita.

Butuh Ketegasan dan Konsistensi

Peran para pengambil keputusan sangat diperlukan dalam meciptakan iklim demokrasi yang sarat substansi. Rakyat boleh berharap, prosedur boleh sudah jelas. Namun tanpa konsistensi dan ketegasan kuat dari para pimpinan, semua kondisi tersebut menjadi sia- sia. Peran pemimpin sangat diperlukan terutama untuk tiga hal yakni (pertama) menjadi pengendali operasional jalannya kualitas demokrasi. Cetak biru arah kebijakan negeri ini merupakan cermin paling jernih untuk melihat berapa besar itikad para pemimpin menegakkan kedaulatan rakyat dengan cara seoptimal mungkin mengajak dan melibatkan rakyat dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, sudah seharusnya pemipin menjadi corong yang menelurkan kebijakan sebagai instrumen untuk menggerek sense of belonging bangsa dalam mengawal demokrasi.

Kemudian, pemipin bersama dengan rakyat adalah pengawas jalannya demokrasi. Pemipin yang tegas akan segera menghalau segala rintangan yang menghalangi tercapainya cita- cita demokrasi. Rintangan tersebut dapat datang dari banyak arah. Dari faktor internal, rintangan tersebut dapat berasal dari oknum pihak terkait yang kurang komitmen dalam menjalankan kebijakan. Korupsi adalah contoh masif yang dapat segera ditindak karena sangat jelas dampak buruknya bagi kesejahteraan dan kedaulatan. Sedangkan dari faktor eksternal, rintangan tersebut dapat berasal dari pihak asing yang secara halus menggerogoti martabat bangsa melalui praktik bisnis yang mengeruk sumber daya alam negara (eksploitasi). Sebab eksploitasi berkedok bisnis merupakan praktik white collar crime yang menggadaikan kedaulatan bangsa dan melemahkan ekonomi dalam negeri yang justru menjadi penopang pelaksanaan demokrasi.

Terakhir yang tidak kalah utama adalah konsistensi para pemimpin dalam menjalakan peran baik sebagai pengawas maupun sebagai pengendali demokrasi. Pemimpin adalah benteng terakhir pertahanan nilai demokrasi, karena ditangan para pemimpin kebijakan ditimbang dan ditetapkan. Kebijakan yang sangat vital dalam menciptakan demokrasi yang sarat substansi. Substansi demokrasi yang kuat bersama dengan prosedur demokrasi yang sesuai jalur merupakan keniscayaan dalam menuju demokrasi yang matang.

Read more »

8.17.2013

Dicari: Kejujuran!

Kejujuran. Satu hal yang makin terlihat absurd di jaman sekarang ini. Menjadi jujur sudah makin identik dengan menjadi bodoh. Pergeseran pemikiran semacam ini makin membuat kejujuran terdesak dan terasa asing, sebab memang menjadi jujur itu sulit, apalagi ditengah gempuran godaan duniawi dan kompetisi materi yang kerap ditonjolkan lingkungan sekitar.

Semua dimulai dari hal kecil. Termasuk kejujuran. Jujur pada satu hal akan membuahkan sikap jujur pada hal yang lain. Tapi menjalankanya bukanlah tanpa resiko, perlu keberanian. Sebab sikap berani itu adalah benteng terakhir pertahanan prinsip kejujuran. Saat kita menyerah dan berhenti untuk jujur, maka saat itu pula kita mulai merasakan pertentangan dari nurani yang memberontak.

Resiko menjadi jujur didunia ini adalah dicap bodoh, ketinggalan jaman dan jauh dari hidup mewah. Namun tidak ada rasa yang menandingi rasa kelegaan usai berbuat jujur. Tidak bisa ditampik, rasa itu melambungkan bahagia karena bisa mengalahkan dunia. Lebih jauh lagi, prinsip kejujuran akan selalu diiringi tempaan untuk menjadi sabar dalam banyak hal. Sabar melihat mereka yang tunaintegritas akan lebih lapang materi. Sabar mendengar opini miring yang disasar tanpa alasan. Serta sabar dalam memelihara keyakinan bahwa ALLAH tidak akan menyia- nyiakan.

Kita ada dari tiada. Lahir, tumbuh besar, menua dan kemudian wafat. Kembali pada yang telah menciptakan kita. ALLAH. KuasaNya tidak kenal zaman sebab Ia tak terikat waktu. Menjadi jujur mungkin akan membuat pelakunya seperti lugu dan terpinggirkan didunia. Karena keserakahan dunia sudah makin tidak memberi ruang bagi kejujuran. Tapi semoga keteguhan dalam kejujuran akan membantu kita menjadi layak menerima pertolonganNYA kelak di akhirat.

Pangkal Pinang. Agustus 2013
Malam Kemerdakaan RI ke 68.

Read more »

8.15.2013

Golput: Harga Mahal Sebuah Hajat Sakral

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sudah masuk hitungan bulan, agenda elektoral sudah mulai gencar digaungkan dan dijalankan sejumlah Partai Politik. Hajat Besar lima tahunan ini selalu menjadi gerbang pengharapan akan kondisi kehidupan multiaspek yang lebih baik dari sebelumnya. Semua kekurangan selama lima tahun berharap dapat ditebus dalam satu hari pada 09 April 2014. Akan tetapi, benarkah kita telah bertekad kuat menuju perbaikan itu? Sebuah pertanyaan yang kerap muncul ditengah kenyataan rendahnya tingkat partisipasi pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah negeri ini.


Demokrasi Minim Partisipasi

Menilik fakta mengenai tingkat partisipasi pada beberapa Pilkada sepanjang tahun 2012- 2013 tercatat bahwa di provinsi Bali dari 26% pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya menjadi Golongan Putih (Golput). DKI Jakarta pada Pilkada yang menelurkan Jokowi sebagai Gubernur terpilih ternyata mencatatkan sisi gelap dengan sekitar 36% pemilih bersikap golput. Setali tiga uang pula Provinsi Jawa Tengah, Pilkada yang usai digelar medio tahun ini diwarnai aksi golput hingga 49% dari DPT. Kondisi yang tidak lebih baik juga terjadi pada Pilkada Sulawesi Selatan baru- baru ini, angka pemilih golput sejumlah 30%. Secara sederhana, dapat kita rangkum tingkat partisipasi pada sejumlah pilkada di 10 provinsi di Indonesia:

No Provinsi Tahun Jumlah DPT Tingkat Golput

1 DKI Jakarta 2012 6.982.179 36%
2 Sulawesi Selatan 2013 6.279.350 30%
3 Bali 2013 2.918.824 26%
4 Jawa Tengah 2013 27.385.985 49%
5 Sumatera Selatan 2013 5.820.453 37%
6 Riau 2013 4.331.062 40%
7 Nusa Tenggara Barat 2013 3.478.892 37%
8 Maluku Utara 2013 1.185.661 29%
9 Sumatera Utara 2013 10.310.872 51,5%
10 Jawa Barat 2013 36.636.312 37%
Rata- Rata 37,3%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka rata- rata tingkat golput di 10 provinsi menunjukkan semangat partisipasi yang rendah. Ini adalah sebuah kecenderungan yang lahir dari akumulasi kekecewaan berbilang tahun lamanya. Kenyataan ini membuat cita- cita menuju perubahan yang lebih baik makin jauh panggang dari api. Faktor pendukung yang secara kasat mata mendorong munculnya fenomena ini adalah bahwa rakyat sebagai pelaku utama tradisi pesta demokrasi ini tak jua kunjung merasakan perbaikan kualitas hidup. Justru yang terjadi adalah semua rakyat kerap dipertontonkan mengenai carut- marut panggung kehidupan negara yang makin memupuskan harapan. Sehingga melahirkan kesimpulan untuk menarik diri jauh- jauh dari sikap partisipatif, jika dengan berpartisipasipun perbaikan itu tidak juga dinikmati. Sikap Golput akhirnya mendapat justifikasi yang mendalam.

Namun demikian, ada satu hal penting yang patut kita perhatikan bersama, yaitu perihal ongkos pesta demokrasi yang akan kita laksanakan itu. Semua ongkos itu diambil dari APBN yang dibiayai oleh pajak sebagai sumber terbesar. Pajak yang semula dari kita untuk kita justru akan kehilangan makna bila kita enggan berperan dalam pesta demokrasi itu. Bahkan lebih jauh lagi, kita tengah meninggalkan hak dan membiarkan negeri ini berjalan makin jauh dari perbaikan. Ironis.

Pemilu, Pesta Mahal Sebuah Hajat Sakral

Pemilu 2014 sudah dianggarkan sebesar didalam APBN Rp 16,2 Triliun meningkat hampir 100% dari Pemilu 2009 (ditambah Rp 923,5 Miliar untuk Pemilu Legislatif). Anggaran tersebut diuraikan untuk kepentingan persiapan, pelaksanaan dan operasional bagi seluruh provinsi di Indonesia. Sekitar 50% dari total anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tahap persiapan yang untuk dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 8,1 Triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) Rp 1 Triliun. Bila dibandingkan dengan target penerimaan negara dari pajak tahun 2013 (Rp 900 Triliun), dana sebesar Rp 16,2 Triliun memang hanya 1,78% namun bila dibandingkan dengan anggaran kesehatan maka jumlah tersebut setara dengan 46,28% dari anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan. Sungguh ternyata biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum tidaklah murah. Jika saja tidak ada Pemilu, mungkin anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan jumlah penerima Jamkesmas dan Kartu Miskin. Sehingga meminimalisir jumlah pasien yang meninggal karena perawatan tidak layak atau bayi kurang gizi yang tidak tertangani. Tetapi Pemilu adalah sebuah konsekuensi yang sudah dipilihkan dalam sejarah perjalanan bangsa. Pemilu harus tetap ada sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia Tahun 1945 sebagai mekanisme dalam memilih pemimpin.

Hindari Golput Optimalkan Pemanfaatan Uang Pajak

Berpartisipasi didalam Pemilihan Umum adalah salah satu bentuk nyata kepedulian pada negeri. Bagaimana tidak, Pemilu yang diselenggarakan dengan menggunakan uang rakyat tentu baru akan berdampak baik bila telah merangkul peran aktif rakyat karena Pemilu merupakan tradisi dari dan untuk rakyat. Pemilu menjadi kehilangan arti bila ditunaikan dengan minim partisipasi.

Bagaimanapun bentuk kekecewaan yang sudah terlanjur berkelindan dalam pandangan dan pikiran rakyat jangan sampai membuat bangsa ini kehilangan harapan. Bahkan saat Pemilu menyodorkan beberapa calon pemimpin baru dengan kualitas yang menurut kita tak mumpuni maka merujuk ke pernyataan M. Quraish Shihab pilihlah yang kekuranganya paling minimal diantara yang ada.

Sudah terlanjur mahal biaya yang siap dikucurkan untuk menggelar hajat besar ini, sehingga sangat disayangkan jika pelaksanaanya tidak didukung partisipasi aktif rakyat banyak. Selain itu, Golput adalah bentuk lain dari sikap “lari dari tanggung jawab” untuk mengawal pemanfaatan uang pajak. Lebih jauh lagi, dengan menjadi golput maka kita telah menjadi bagian kelompok yang menyebabkan pembiaran atas pemborosan uang negara. Pemilu memang belum tentu melahirkan pemimpin mumpuni bagi negeri ini, namun menjadi golput hanya akan membuat negeri ini berjalan mundur jauh dari makna dan tujuan demokrasi itu sendiri.



Read more »

8.14.2013

Kepatuhan Wajib Pajak: Antara Potensi dan Ekspektasi

Apa kesan yang didapat bila kita bertanya pada wajib pajak mengenai urusan perpajakan? Rumit! Mau tidak mau begitulah kesan yang harus diterima instansi Ditjen Pajak. Jangankan kepada Wajib Pajak yang usia NPWP nya baru seumur jagung, bahkan Wajib Pajak yang sudah terbilang bertahun lamanya kesan tersebut tetap ada. Mungkinkah ini merupakan penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak? Memang belum ada studi akademis yang fokus menggali perihal ini. Namun, setidaknya dalam berbagai kajian, kita sepakat bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak” adalah salah satu indikasi utama keberhasilan Modernisasi Ditjen Pajak.

Modernisasi Dalam Perangkap Ironi
Sudah lewat satu dekade modernisasi bergulir, dimulai di tahun 2002 dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Tax Office) yang khusus melayani sejumlah Wajib Pajak dengan kontribusi pembayaran pajak tertinggi (dalam skala nasional) berlanjut hingga akhirnya di tahun 2008 semua Kantor Pelayanan Pajak sah bergelar ‘modern’. Bicara keberhasilan modernisasi, tentu saja banyak daftar pencapaian yang bisa disajikan melalui tulisan ini, tetapi hal itu bukan alasan utama artikel ini penulis buat. Artikel ini memaparkan sebuah ironi yang dapat menjadi titik balik momentum modernisasi dengan maksud supaya modernisasi tidak sekadar menjadi festival yang mengaum tanpa gaung.

Indikator paling kentara untuk menilai kepatuhan wajib pajak dapat kita lihat pada rasio penyampaian SPT Tahunan, yang secara sederhana merupakan perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib lapor SPT Tahunan (tidak termasuk wajib pajak dengan status cabang, istri dan Non Efektif atau Delete). Sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 angka rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan (Orang Pribadi dan Badan) secara berturut- turut adalah 33.45%; 35.02%; 34.18%; 33.96%; 32.04%; 30.21%; 33.08%; 54.15%; 58.16%; 52.74%; 62.50%.

Sederet angka diatas memberikan informasi bahwa walaupun terjadi fluktuasi namun tren peningkatan angka kepatuhan tersebut positif. Namun demikian, positivisme yang terjadi itu masih menyisakan informasi yang lebih dalam. Karena faktanya, pada angka tingkat kepatuhan yang bahkan sudah menyentuh lebih dari 50%, terdapat lebih dari delapan juta (> 8 Juta) wajib pajak yang belum terbangun kepatuhannya. Sebab pada sampel tahun 2011 dari 17.694.317 wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT Tahunan, hanya 9.332.657 wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban tersebut. Selebihnya belum bahkan mungkin tidak mengetahui ihwal keberadaan kewajiban tersebut. Mereka adalah wajib pajak yang memerlukan sentuhan tangan dingin modernisasi dalam rupa- rupa bentuk dan tehniknya.

Menikmati Tanpa Berkontribusi

Dari sekitar 110 Juta penduduk Indonesia yang produktif bekerja tercatat hanya sekitar 22 Juta yang sudah memiliki NPWP (karyawan dan non karyawan). Padahal ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 2,025 Juta/bulan atau Rp 24,3 Juta/ tahun maka seharusnya jumlah penduduk ber NPWP bisa lebih dari itu. Mengapa? Karena dengan asumsi untuk tidak digolongkan sebagai orang miskin adalah berpenghasilan dibawah atau sama dengan Rp 6,12 Jt/tahun (standar Bank Dunia), disandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp 30,72 Juta/tahun (data tahun 2011). Maka ada begitu banyak penduduk yang layak ber-NPWP namun belum terjaring. Lebih jauh lagi, mereka menikmati secara ‘gratis’ sarana dan pembangunan yang didanai dari pajak.

Sedangkan untuk pajak perusahaan (badan) yang disinyalir oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmani bahwa ada 12 Juta perusahaan di Indonesia namun hanya 500 Ribu perusahaan yang memiliki NPWP dan patuh membayar pajak, jadi 12 Juta perusahaan ini menggantungkan diri (free rider) dari sarana pembangunan yang didanai pajak oleh 500 Ribu perusahaan tersebut. Dimana dari jumlah 500 Ribu tadi hanya 20% yang secara proporsi telah menyumbang 400 Trilyun penerimaan pajak. Padahal potensi penerimaan bisa diharapkan muncul dari 12 Juta perusahaan tersebut namun ternyata kepatuhan dan kesadaran tidak berbanding lurus dengan harapan.

PP Nomor 46 Tahun 2013: 1 Cara. 1 Tarif. 1% Omset.

Ditengah semua kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah kemudian membidani lahirnya PP No 46/ 2013 dengan latar belakang untuk menciptakan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi; dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada intinya, penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Alat ukur pembebanan kewajiban perpajakan menurut PP No 46/ 2013 sangat sederhana, yaitu hanya jika omset (peredaran kotor) usaha/ bisnis wajib pajak tidak melebihi besaran Rp 4,8 Miliar maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) secara final sebesar 1% dari omset tersebut. Perhitungannya sederhana, tanpa rekonsilisasi, perhitungan beban dan nilai dasar pengenaan.

Penerapan PP No 46/ 2013 tidak ditujukan untuk omset yang didapat wajib pajak dari kegiatan usaha/ pekerjaan bebas dan penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Atas kedua jenis sumber penghasilan tersebut, maka PPh dihitung menurut mekanisme Pasal 17 Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Keberadaan PP No 46/ 2013 merupakan jalan tengah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlepas dari kerumitan dan pro-kontra yang menyertai proses transisi penerapannya. Penduduk diajak berkontribusi dengan cara yang sangat sederhana: menghitung dan menyetorkan sendiri sebesar 1% dari omset. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang secara tidak langsung memaksa (indirect-coersive) agar terlebih dahulu subjek yang disasar oleh PP No 46/ 2013 segera memiliki NPWP. Sebab PP No 46/ 2013 pada praktiknya merupakan sebuah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Tujuan utama dari kebijakan ini sejak awal sudah konsisten digaungkan yakni: Menciptakan Kesederhanaan Untuk Menggerek Kepatuhan Wajib Pajak.

Harmoni Modernisasi: Kepatuhan Dalam Kesederhanaan

Modernisasi adalah proses berkelanjutan menuju harmoni. Kebijakan yang datang silih berganti tentu dilatar belakangi upaya positif untuk menghadapi berbagai masalah yang ada. Rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah benang kusut yang sudah ada sejak dulu dan cerita rumitnya mengurus pemenuhan kewajiban perpajakan sudah berbilang tahun lamanya tersimpan di benak para wajib pajak. Kehadiran PP No 46/ 2013 merupakan upaya untuk mengurai benang kusut tersebut. Jaminan keberhasilan kebijakan ini memang belum ada, namun itu bukan alasan untuk tidak mencoba menjalankannya dengan optimal demi suksesnya modernisasi sebab modernisasi itu sendiri adalah sebuah jalan terjal yang harus dilalui bangsa ini demi masa depan yang lebih baik. It’s truly a painful road to glory.

Read more »