5.30.2014

Soal BBM: Akibat Tak Tegas Anggaran Dipangkas

Ada- ada saja lakon para pembesar negeri ini. Akibat tak berani tarik subsidi BBM yang salah sasaran itu. Kini ragam prediksi yang sudah sejak lama ditakuti hampir menjadi kenyataan. APBN terancam defisit sekitar 3%. Porsi anggaran subsidi makin membuat APBN limbung dan tidak seimbang. Wacana pengetatan subsidi yang menggelinding sejak setahun lalu berakhir tanpa hasil karena nyatanya realisasi subsidi jauh diatas target. Akibatnya pejabat negeri ini mengutak atik anggaran dengan alasan efisiensi. Bahasa sederhananya: Pemangkasan!

Pemangkasan itu sendiri adalah hal yang baik. Tetapi jadi masalah kalau sasaran pemangkasan itu justru menyasar pos- pos yang menjadi instrumen pembangunan. Dan itulah yang terjadi kini, Pemerintah melakukan pemangkasan untuk anggaran di Kementerian/ Lembaga. Ambil contoh di Kementerian Keuangan, sebesar Rp300 Miliar dipangkas. Semua satuan kerja dibawah Kemenkeu kini harus melakukan perencanaan ulang rencana aksi yang sudah disusun sejak lama. Dampaknya banyak program pengembangan kompetensi aparat yang terpaksa ditunda atau malah dibatalkan.

Tak sepatutnya pemangkasan dilakukan, di pos manapun. Sebab evaluasi pra penyusunan APBN sudah menjadi entry point kelayakan usulan program yang diajukan K/L. Begitu seharusnya. Aksi main pangkas ditengah jalan terlihat lebih sebagai upaya cuci tangan atas kegagalan mengelola kebijakan dan keengganan menyentuh masalah yang memang sangat tidak populer. Bila saja sejak dulu pemerintah berani tegas bersikap terkait subsidi BBM. Mungkin tak banyak biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung bangsa ini.

Sulit berharap pada rezim SBY yang akan turun panggung lima bulan lagi ini. Juga nyaris tak ada capres yang berani menjual program cerdas tentang BBM ini. Subsidi BBM memang polemik yang berpotensi besar menimbulkan rusuh massal dan sangat mudah dipolitisir para lawan politik. Tetapi bila tiba masa diamanahi kuasa, seharusnya seorang politisi melepas baju politik dan pakailah jubah besar seorang negarawan. Cabut saja subsidi BBM yang nyatanya lebih banyak dinikmati oleh kaum menengah ke atas, industrialis dan penimbun musiman yang memburu rente.

Kalau ada capres yang berani tegas kemana arah program pengelolaan subsidi BBM ini, maka bisa diyakini ia punya visi dan memguasai masalah yang akut ini. Tentunya penting untuk sadar bahwa BBM bersubsidi sudah patut dicabut, digantikan program subsidi bentuk lain yang lebih membuat mandiri dan menyentuh langsung keselamatan masyarakat. APBN tidak bisa terus- terusan digantungi biaya tak produktif yang justru membatasi gerak tujuan pembangunan jangka panjang bangsa ini.

Saya sangat berharap capres terpilih kelak berani ambil resiko meski harus membidani kebijakan yang tidak populer terkait BBM sebab saya yakin sikap kenegarawanan seorang pemimpin akan membuatnya mensejahterakan rakyatnya untuk jangka panjang, bukan sekadar meninabobokan dan kemudian meninggalkan petaka ketergantungan saat rakyat tersadar. Bukan pula presiden yang melulu kebingungan dan mengundang banyak wacana tapi minim pengawasan yang dapat memberi solusi masalah ini. Sebab bisa kita renungkan seperti kebijakan pemangkasan anggaran ini, jelas tidak selaras dengan tujuan pembangunan.

Erikson Wijaya
30 Mei 2014. Jumat. 20: 46
Di Sudut Kamar

Read more »

5.25.2014

Pilpres Dimata Seorang Tukang Urut

Tadi malam, seorang tetangga yang mencari nafkah sebagai Tukang Urut, berkomentar siapapun yang terpilih nanti tidak akan mengubah hidupnya. Ia akan tetap mengandalkan hidup pada jari jemarinya yang terampil dan telah membuatnya dicari banyak orang. Susilawati namanya, di usianya yang sudah 53 tahun, bila dalam keadaan sehat ia setidaknya mampu mengumpulkan omset minimal saya hitung- hitung Rp4.500.000,- dalam sebulan. Itu sebabnya ia tidak pernah pasang tarif. Doa tulus dari 'pasien' nya lebih ia damba selain keikhlasan amplop berisi Rupiah yang kerap dilayangkan untuknya.

Bagi seorang Susilawati, hiruk pikuk Pemilihan Presiden tidak lagi menarik, ia sudah 'berpraktik' sebagai Tukang Urut sejak era Soeharto 32 tahun silam, saat ia masih tinggal di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Dan kini pun begitu juga, sejak pindah ke Pangkal Pinang 2 tahun yang lalu, cukup berbekal tas hitam kecil berisi segala macam minyak urut mulai dari minyak tawon, minyak zaitun, minyak GPU, dan lainnya, ia sudah kerap didatangkan ke banyak titik di Pulau Bangka ini.

Berkaca dari seorang Susilawati sebetulnya kita diingatkan tentang satu hal. Kemandirian. Ia tak tertarik untuk berharap banyak pada SBY, Jokowi atau Prabowo akan perubahan bagi hidupnya. Negara baginya mungkin hanya sekadar status yang mengisi KTP. Nasionalismenya sudah mewujud padat menjadi kemandirian untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, betapa banyak dari kita yang dengan tegas menunjukkan keberpihakan pada tokoh politik tertentu karena beragam motif dan alasan, mulai dari yang paling idealis sampai ke yang paling pragmatis, atau pun cuma sekadar ikut-ikutan meramaikan.

Tidaklah salah menjadi WNI yang partisan. Pun, tidak pula hina bersikap apolitik seperti Susilawati. Sebab, negara memang kerap kali absen untuk warganya, khususnya untuk warga kelas bawah. Di negeri ini, hukum kerap kali hanya tajam bagi rakyat kecil namun tumpul dimuka para pembesar. Kebijakan yang dibuat sangat jarang menyentuh langsung kehidupan puluhan juta Susilawati yang hidup dari Sabang sampai Merauke. Subsidi BBM yang tidak pernah benar- benar mereka nikmati justru jadi alat politik atas nama mereka yang dimainkan politisi yang cari aman demi jabatan.

Lalu, di sebaran yang lain, kelompok masyarakat kelas menengah keatas sering kali terlihat sikap nya memuji atau membenci tokoh tertentu, terutama sekarang menjelang Pemilihan Presiden. Apa mereka semua betul- betul paham alasan dukungan itu? Saya ragu. Demi ingin terlihat pintar kita sering membabi- buta bersikap memihak dan mencela pihak yang lain. Di mata saya, tokoh politik yang patut didukung adalah yang berani tidak populer demi tujuan jangka panjang. Berani ambil resiko meski itu rentan jadi fitnah dan dipolitisir lawan mereka.

Silahkan baca visi- misi baik Jokowi atau Prabowo. Siapa yang berani hapus subsidi BBM untuk bisa dialihkan ke sektor lain? Siapa yang berani melirik Ditjen Pajak untuk mengejar habis pengusaha dan oknum nakal pencuri uang pajak? Siapa yang punya ide kumpulkan semua potensi anak negeri untuk membangun industri yang dapat menyaingi perusahaan asing yang menggerus aset negeri? Siapa yang berani revisi ulang UU Pilkada untuk hentikan praktik politi dinasti yang tidak elok? Siapa yang berani meneguhkan KPK dan memberi batas tegas dari intervensi politik? Silahkan anda semua lihat dan putuskan sendiri. Ini lebih bermartabat ketimbang sibuk menyebar isu personal yang sarat fitnah.

Bila tak pula kita temui yang demikian itu. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa kita adalah pribadi yang sama dengan seorang Susilawati, hanya saja bila Susilawati punya alasan yang tegas untuk tidak sempat membaca itu semua karena sibuk mencari nafkah. Lalu apa alasan kita? Bisa jadi benar komentar Susilawati ini, siapapun yang terpilih tak akan mengubah hidup kita. Tidak ada gunanya hidup digantung dan menunggu. Jadi lebih baik bekerja, berkarya dan berdoa saja tentunya di bidang keahlian kita masing- masing, misalnya seperti Susilawati ini dengan keahlian sebagai Tukang Urut.

Salam
Erikson Wijaya

Read more »

5.21.2014

Poros Prabowo: Pondasi Rapuh Tenda Besar?

Prabowo- Hatta resmi dideklarasikan di Rumah Polonia. Teka- teki siapa sang pendamping Mantan Danjen KOPASSUS ini terjawab. Melalui kalkulasi politik yang pelik, Hatta Rajasa resmi disepakati oleh GERINDRA, PAN, PKS, PPP,PBB dan GOLKAR. Jangan harap kita tahu kesepakatan politik macam apa yang telah terbangun didalam poros yang diidentikkan dengan istilah Tenda Besar ini, karena sejak reformasi membidani lahirnya praktik demokrasi 16 tahun silam, selalu ada sisi yang tak terungkap menyisakan tanda tanya. Namun dengan mata telanjang dapat kita saksikan sebuah gerbong besar berisi lebih dari 50% perolehan Pemilihan Legislatif 09 April 2014 plus Mahfud MD dan Rhoma Irama. Mereka beramai- ramai bersama gerbong Prabowo- Hatta memasuki gelanggang Sudden Death melawan gerbong Jokowi- JK yang didukung PDIP, NASDEM, PKB dan HANURA. Menarik, sebab baru kali ini sejak era reformasi Pemilihan Presiden hanya berlangsung satu putaran!

Apapun yang akan terjadi di kompetisi ini nanti, tulisan ini saya susun khusus untuk menyoroti Koalisi Tenda Besar ala Prabowo- Hatta. Ada gejolak logika yang membuat saya penasaran. Kasak- kusuk terbentuknya koalisi di poros ini lebih sarat drama yang membuat siapapun yang mencermati mungkin akan bertanya ada apa? Dimulai dari perilaku tarik ulur dukungan dari PPP, Manuver last minute GOLKAR yang ganjil, usulan cawapres dari PKS yang mental, penolakan sosok Hatta Rajasa di internal koalisi sampai ke bergabungnya Mahfud MD dan Rhoma Irama yang kita tahu bahwa keduanya sempat digadang- gadang menjadi capres PKB beberapa saat yang lalu. Sampai kemudian akhirnya semua pihak secara deklaratif sepakat, masih ada sekam yang terlihat belum diredam. Wajar bila kemudian Koalisi Tenda Besar ini menyimpan pertanyaan: Siapa dapat apa? Siapa akan ada dimana?

Penting untuk dipahami bahwa Pemilihan Presiden itu tidak sama dengan Pemilihan Legislatif. Rakyat melihat sosok, aura, dan kenyamanan personal. Rakyat terlihat lebih bijak dengan tidak lagi melihat partai apa mengusung siapa. Pemilihan Legislatif kemarin menjadi buktinya. Tidak ada satu Partai Politik pun meraih suara dominan, semua akhirnya membutuhkan teman, termasuk PDIP yang berada di angka tertinggi 18,95%. Terkait hal ini, ada semacam indikasi bahwa beberapa partai politik tidak melihat atau malahan tutup mata atas gejala ini. Gejala ini terlihat lebih kuat di poros Prabowo- Hatta dengan usungan lima partai plus dua tokoh juga upaya merangkul Demokrat yang ingin netral, menunjukkan bahwa poros ini masih terperangkap dalam pandangan masih berkuasanya Partai Politik dalam menggiring konstituen dan penggemar. Semua upaya dicoba agar perolehan suara usungan makin besar dan makin memberi efek psikologis bak pertempuran Thalut melawan Jhalut di kisah para Nabi. Sampai kemudian tercium aroma tak sedap politik dagang sapi.

Koalisi besar dalam praktik sistem pemerintahan presidensial sebetulnya ampuh untuk menguatkan dukungan setiap kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang menjadi jualan semasa kampanye. Prabowo- Hatta memiliki itu, program mereka sangat dekat dengan cita- cita kedaulatan bangsa salah satunya berdikari dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sempat identik dengan rencana nasionalisasi (belakangan GERINDRA melalui Fadli Zon menyampaikan nasionalisasi yang mereka maksudkan adalah Renegosiasi Kontrak). Namun koalisi besar bisa menjadi rapuh bila Partai Politik yang ada didalamnya bermain aman, wajah teman perilaku lawan. Gaya semacam ini yang kita lihat didalam Koalisi yang dibangung Demokrat periode lalu, Setgab yang seharusnya menjadi rumah koalisi justru menjadi rumah bagi para pemain politik dua kaki. Sejarah bisa berulang bila Koalisi Tenda Besar yang dibangun di poros Prabowo- Hatta menggunakan pola yang sama. Ini ancaman sekaligus sinyal buruk bagi rakyat yang memimpikan realisasi janji kampanye yang digagas Prabowo. Saya melihat, ada indikasi ke arah situ. Melirik rekam jejak partai pengusung poros Prabowo- Hatta, dapat dikatakan ada beberapa partai politik yang tidak berani menginisiasi kebijakan yang tidak populer yang justru menjadi daya tarik Prabowo. Dan menjadi aneh justru ketika Prabowo mengaminkan penggabungan mereka? Prabowo lupa? Atau tidak tahu? Atau tidak percaya diri?

Dengan bahasa singkat, bisa dikatakan bahwa pondasi tenda besar yang telah resmi digaungkan poros Prabowo- Hatta cenderung rapuh khususnya sejalan dengan kenyataan bahwa Koalisi Tenda Besar ini disusun dengan mengesampingkan bahan utama: Kesamaan platform dan visi. Ada pragmatisme yang diabaikan Prabowo semata demi mengamankan tiket pencalonan menuju RI-1. Mereka, para partai pengusung dan tokoh itu, seharusnya sudah sejak lama mengamati rekam jejak calon yang akan diusung, kesamaan platform dan visi partai pengusung dan segeralah ambil sikap! Itu seharusnya yang dilakukan jika mereka ingin membuktikan bahwa pilihan mereka murni tanpa mahar. Namun yang terjadi justru lain, beberapa praktik kawin mawin dalam koalisi baru jelas di saat- saat terakhir, mungkin setelah kalkulasi atau spekulasi politik mereka keliru dan tidak laku lagi.

Setajam apapun sebuah kompetisi selalu akan menghasilkan satu pemenang. Pun begitu pula dalam politik. Bedanya untuk ukuran Indonesia yang masih dianggap hijau dalam berdemokrasi ini, kita belum terbiasa mengamati visi- misi sebagai ukuran dalam mengambil sikap politik. Isu personal dan kisah masa lalu lebih menarik untuk diperbincangkan sampai akhirnya kita lupa bahwa politik itu adalah jalan menuju masa depan. Prabowo banyak dikritisi atas Tragedi Mei’98 namun, meski berat, saya memilih untuk tidak larut didalamnya, Level kekuatan hukum negeri ini masih belum mampu menyentuh aktor besar yang paling bertanggung jawab saat itu selain Tim Mawar yang telah dihukum dan diadili. saya lebih memilih menyoroti sikapnya yang belakangan ini ia ambil. Sangat disayangkan bila semua program aksinya yang jelas harus kandas karena kesalahan memilih teman dalam koalisi. Ibarat kata, ia memilih menuruti kemauan lebih banyak orang ketimbang berjalan dengan sedikit teman yang memiliki kesamaan pandangan, sebab mungkin sejarah akan berulang.

Salam.

Read more »

5.16.2014

Basa Basi Demokrasi

Mereka dulu lantang menantang rezim
Dengan daya upaya yang mengundang takzim
Darah muda mereka mendidih di garda terdepan
Sebagian mereka gugur bak tumbal pergantian zaman

Mei sembilan delapan sudah enam belas tahun silam
Mereka sudah diberi panggung untuk tak sekadar diam
Lewat jabatan mereka diharapkan bisa berperan
Lewat kesejahteraan mereka dibebani pertanggungjawaban

Mereka yang gugur, telah dicatat sebagai pahlawan reformasi
Namun tetap, nyawa mereka tak patut pergi menyisakan elegi
Sementara sebagian rekan mereka utuh bernyawa dan kini sejahtera
Sejarah menunggu mereka mengungkap tanda tanya atau malah lupa?

Reformasi bukan semata soal aksi dan orasi
Didalamnya tersimpan cita- cita dan rindu negeri tak terperi
Mereka adalah pelaku sekaligus saksi atas raja yang ditumbangkan
Pekikan mereka adalah harapan, langkah mereka adalah perlawanan

Berbilang tahun telah berlalu, detak waktu terus melaju
Tak juga terjawab tanda tanya itu, mereka bahkan seperti bisu
Miris ketika sebagian mereka justru merapat ke gerbong masa lalu
Bersama tangan penarik pelatuk yang menyasar darah rekan mereka dulu

Mungkin inilah politik itu, busuk dan sarat kepentingan
Mereka bersalin rupa, demi jabatan dan untuk bermain aman
Mereka tak lagi bicara esensi demokrasi atau suksesi negeri
Mungkin inilah basa basi demokrasi?

Erikson Wijaya
Kepulauan Bangka Belitung
Kamis. 15 Mei 2014. 20:38

P.S:
------
Mengenang tragedi Mei'98 dan merasai duka mereka yang kehilangan

Read more »

5.12.2014

P.S: I Love You


Sayang
Hari ini tepat setahun
Lafaz Ijab Qabul itu mengalir terucap
Di satu pagi yang tidak akan kita lupa
Saat semuanya terasa begitu cepat

Sayang
Mungkin baru setahun
Tapi telah begitu banyak cerita kita
Cita, duka, lara dan bahagia
Semuanya terasa sama menguatkan cinta

Sayang
Kukatakan dengan penuh sadar
Inilah setahun terbaik yang pernah kumiliki
Bersamamu, meniti segalanya dari awal
Saling menjaga dan memahami tanpa henti

Sayang
Mengimamimu adalah kesucian
Menyayangimu adalah keutamaan
Melindungimu adalah penghargaan
Walau kadang ku jatuh dalam ketidaksempurnaan

Sayang
Hari depan masih terbentang
Tak peduli seberapa panjang
Semoga kita tetap bergenggaman tangan
Dalam pertolongan Sang Pemilik Kehidupan

P.S:
-----
Selamat Hari Ulang Tahun Pernikahan kita, sayang.
Abang Sayang Iis.

Read more »

5.03.2014

5 Bekal Sebelum Anda Mendatangi Kantor Pajak

Kita kerap kecewa terhadap layanan publik, sebagian dari kita mengungkapkan kekecewaan itu melalui sumpah serapah di socmed. Sementara sebagian lainnya mengambil langkah lebih berani dengan mengkritisi secara langsung ke petugas. Kantor Pajak juga tidak luput dari bombardir cibiran, tudingan dan ragam bentuk kekecewaan lainnya. Artikel ini membahas tentang apa yang perlu dilakukan bila kita suatu waktu hendak ada urusan ke kantor pajak. Tujuannya agar kita ada gambaran sehingga dapat menanggapi segala sesuatunya lebih santai.

Maklum, kadang kita merasa sebagai warga negara yang membayar pajak, kita seperti raja yang patut dilayani tanpa mau terlebih dahulu memahami. Dan bila dibiarkan saja, kita bisa terperosok pada sikap jumawa atau cenderung memandang hina mereka para PNS yang kita anggap harus selalu mengerti dan memahami kita. Bahwa kita sebagai warga negara punya hak untuk dilayani, itu benar. Tapi kita pun harus sadar kewajiban dan mengerti prosedur yang telah ditentukan. Oke, berikut ini beberapa hal yang sebaiknya perlu kita pahami bila hendak berurusan ke kantor pajak.

#1. Kenali AR mu!
Ada petugas khusus di kantor pajak yang tugasnya mengawasi dan membimbing wajib pajak, mereka adalah Account Representative atau sering disingkat AR. Tiap AR memiliki wilayah kerja yang biasanya dibagi per areal tertentu. Bisa kecamatan atau kelurahan. Setiap wajib pajak dapat bertemu AR untuk berkonsultasi tentang perpajakan di hari dan jam kerja. Jadi, bagi siapapun yang sudah punya NPWP dan masih bingung tentang pajak, bisa datang ke kantor pajak manapun untuk bertanya siapa AR nya. Tidak sempat? Bisa hubungi call center (021)500200 saja.

#2. No Pungli! No Sumli!
Semua urusan di kantor pajak, mulai dari konsultasi, pelaporan SPT Tahunan/ Masa, buat NPWP, dll, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi bila ada oknum yang berani meminta uang, jangan takut untuk menolak. Bila dipaksa, saat itu juga catat NIP nya, foto wajahnya dan sebut saja nama Direktorat KITSDA atau langsung hubungi layanan pengaduan (021)500200. Pun kita jangan membiasakan untuk memberi, di kantor layanan publik manapun. Sebab pungli (pungutan liar) dan sumli (sumbangan liar) membudaya karena dibiasakan sehingga seperti dibenarkan.

#3. Manusiawilah!
Ada baiknya bila hendak ada urusan ke kantor publik manapun, usahakan datang disaat jam kerja, hindari datang di jam istirahat. Petugas pajak, sebagaimana siapapun kita, adalah manusia biasa yang perlu jeda istirahat. Dan hindari pula datang di saat injury time ketika mereka mau pulang. Merekapun sama seperti kita, ada kehidupan lain yang berhak mereka miliki. Kalaupun begitu mendesak, ada baiknya untuk sehari sebelumnya membuat janji-temu-konsultasi. Tidak bijak kiranya dengan alasan sebagai warga negara yang telah membayar pajak maka kita mengambil hak istirahat dan kehidupan mereka.

#4. Beri nilailah!
Atas pelayanan yang kita terima di kantor pajak, maka jangan lupa untuk memberi nilai sebagai indikator tingkat kepuasan yang kita terima, hal ini akan menjadi bahan evaluasi rutin di kantor yang bersangkutan. Hal yang sama dapat diterapkan dikantor layanan publik manapun. Evaluasi di kantor pajak adalah bagian penting untuk menjamin mutu pelayanan dan pengawasan. Biasanya tak jauh dari loket pelayanan atau didekat meja konsultasi, sudah disiapkan kotak saran.

#5. No More Gayus!
Skandal Gayus adalah aib yang melecut semangat perbaikan di kantor pajak. Tak cuma Gayus, begitu juga skandal pajak lainnya. Hindarilah mengungkit kasus Gayus sebagai bagian dari ungkapan kemarahan. Bagi kantor pajak adalah perjuangan yang luar biasa berat untuk bisa berada bertahan sampai sejauh ini setelah terpaan kasus itu. Selain itu, kiranya juga tak tepat membuka luka lama itu karena ekspresi ketidaknyamanan kita berurusan dengan pajak. Upaya berbenah di tubuh kantor pajak itu nyata adanya, maka hargailah.

Lima hal diatas itu adalah bekal yang sebaiknya kita pahami sebelum datang ke kantor pajak. Semata bukan bermaksud menggurui namum sebagai informasi agar pikiran kita lebih terbuka. Juga agar kita menjadi warga negara yang tidak cuma menuntut hak, namun bagaimana meminta hak itu dengan lebih cerdas dan mengerti. Agar tidak ada lagi ekspresi kemarahan yang kadang lebih menjurus ke generalisasi dan (maaf) fitnah. Terlebih sekarang ini jamannya Retweet, Repath dan Share. Sekian.

Erikson Wijaya
Kepulauan Bangka Belitung
Sabtu. 03 Mei 2014. 14:27

Read more »

5.02.2014

Darurat Otonomi Pajak?


Label atau status sebagai negara makmur sudah cukup lama negeri ini nikmati, sejak dulu pada dekade 1970an ketika harga minyak melambung tinggi. Dari situ kita lama tenggelam dalam euforia kenyamanan sampai akhirnya kenyataan membuat kita sadar bahwa era kejayaan itu sudah lewat dan seperti halnya sebagian besar negara di dunia, sumber keuangan bagi berjalannya negara ini berasal justru dari kita sendiri yaitu dari uang pajak yang kita bayarkan. Mari kita renungkan dengan jujur, setidaknya masa satu dekade belakangan ini, ketika era partai Demokrat berhasil memenangkan Pemilu Legislatif dengan perolehan ajaib di angka 20,68% ditambah pula pesona Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil menghantarkannya sebagai Presiden RI yang disebut- sebut paling demokratis. Saat itu kita dilambung harapan akan kehidupan yang lebih baik yang kiranya dapat dihadirkan sang pemenang pesta demokrasi.


Tapi yang kemudian kita saksikan adalah sederetan cerita tak sedap tentang kegagapan pemerintah menciptakan program yang pro job, pro growth dan pro poor. Itulah faktanya dan setidaknya mari berhenti menghujat pemerintah dengan alasan maraknya praktik lancung khas birokrasi yang kerap menghias layar televisi. Bangsa ini ada disatu titik dimana ketidakhadiran kesejahteraan disebabkan oleh ketidakjujuran yang berlangsung masif dan kolektif. Oleh karena itu perbaikan pun harus dilakukan semua pihak disegala lini meski perlahan tetapi arahnya sama. Tidak banyak dari kita yang paham bahwa sebetulnya, itikad kuat tentu sudah ada dari pemerintah yang dapat kita lihat dari beberapa program yang berorientasi pada kesejahtaraan dan pemerataan, sebut saja MP3EI, PNPM Mandiri, JKN dan Beasisw LPDP. Namun semua program itu membutuhkan dana agar bisa berjalan lancar dan kontinyu. Bahwa kemudian di lapangan ada oknum yang main sunat dalam penggunaanya, itu cerita lain yang bukan ranah artikel ini. Pemahaman bersama yang perlu ditumbuhkan adalah bahwa dibutuhkan kebebasan ruang gerak fiskal didalam struktur APBN untuk dapat menjamin keberlangsungan semua program itu.

Permasalahan yang kita hadapi dewasa ini mengarah pada satu kenyataan bahwa pajak yang menjadi hampir 80% sumber APBN jumlahnya selalu shortfall alias tidak tercapai sementara tuntutan kebutuhan meningkat. Kebutuhan tersebut meliputi semua aspek kepentingan mulai dari sosial, ekonomi, politik dan hankam. Kita ambil contoh dari sisi ekonomi, dibutuhkan penambahan jumlah belanja modal yang besar untuk membiayai infrastruktur yang dapat memangkas jalur distribusi dan biaya ekonomi tinggi. Disaat yang sama di sisi hankam dibutuhkan tambahan anggaran untuk menopang Alutsista yang dibutuhkan ABRI dalam menjalankan tugas. Semua tuntutan itu berhadapan dengan terbatasnya kemampuan negara dalam menyediakan uang untuk mendanainya. Bila dilakukan telaah mendalam, dapat kita temui dua penyebab kurang optimalnya pencapaian penerimaan negara dari pajak yaitu kurangnya basis pengenaan pajak dan lemahnya penegakan hukum perpajakan. Telaah kritis atas kedua penyebab tersebut merupakan keharusan untuk mencari solusi demi mengoptimalkan pengumpulan uang negara yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Basis Pajak Minim

Bukti nyata atas opini tersebut dapat kita jumpai pada keadaan bahwa jumlah Wajib Pajak yang menjadi basis pengenaan pajak di negeri ini sangat timpang dengan jumlah potensi yang seharusnya ada. Dengan potensi jumlah kelas menengah yang bertambah maka ada peluang untuk memperluas basis pemajakan yang ada (extensifikasi) dan sekaligus menggali lebih dalam potensi dari yang sudah terdaftar (intensifikasi). Ketika baru- baru ini sebanyak 19 orang Warga Negara Indonesia masuk dalam sederetan orang terkaya dunia maka hal tersebut harus diiringi dengan evaluasi seberapa besar kontribusi pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Sementara itu disisi korporasi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan skala menengah keatas yang belum memiliki NPWP sementara aktivitas penambangan mereka telah berjalan beberapa waktu lamanya, sebagaimana disebutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada potensi penerimaan negara yang hilang dari keadaan ini. Khususnya dari sektor Minerba, KPK melansir data bahwa Rp2,47 Triliun potensi penerimaan negara hilang akibat kurangnya pengawasan. Ini menunjukkan adanya IUP yang tidak terawasi aspek perpajakannya dan ini peluang untuk memperluas basis pemajakan. Tingginya kualitas dan kuantitas basis pemajakan akan meningkatkan tax ratio sebesar 4% untuk setiap penerimaan pajak Rp300 Triliun.

Penegakan Hukum Perpajakan Lemah

Rakyat Indonesia lebih takut tidak bayar listrik ke PLN daripada tidak membayar Pajak Penghasilan. Itu rahasia umum yang jamak berkembang selama ini. Anggapan tersebut merupakan akibat dari lemahnya penegakan sanksi hukum bagi mereka para wajib pajak yang selama ini tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Solusi atas hal ini harus dijalankan dari dua sisi yaitu dari sisi internal Direktorat Jenderal Pajak dan dari Wajib Pajak sendiri secara langsung, setidaknya sampai saat ini sebetulnya DJP telah dibekali dengan kekuatan yang diamanahkan Undang- Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang- Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun kondisi terkini menunjukkan bahwa ragam praktik yang berkembang makin jauh meninggalkan ketentuan yang ada sehingga luput dari pengenaan sanksi. Sementara itu, harus diakui bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan enggan taat pajak karena mereka melihat selama ini DJP kurang gagah dan bertaji dalam beraksi, tidak seperti KPK atau POLRI yang dilengkapi perangkat yang menampilkan citra tegas, DJP tidak memiliki image yang dapat menimbulkan kesan sebagai penegak hukum di bidang perpajakan. Penggalian potensi perpajakan yang dijalakan petugas pajak lebih banyak mental hanya pada selembar kertas himbauan yang kerap diabaikan wajib pajak. Pajak tidak disegani, gaung modernisasi yang selama ini dijalankan dapat dikatakan mengaum tanpa gaung.

Otonomi Sebuah Solusi

DJP memang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Keuangan, aparatnya adalah PNS yang terikat pada seperangkat aturan Pegawai Negeri Sipil. Pun begitu juga dalam menjalankan tugas, semua kebijakan yang ada harus dikoordinasikan dengan beberapa lapis birokrasi yang kerap berbenturan dengan banyak kepentingan sehingga banyak inovasi atau terobosan yang selama ini potensial justru layu sebelum berkembang. Kondisi ini menarik untuk dicermati lebih dalam, terlebih kita ketahui bahwa dengan tugas yang makin berat seharusnya rintangan yang muncul ditataran birokrasi tidak perlu lagi terjadi. Tugas berat DJP mengumpulkan uang bagi negara harus diletakkan diatas kepentingan apapun. DJP patut diberi kewenangan lebih untuk merumuskan inovasi dan langkah demi menjalankan tugas dan pertanggungjawabannya pun tidak perlu berbenturan dengan pihak yang peran dan tanggung jawabnya tidak sekrusial DJP. Artinya pertanggungjawaban DJP langsung ke Presiden. Ini penting sebab dengan kemandirian dalam merumuskan kebijakan akan dapat berdampak langsung terhadap penegakan hukum perpajakan dalam rangka memberi efek jera para pengemplang pajak dan oknum internal DJP sendiri. Perluasan basis pengenaan pajak pun dapat dirumuskan dengan fokus semata untuk mencari penerimaan negara tanpa dibebani benturan kepentingan yang kadang justru muncul dari instansi lain. Selain itu, dengan menjadi mandiri DJP akan dapat mengetahui langkah apa yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam hal tata kelola SDM (formasi dan kebutuhan tenaga). Selama ini DJP dibatasi dalam hal penambahan personel padahal banyak studi yang dipaparkan menunjukkan ketimpangan rasio petugas pajak dengan wajib pajak yang diawasi.

DJP dapat diibaratkan sebagai tumpuan negeri ini dalam rangka mewujudkan cita- cita menjadi negara sejahtera, yang benar- benar sejahtera, seperti yang sempat dinikmati dulu sekitar 3 dekade yang lalu. Sudah sepantasnya DJP diberi kekuatan agar amanah tersebut dapat terlaksana. Demi terwujudnya penerimaan negara yang optimal sehingga menghasilkan kebebasan ruang gerak fiskal bagi APBN untuk dikelola lebih luas yang berujung kesejahteraan dan pemerataan. Semoga.

Erikson Wijaya
Kepulauan Bangka Belitung
Jumat. 02 Mei 2014. 17:19.

Gambar diambil dari sini

Read more »