12.31.2013

Beranjak Dari Dilema

Menjadi kuat bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kemampuan untuk memilih sikap dan respon yang tepat atas segala kejadian. Bagaimanapun idealnya kehidupan yang ingin kita jalani, Kejadian didalamnya tidak akan pernah bisa kita pilih, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dari pilihan ini, siapa kita ditentukan, menjadi pemenang atau pecundang. Banyak yang jatuh terpuruk makin dalam saat dilanda ujian, namun tak sedikit yang justru makin bersinar terang usai melewati tantangan.

Masalahnya, memilih sikap bukan pula hal mudah. Memilih sikap itu adalah cerita yang lain dari sekadar memilih baju didalam lemari atau memilih menu harian untuk disantap. Dalam memilih sikap, siapapun kita tentu akan dihadapkan dengan dilema. Dilema antara siapa yang harus diutamakan, diri sendiri atau bukan. Diri sendiri adalah yang paling mudah untuk dipuaskan, sebab cuma kita yang paham standar keinginan kita, namun orang lain? Kita tidak pernah tahu sejauh apa batasnya.

Namun pahitnya, kita sendiri adalah apa yang belum tentu orang lain pikirkan saat kita memikirkan mereka. Ada saatnya kita dipaksa untuk berani mengambil sikap yang terlihat seperti mengesampingkan orang lain, bukan karena kita tidak peduli atau tak berhati, tapi karena memang itu adalah jalan terbaik membangun pondasi kehidupan kita sendiri yang sudah lama mungkin kita tinggalkan. Sekaligus, memperkenalkan makna perjuangan dan kemandirian kepada orang lain. Seperti induk ayam, yang secara naluriah telah tiba kembali saatnya untuk bertelur, maka disaat yang sama ia akan mematuk sendiri anaknya yang berbilang bulan lamanya sudah ia besarkan, agar menjauh dan belajar sendiri mencari makan dan penghidupan.

Pilihan sikap yang adil walau berat, dan tentunya melatih hati menjadi kuat. Sebab ketidakmampuan mengenali dan tegas pada prioritas akan membuat kita menjadi sosok dengan kepribadian yang terbelah antara diri sendiri dan orang lain. Menjadi baik mungkin akan menyenangkan banyak orang, tapi belum tentu itu adalah sikap yang benar. Namun kebenaran insyaALLAH akan membawa kebaikan meski berat terasa diawal. Tinggal lagi bagaimana setiap pribadi mengambil pilihan sikap dalam meresponnya, menjadi kuat dan terus berjalan atau mengasihani diri sendiri dengan berlindung atas nama takdir kehidupan.

Bangka Belitung
31 Desember 2013

Read more »

12.25.2013

Koruptor, Pejabat Atau Penjahat?

Mencuri adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, apapun alasanya. Tapi kebijaksanaan atas nama kemanusiaan patut dipertimbangkan bila pelaku adalah kaum papa yang terjepit kebutuhan hidup ditengah ketidakpedulian lingkingan sekitar, sebab pada saat yang sama disaat itu, ia sebenarnya adalah korban. Lagipula kerap didapati pada kasus level itu, yang dicuri adalah sekadar buah atau sekerat roti. Tapi bagaimana bila pelakunya adalah pejabat? Maka tidak saja perbuatannya tidak bisa dibenarkan, justru patut diberi harga mati bahwa ia telah berbuat keji!

Mencuri, dalam kapasitas pelaku sebagai pejabat, merupakan bentuk riil tindakan menciderai amanah sekaligus melukai jiwa masyarakat. Pejabat diangkat dengan dasar kepercayaan dari rakyat untuk mengatur negara dan memberi kesejahteraan bagi rakyat. Tetapi jika pejabat itu mencuri maka pada hakikatnya yang ia curi adalah hak rakyat. Hak untuk merasai keadilan. Hak untuk mencicipi sejahtera. Hak untuk hidup tenang dan damai. Semua hak itu dapat hilang dirongrong lewat aksi pencurian oleh pejabat. Aksi keji yang dikenal dengan istilah Korupsi.

Pejabat yang korupsi pantas dihukum. Gelar pejabatnya pun secara moral sudah tidak patut lagi disandang. Bila terbukti, mereka harus dibui. Gelar pejabat melayang, dibui mereka adalah Napi. Narapidana yang menjadi penghuni bui telah terganjal oleh ragam aksi amoral yang membuat mereka mendekam dibalik jeruji besi, aksi yang beragam itu bertingkah polah dalam watak yang sama. Watak Kejahatan. Jadi pejabat yang masuk bui itu kini tak lain adalah penjahat. Mereka melakukan tindak kejahatan yang merugikan rakyat banyak, demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Siapapun mereka, apapun agama mereka. Begitu pejabat itu terbukti korupsi dan sah dibui. Berganti pula gelarnya dari pejabat menjadi penjahat. Tidak peduli berapa banyak anak mereka yang terpaksa ditinggal, atau berapa dalam isak tangisnya saat diinterogasi. Tidak perlu kita kasihani. Korupsi adalah korupsi yang berarti kebusukan yang menghancurkan dari dalam dan mengorbankan rakyat yang mengamanahi mereka. Lagipula saat mereka bermain lobi atau atur strategi korupsi, mereka tidak ingat rakyat dan amanah yang mereka kangkangi.

Biarlah mereka menjalani tragedi dramatis buah watak kejahatan yang mereka lakoni. Di bui, mungkin mereka akan merenungi apakah mereka pejabat? Atau penjahat?

Ebas
Pangkal Pinang
25 Desember 2013

Read more »

12.22.2013

Panggung Rapuh Politik Indonesia

Politik adalah panggung paling kentara didalam deretan catatan perjalanan bangsa. Lewat politik, berbagai arah sejarah bangsa bermula, dijalankan dengan segenap ideologi yang menjadi nafasnya. Pelakunya adalah mereka yang kita namai politisi atau kaum elit/terpandang. Dari rahim politik Indonesia terlahir tokoh sekelas Soekarno, Hatta, Sjahrir, dll. Politik itu mulia dan praktiknya bertujuan memuliakan kehidupan rakyat, mulai dari kaum sejahtera hingga mereka yang papa. Politik menjadi bahasa pemersatu para pendiri bangsa untuk mewujudkan cita- cita merdeka, yaitu bahasa perjuangan. Sampai akhirnya, jaman berganti, tokoh pengisi panggung nan gebyar cahaya itu pun tak lagi sama. Tetapi, politik dengan tujuan mulianya (seharusnya) tetap tertanam menjadi landasan arah perjalanan.

Kini pun, ceritanya tetap sama, panggung politik tetap menjadi sorotan utama. Bedanya, politisi-politisi itu kini tidak lagi perlu repot memperjuangkan kemerdekaan. Namun disinilah sengkarut politik itu dimulai. Bahasa perjuangan tidak lagi menyatukan para politisi, mereka kehilangan pegangan. Alhasil, satu sama lain justru adu kuat dan adu kuasa, disaat yang sama rakyat jadi penonton. Rakyat tidak lagi jadi alasan mengapa politik itu ada. Rakyat ditepikan dan baru setiap lima tahun sekali saja dirangkul. Politik telah berubah menjadi rumah penghidupan para politisi yang terbiasa hidup mewah, mereka bahu membahu saling menguatkan posisi demi melanggengkan sumber penghidupan mereka. Intuisi dan naluri kemanusiaan mereka makin tumpul juga abai akan makna perjuangan yang sebenarnya dalam mensejahterakan rakyat, mengisi kemerdekaan. Dari rahim politik yang seperti inilah terlahir Angelina Sondakh, Nazarudin, Ratu Atut Choisiah, dll.

Sudah saatnya negeri ini jujur mengakui bahwa berbilang tahun lamanya, panggung politik itu makin rapuh, ada malpraktik yang membuat sistem politik kita belum mampu membuka pintu lebar bagi mereka yang berintegritas dan bertanggungjawab. Politik kita sarat dengan uang. Tidak berlebihan bila disebut Politik Berbayar. Ini dikuatkan dengan Indeks Persepsi Korupsi kita yang sejak masa reformasi 15 tahun lalu tidak juga naik kelas dengan signifikan. Dan lahan paling subur bagi pertumbuhan praktik korupsi itu adalah Politik dengan segala instrumennya. Politik yang diwariskan dari generasi Soekarno dan Hatta dengan mulia kini menjadi hina oleh laku politisi oportunis yang tidak sungkan menciderai rakyat. Inilah tragedi politik yang tidak terukur dengan paparan statistik.

Akibatnya mereka yang punya akses menuju panggung itu adalah kaum pemodal atau kerabat pemilik kuasa, mutualisme keduanya menggurita dan menutup rapat politik kecuali bagi sesama mereka. Pembiaran atas hal ini berlangsung bertahun- tahun lamanya. Dibutuhkan gebrakan kolektif dari mereka yang peduli untuh menghentikan laju praktik eksklusif ini. Mereka adalah para tokoh kharismatik partai politik, negarawan, budayawan, aktivis anti korupsi, dan segenap pemuda yang tinggi semangatnya. Mereka mewakili secara benar suara rakyat yang tak tersentuh media arus utama. Rakyat sedari lama menunggu gebrakan itu, menunggu sosok yang amanah, tegas, berani dan berintegritas. Sosok yang tidak pernah bertabur sanjung dan puja puji media. Sosok yang layak melakoni peran di panggung yang semula mulia itu.

Setiap babak sejarah pasti ada awalnya. Bagaimana politik di masa kini adalah akumulasi sikap politisi sejak dahulu hingga kini, tapi siapa sangka akhirnya kini tidak seindah awalnya. Kita bisa katakan bahwa reformasi telah melahirkan panggung politik yang partisipatif. Tapi sedalam apa partisipasi itu, sejarah telah membuktikan dengan nyata bahwa rakyat sebagai tujuan utama politik, tidak pernah dibuat berpartisipasi secara jujur dan manusiawi. Berkaca dari potret kelabu laku dan lakon politisi itu, semoga belasan atau puluhan tahun mendatang panggung politik negeri ini tidak kian identik dengan korupsi dan perilaku busuk yang menggerogoti dari dalam, agar jangan sampai kentaranya panggung itu kelak justru diwarnai oleh kutukan publik lantaran kasus korupsi tak berkesudahan. Tragis!

Ebas
Pangkal Pinang
22 Desember 2013

Read more »

12.17.2013

Pajak: Antara Realisasi dan Ekspektasi

Di negeri ini Pajak adalah sektor unggulan yang belum benar- benar diunggulkan. Pelaksanaanya tidak mendapat panggung perhatian, bahkan dibenci dan diacuhkan. Padahal 'nyawa' bangsa ini dipertaruhkan dari Pajak. Urusan pajak itu adalah urusan nasional. Curahan atensi seyogyanya juga mengalir dari pucuk tertinggi hirarki birokrasi. Presiden. Namun, berbilang dekade lamanya bangsa ini seperti dicekoki dogma bahwa urusan Pajak itu sepenuhnya ada di pundak Direktorat Jenderal Pajak semata. Akibatnya, tidak ada upaya bersama dari segenap unsur untuk sama- sama merenungi peran krusial Pajak. Upaya menuju bangsa yang sejahtera bagai jauh panggang dari api.

Mari kita melihat dengan jujur pencapaian penerimaan negara dari Pajak. Sepanjang 10 tahun terakhir hanya pada 2008 dan 2007 tembus 100% lebih. Selebihnya? Meradang di kisaran 95- 98%. Tahun 2013 ini pun tidak akan optimal, bisa diperkirakan, per 17 Desember ini baru tercapai 86,14%, padahal hari kerja efektif tinggal kurang 20 hari. Modernisasi Pajak yang rilis sejak lebih satu dekade lalu baru sekadar berhasil membalikkan posisi Pajak sebagai unit investigasi menjadi unit pelayanan, sederhananya pajak telah sedang bekerja keras muncul dalam wujud keramahan dengan orientasi pelayanan dengan harapan bisa meluluhkan wajib pajak dan masyarakat untuk sadar pajak. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Modernisasi Pajak justru mengaum tanpa gaung.

Bila sudah begini siapa salah? Tidak ada guna mencari kambing hitam, menyalahkan dan merasa paling benar. Bagaimanapun, Ditjen Pajak tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Urusan Pajak itu urusan bersama untuk membangun bangsa. Pemimpin negara yang cerdas dan berani tentu sadar benar bahwa peran pajak adalah hitung- hitungan ekonomi yang merupakan jalan keluar dari terkaman krisis dan defisit. Untuk itu, seruan ke arah perbaikan harus dimulakan dari Presiden untuk mengamanahkan kerjasama semua elemen demi mengoptimalkan pajak. Ditjen Pajak sudah terlalu lama kedodoran dibebani ratusan milyar hingga ribuan triliyun rupiah tiap tahun dengan segala keterbasan yang ada.

Keterbatasan pertama adalah data. Bukannya tanpa antisipasi, tapi regulasi yang sudah ada justru tak bertaji. Pasal 35 dan 35 A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jelas menitipkan amanah pada tiap instansi untuk menyediakan data kepada Ditjen Pajak. Namun di tataran implementasi, pasal ini dikangkangi aturan beraroma kepentingan komersial. Dengan alasan menjaga kerahasiaan nasabah kerap kali pihak Bank enggan memberikan laporan keuangan Debitur kakap yang ditengarai bermain api dengan Pajak. Ini jadi sinyal bahwa Pajak belum dianggap superior dalam menjaga ketahanan negara. Pajak justru dilihat sebagai musuh bersama.

Sudahlah fakir data, diperparah pula jumlah SDM yang belum cukup. Bayangkan jika satu orang pengawas (Account Representative Pajak) harus pasang mata untuk lebih dari 4.000 Wajib Pajak. Jangan heran bila banyak potensi yang menguap dalam rupa- rupa modus dan trik. Idealnya memang DJP harus diberi ruang yang lebih bebas untuk menata urusan SDM termasuk dalam mekanisme reward & punishment. Dengan tugas mencari uang untuk negara, perhitungannya jelas yaitu jumlah pegawai ideal adalah angka yang berbanding wajar dengan jumlah Wajib Pajak. Kini ada hanya ada sekitar 6.000 AR dan 4.000 Pemeriksa untuk mengawasi lebih dari 20 juta Wajib Pajak.

Belum tampak upaya nyata dari lingkungan kabinet dan otoritas daerah untuk menyerukan sinergi dan arti penting pajak demi mengetuk kesadaran kolektif bangsa. Sejauh ini baru seremonial yang prosedural saja yang tiap tahun kita lihat, seperti Pejabat A lapor SPT, Pejabat B bayar pajak tapi itu semua absen substansi utama karena melulu gagal membangun pemahaman bersama semua pihak. Jangan heran bila banyak Caleg yang baru punya NPWP saat mau mendaftar di KPU. Itu pun terpaksa sekali karena diharuskan demikian. Sudah saatnya kultur ini diubah. Ganti arah dan cara pandang.

Ditjen Pajak sebagai alat negara untuk mengumpulkan pajak ke Kas Negara akan tetap berinvolusi dalam segala judul terobosanya tanpa dukungan penuh segenap sendi bangsa ini. Pajak adalah unggulan utama yang diandalkan untuk mengisi pundi- pundi negara. Jangan biarkan Ditjen Pajak berjalan tertatih- tatih mengemban beban berat sendirian, padahal soal Pajak adalah urusan nasional. Jangan anggap Ditjen Pajak tidak bekerja optimal untuk tiap amanah tahunan yang disematkan didadanya, sebab bisa jadi memang bangsa ini sedang kehabisan stok pemimpin yang berani tidak populer dan cerdas membaca situasi, sampai- sampai belum sadar jua bahwa pada Pajaklah negara ini bergantung.

Read more »