3.30.2014

Saat Harus Kembali...

Semua berjalan begitu saja. Saat itu ketika kita lahir ke dunia, kita tidak dapat mengingat apa- apa. Kita seolah- olah tiba- tiba saja ada, perihal darimana dan bagaimana seperti menjadi tanya yang tidak perlu didalami. Semua seperti kosong, hampa tanpa maksud. Hidup seperti akan masih lama sekali masanya. Terlahir lalu tumbuh menjadi manusia muda. Kita bermain, berlari, berenang, sekolah dan mengaji. Tapi sekali lagi, hidup masih seakan bagai selamanya saja. Untuk alasan apa kita ada di dunia ini tak sekalipun mengusik benak kita. Indahnya dunia, mungkin begitu gumam kita.

Tapi tak satupun dari kita mampu menolak usia. Kita tumbuh matang dan mendewasa. Hidup pun berubah. Dunia tak pernah lagi sama. Hidup bukan lagi soal kelereng, sungai dan layang- layang. Namun lebih dari itu, siapa sangka hidup ternyata menuntut keberanian, tanggung jawab dan soal pilihan. Ruwet, rumit dan itu menyebalkan. Sampai- sampai kita dibuat lupa tentang pertanyaan kecil dari masa silam. Siapa kita? Dari mana kita? Dan bagaimana kita ada?. Lalu, hidup menjadi tak lebih dari pergantian hari demi hari. Didalamnya berlangsung pergolakan jiwa dan batin kita sebagai anak manusia yang kita kira tiba- tiba saja ada.

Banyak pikiran dan pertanyaan yang mencuat didalam ruang batin pergolakan jiwa kita. Itu tentu melelahkan. Bosan dan membingungkan. Dalam perenungan soal kebingungan itu akhirnya pintu tentang pertanyaan masa dulu itu terbuka kembali. Saat kita merasa tiba- tiba ada, tentu jauh sebelum kejadian itu telah ada kuasa yang mengatur, kuasa yang dari NYA kita berasal dan lewat kehendak NYA kita menjadi ada. Dan akhirnya kita sadar bahwa kita dimulakan untuk kemudian diakhirkan, kembali pada yang telah membuat kita ada. Kerap kita terlambat menyadari ini, bisa saat telah lewat separuh usia kita atau lebih lama. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.

Ternyata pergolakan batin itu keras. Mungkin seperti kerasnya hantaman palu besi pada diri kita yang bagai besi bengkok. Sebab hanya dengan itu, besi dapat kembali lurus. Tapi mau bagaimana lagi, bersyukur saja kita masih diingatkan tentang asal, mula dan akhir kita. Bahwa semua tidak berjalan begitu saja. Diatur dengan perhitungan NYA. Termasuk gerakan jutaan sel sperma yang berjuang berenang menemui sel telur. Itupun diatur NYA.

Lalu siapalah kita? Tak patut kiranya terlalu banyak berbangga, sebab itu membuat lupa asal-usul, dan awal-akhir. Kita mungkin tak ingat apapun tentang saat sebelum kita dilahirkan. Namun, setidaknya kita ingat bila saatnya kembali, kita tidak kembali dalam keadaan lupa.

Dialah ALLAH.SWT, yang telah menciptakan kita dan kepada NYA kelak kita kembali.

Erikson Wijaya
30 Maret 2014 21:55
Kepulauan Bangka Belitung

Read more »

3.27.2014

Save RI! Save DJP!

Pembangunan Indonesia bergerak stagnan sebagai negara berkembang. Dalam bahasa lain, bisa kita sebut bahwa negeri ini tengah masuk perangkap khas negara kelas menengah yang tak juga mampu naik kelas menjadi negara maju. Prediksi dari IMF untuk tahun 2014 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% saja. Mudah menebak mengapa tidak ada proyeksi optimistis yang disematkan bagi ekonomi Indonesia, masalah klasik: Infrastruktur. Bila dirunut lagi maka kita akan menemukan penyebab yang berulang dari tahun ke tahun yaitu pola APBN yang belum berani memangkas anggaran subsidi dan anggaran rutin non produktif lainnya.

Tapi, dari semua balada itu, belakangan kita dapati kabar gembira bahwa makin banyak saja orang kaya baru bermunculan di negeri ini, bahkan dari 100 orang terkaya didunia, 19 diantaranya dari Indobesia. Dikaitkan dengan ide dasar paragraf pertama, seharusnya kabar gembira ini menjadi titik awal untuk menyusun solusi atas masalah Infrastruktur yang menjadi polemik khas negara berkembang. Hubunganya jelas, bahwa pertumbuhan kelas menengah di negeri ini seharusnya diikuti dengan bertambahnya setoran pajak ke kas negara dari wajib pajak pribadi ataupun dari sektor konsumsi. Karena pajak adalah kunci vital yang harus dipenuhi untuk naik kelas menjadi negara maju.

Meski begitu, pada kenyataanya, hubungan antara pertambahan kelas menengah dan naiknya setoran pajak ke kas negara tidak selalu positif. Ini yang menjadi soal. Isu kepatuhan wajib pajak yang rendah sudah sejak dulu menjadi PR besar negeri ini melalui DJP. Sejarah mencatat tingkat realisasi kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tidak pernah sejalan dengan beragam hasil riset dari banyak literatur tentang potensi yang dimiliki negeri ini. Selalu under perform. Sehingga bila di hubungkan dengan booming pertumbuhan kelas menengah, sejujurnya dapat dikatakan bahwa untuk mengejar potensinya, DJP masih akan dihantui momok yang sama, yaitu rendahnya kepatuhan.

Ada banyak hal yang membuat DJP sulit mengejar potensi pajak pribadi kelas menengah, pertama bahwa DJP tidak pernah benar- benar tahu berapa nilai kekayaan mereka, hal ini pula didukung adanya kawasan sekretif semisal Singapura, Amerika Serikat dan Inggris yang menjadi tempat sebagian orang kaya menyimpan kekayaan mereka. Kerahasiaan data nasabah adalah komoditi bagi mereka untuk menghidupkan jasa keuangan. Besar kemungkinan, setelah kini DJP nyaring bernyanyi soal keterbukaan akses rekening Wajib Pajak, mereka akan segera secara masif memindahkan kekayaan mereka ke salah satu kawasan sekretif itu (rush).

Selanjutnya adalah belum adanya tata kelola terintegrasi untuk mengoptimalkan data potensi perpajakan pribadi. NPWP belum bertaji untuk bisa diimplementasikan sebagai primary key di tiap akun/pos layanan publik yang kerap dipakai Wajib Pajak. Itu untuk sektor yang formal, diluar itu banyak potensi yang tidak terlacak karena gelapnya data keluar dan data masuk diatas kertas. Bisa dibayangkan bila tersedia sistem yang mampu memuat semua tagihan listrik, air, telepon, kartu kredit, perbankan, ekspor- impor, saham, shiping untuk setiap satu wajub pajak pribadi kaya. Tentu sangat memudahkan pengawasan. Tapi menuju kesini tidak mudah, sebab tentu akan banyak politisi atau abdi negara yang akan terusik.

Minimnya dukungan media adalah penyebab berikutnya. Urgensi pajak baru akan bisa digaungkan bila didukung oleh jaringan korporasi media secara masif dan kontinyu. Efek media membuat Wajib Pajak pribadi yang sasar terbatasi ruang geraknya sehingga membuat mereka mudah dilacak, atau membuat mereka akhirnya muncul dengan sendirinya akibat tekanan sosial oleh media. Saat ini memang sudah waktunya membuat pajak menjadi urusan bersama demi kekuatan negara, dan DJP tidak bisa sendirian. DJP butuh media untuk menyebar gaung demi menyuarakan betapa kuatnya ketergantungan sumber APBN negeri ini dari pajak.

Terakhir adalah keteladanan. Saat Hatta Rajasa menanggapi dingin ihwal keterbukaan tingkat pemenuhan kewajiban pajak para politisi, saat itu juga saya mulai meragukan komitmen pejabat nasional lainnya untuk memajukan negeri ini. Selama tidak ada keteladanan, maka selama itulah DJP akan terus dibiarkan sendiri berjuang memenuhi tuntutan APBN negeri ini. Padahal ini keliru, minimnya keteladanan akan diartikan sebagai tak adanya perhatian dan apresiasi yang dapat berakhir menjadi demotivasi para aparat pajak dalam mendedikasikan diri saat bertugas. Petugas pajak bukan robot yang dapat terus dipaksa bekerja seperti alat. Mereka adalah pribadi sebagai aset yang patut diperhatikan dan diapresiasi.

Bila semua masalah diatas dibiarkan terus tanpa solusi maka sulit bagi kita untuk beranjak atau naik kelas menjadi negara maju, karena daya dukung setoran pajak dari sektor pribadi yang diharapkan meningkat, tidak akan menyokong postur APBN untuk memberi kebebasan ruang gerak fiskal. Dan akhirnya negeri ini akan tetap jalan ditempat dan sementara itu jauh dimasa mendatang, ketidakmampuan ini akan harus kita bayar dengan tingginya biaya sosial, transportasi, lingkungan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, hubunganya jelas bahwa untuk selamatkan Republik Indonesia ini, maka kira harus bersama- sama menyelamatkan DJP dari keterasingan dan segenap aparatnya dari demotivasi.

Erikson Wijaya
28 Maret 2014 23:22
Kepulauan Bangka Belitung

Read more »

3.23.2014

Menolak Lupa: Tragedi Mei 1998

Kita tengah disodori calon presiden yang membawa catatan hitam peristiwa Mei 1998. Keji, kejam dan brutal sekali Jakarta kala itu. Hampir 16 tahun tragedi itu lewat, seiring waktu sebagian kita mungkin lupa, tapi sebagian yang lain, terutama para korban, mungkin hingga kini masih harus berjuang melawan trauma. Penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang sampai sekarang belum jelas siapa di belakang itu semua. Dua nama yang dianggap paling berperan: Prabowo & Wiranto. Kini, ditengah ketidakpastian hukum atas tragedi itu, mereka berdua justru maju menjadi Calon Presiden dengan tunggangan politik masing- masing.

Rasanya, ragu untuk memilih mereka jika peran mereka kala itu belum diadili. Sebagus apapun mereka bersalin rupa, sepanjang belum diungkap peran dan tanggung jawab mereka, Prabowo dan Wiranto tetap akan jadi bagian dari peristiwa berdarah yang membunuh empat demostran dari mahasiswa Universitas Trisakti itu. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan kedua tokoh ini, pun tidak pula menjadi bagian praktik cacat demokrasi yang menyerang personal dan dosa masa lalu. I am no one. Tanpa afiliasi pada kelompok tertentu. Saya (mungkin) hanya mencoba menjadi corong dari suara yang tak bergema, suara mereka yang kehilangan harapan akan keadilan.

Harian Umum Kompas edisi 25 Agustus 1998 menjadikan pemberhentian Prabowo dari Militer sebagai berita utama. Bagi beberapa pihak mungkin pemberhentian itu adalah jawaban atas rasa gelisah yang disebabkan dugaan penculikan demonstran Mei 1998 oleh Prabowo. Namun, sulit memungkiri bahwa hal tersebut tidak serta merta menghapus sangkaan yang kadung melekat padanya. Ia tidak pernah diadili, disidangkan ataupun divonis apapun atas itu. Termasuk pula Wiranto, yang saat Mei 1998 justru meninggalkan Jakarta menuju Malang, ditengah kekacauan dan kerusuhan melanda Ibukota.

Saat itu, rezim yang berkuasa memang sangat represif. Manuver politik tangan besi ala Soeharto telah membungkam segala suara kebebasan dan kebenaran. Bila disebutkan bahwa Prabowo dan Wiranto hanya korban politik sebagai aparat yang menjalankan perintah. Maka tugas besar negeri ini adalah mengungkap siapa dalang besar pencetus keputusan yang kontraproduktif dengan prinsip hak asasi manusia itu. Mereka harus diseret ke muka hukum beserta semua pelaku dengan alasan apapun. Termasuk Prabowo dan Wiranto. Sebab, inilah kesempatan dan jalan bagi mereka untuk menjawab segala sangkaan yang telah hampir 16 tahun ditujukan ke mereka.

Prabowo dan Wiranto, bagaimanapun, adalah bagian dari rezim orde baru yang memainkan peran penting di panggung besar kala itu. Mereka sebagai pribadi atau sebagai tokoh tidak bisa dilihat secara terpisah. Mereka membawa etika sebagai pejabat publik yang harus mampu menjawab semua sangkaan atau tuduhan dosa masa lalu sebagai syarat untuk dapat diterima oleh kaum yang menolak lupa. Tunggangan politik mereka kini, memang membawa harapan, terutama Prabowo dengan program kerakyatan yang ingin kembali me-macanasia-kan Indonesia. Namun, maju kembali ke panggung negeri sebagai politisi tentu akan lebih etis bila terlebih dahulu mereka didudukkan untuk diadili.

Erikson Wijaya
23 Maret 2014
Kepulauan Bangka Belitung

P.S:
------
Mengenang masa 16 tahun silam saat menyaksikan dari Televisi bagaimana Jakarta dilumpuhkan dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998.

Read more »

3.16.2014

Agar Pelaporan SPT Tahunan Bukan Sekadar Ritual Tahunan

Bulan Maret dan April adalah dua bulan tersibuk di Direktorat Jenderal Pajak. Selalu begitu. Sebab di dua bulan ini adalah batas akhir wajib pajak melaporkan SPT Tahunan (Annual Tax Written) mereka. Ditjen Pajak sendiri sudah berpengalaman menangani event tahunan ini. Banyak teknik dan inovasi telah diluncurkan untuk mencapai dua tujuan utamanya: memberi kemudahan & menggenjot tingkat pelaporan. Sebut saja dropbox, e-filing, Pekan Panutan, Sosialisasi, Jemput Bola, Advisory Visit dll. Itu semua adalah bentuk upaya nyata DJP dalam menggerek tingkat kepatuhan wajib pajak. Semuanya diluncurkan dengan kerangka dasar yang sama: memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Tahun ini, DJP menargetkan tingkat pelaporan SPT Tahunan sebesar 67,5% dari total semua wajib pajak terdaftar efektif (aktif).

Tetapi tetap saja, semua upaya tersebut belum secara dramatis mengetuk kesadaran wajib pajak untuk sekadar melaporkan SPT Tahunan mereka sehingga realisasi terget pelaporan SPT Tahunan secara nasional belum menggembirakan. Sebut saja di KPP Pratama Bangka, untuk menjadi contoh, bahwa dari 62,5% target tahun lalu, realisasinya hanya tidak sampai 55%. Ini masalah. Fenomena ini adalah pintu masuk untuk menyadari bahwa ada bentangan jarak yang cukup jauh antara wajib pajak dengan ihwal pajak itu sendiri. Akumulasi akibat dari bentangan jarak itu adalah apa yang kini harus kita akui bahwa tingkat kepatuhan rendah dan penerimaan tidak optimal. Mari kita urai beberapa penyebab keengganan Wajib Pajak untuk patuh dan melaporkan SPT Tahunan. Beberapa diantaranya adalah "Pajak Itu Rumit" dan "Pajak Tidak Populer".

#1. Pajak Itu Rumit

Bentangkanlah formulir SPT Tahunan kepada wajib pajak awam, maka mereka bingung mau mulai dari mana. Ditambah lagi, tidak semua wajib pajak mau sejenak meluangkan waktu untuk belajar, menjadi penyebab kondisi pertama ini makin menjadi. Praktik "Terima Beres" sudah terlanjur menahun melekat di pola pikir wajib pajak sebab rumitnya formulir SPT Tahunan menjadi ladang subur bagi segelintir oknum memanen rupiah dengan banyak alasan pembenar, oleh karena itu jamak ditemui wajib pajak membayar oknum orang luar atau oknum DJP (Conflict of Interest) untuk mengisikan SPT Tahunan mereka, dengan imbalan fee tentunya.

Padahal, Wajib Pajak hanya cukup datang ke KPP atau KP2KP atau telepon ke Call Center 500200 untuk berkonsultasi. Gratis. Wajib Pajak hanya butuh kesediaan untuk menjadi lebih cerdas agar tidak bergantung pada oknum untuk mengisi SPT Tahunan. Tetapi, mengubah itu semua tak mudah. Menghadapi ini, DJP berupaya menyederhanakan hal yang terlanjur dicap rumit. Salah satunya dengan pengenaan seragam Pajak Penghasilan Final 1% dari omset untuk Wajib Pajak Kecil dan Menengah (omset < Rp4,8 M). Sehingga praktis yang diisikan dilaporan SPT Tahunan hanya dasar dan nilai setoran saja tanpa perhitungan apapun lagi. Tetapi, semua butuh waktu.

Kerumitan pajak yang justru menjadi ladang obyekan bagi segelintir oknum juga menjadi masalah DJP. Wajib Pajak tidak bisa dipaksa untuk langsung dapat mengisi SPT Tahunan sendiri. Mereka cuma korban dari kebodohan mereka sendiri dan juga korban kebijakan yang (mungkin) lambat menyadari kerumitan pajak dimata mereka yang awam. Kita belumlah seperti Eropa atau USA yang warganya kritis dan punya kuriositas yang tinggi. Beragam benchmarking yang didasarkan dari standar hasil studi di negara maju cuma akan berakhir dengan kegamangan implementasi saja.

DJP bisa mencoba menelurkan kebijakan yang efektif dan efisien, langsung tepat sasaran. Misalnya: Wajib Pajak kelas usaha kecil dan menengah hanya cukup melaporkan satu lembar SPT Tahunan berisi jumlah setoran pajak mereka selama setahun (plus bukti). Dan untuk wajib pajak pensiunan tidak wajib lapor SPT Tahunan, cukup DJP yang bekerja sama dengan Taspen dan ASABRI. Ini dapat mengurangi beban administratif, biaya ekologi dan menggenjot persentase pelaporan dari wajub pajak pensiunan. Sebab citra pajak itu rumit justru banyak menjangkiti di kelompok ini. Sementara wajib pajak kelas besar dapat mengatasinya dengan menyewa konsultan resmi yang profesional tanpa konflik kepentingan.

#2. Pajak Tidak Populer.

Saya bermimpi suatu hari seluruh masyarakat menjadi akrab dengan pajak. Mungkinkah? Tentu! Korporasi besar media yang akrab menyapa masyarakat secara 24/7 adalah gerbang kearah itu. Pajak tidak populer, tidak disukai karena memang pajak jarang diangkat kemuka dalam aspek kehidupan sehari- hari. Sehingga, urgensinya tidak terlihat. Bahkan pencapaian penerimaan pajak dianggap tidak penting, ini memicu masyarakat menjadi tidak punya rasa memiliki kewajiban itu. Lebih jauh lagi mereka menjadi terkondisikan untuk tidak usah mengawasi uang pajak yang sudah disetorkan.

Saya membayangkan media sekelas Metro TV atau TV One memberi porsi khusus, memberitakan pencapaian penerimaan pajak secara berkala. Persis seperti informasi cuaca ala BMKG atau NTMC ala POLRI. Sambil menyisipkan pesan penggugah kewajiban bersama untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Masa/ Tahunan. Sekarang ini, bahkan obrolan pejabat publik terkait agenda elektoral pun jarang menyentuh pajak. Lain hal di Amerika Serikat, saat satu capres berjanji tak kan menaikkan tarif pajak disaat yang sama, elektabilitasnya naik. Meski saat terpilih, ia terpaksa ingkar dengan menaikkan tarif pajak orang pribadi kaya. Maklum, dalam bahasa politik tak dikenal frase "Memegang Janji".

Petugas pajak juga adalah manusia biasa, mereka butuh diapresiasi. Selama ini mereka telah kerja dari balik layar memenuhi target yang kian tinggi tiap tahunnya. Fakta bahwa masyarakat pada dasarnya membenci pajak adalah opini alamiah atau nature yang bisa digugah kearah pemahaman yang baru dengan peran media dan pejabat publik lewat kebijakannya. Memberi panggung serta apresiasi kepada DJP adalah jalan menumbuhkan cara pandang baru masyarakat terhadap pajak.

Bahwa dengan membayar pajak, masyarakat berperan untuk membangun negeri ini bersama, mereka pun berhak mengawasi dan memasang mata-telinga atas pemanfaatan uang pajak mereka adalah sikap proaktif yang menjadi salah satu kunci kehidupan demokrasi yang lebih kaya dengan substansi sehingga melahirkan pemenuhan kewajiban yang lebih berimbang dengan pemenuhan hak.

Dua hal diatas adalah sedikit dari banyak kemungkinan yang dapat saya bedah untuk memutus bentangan kesenjangan yang selama ini terlanjur ada antara wajib pajak dan pajak itu sendiri. Semua butuh waktu, semoga tulisan ini memberi peran untuk mewujudkan cita- cita itu. Supaya Maret dan April tahun ini dan tahun- tahun selanjutnya tidak lagi berlalu seperti biasa dengan cerita kepatuhan wajib pajak yang tak juga naik kasta. Semoga.

Erikson Wijaya
Kepulauan Bangka Belitung
16 Maret 2014

Read more »

3.08.2014

Cerita Cita

Beruntunglah mereka yang punya cita- cita. Tak seorang pun tahu bagaimana rupa hari depan kelak. Sifatnya gaib. Misterius. Namun, adanya cita- cita telah menjaga arah dalam melangkah. Oleh sebab itu, mari kita mulai ini semua dengan satu pandangan bahwa setiap orang berhak punya cita- cita. Siapapun dan dimanapun mereka. Bagaimanapun beratnya kehidupan mereka. Dengan pandangan ini, setidaknya kita dapat mulai belajar untuk saling menghargai. Lebih jauh lagi, menghargai cita- cita setiap orang disekitar kita.

Saya pun begitu, sama seperti siapapun. Tetapi persisnya telah saya tanam dalam alam bawah sadar agar lebih bertumbuh subur demi menjadi tata laku sehari- hari. Semakin hari, cita- cita makin mengerucut. Makin banyak hal yang dulu terlihat begitu penting tetapi kini tidak sama sekali. Rupanya, pengalaman hidup telah memberi pelajaran bahwa semakin menua kita, semakin pandai pula (seharusnya) dalam menyusun keutamaan. Dan disaat yang sama pula ada hikmah bahwa kita dapat memilih cita- cita tetapi kita tidak bisa lepas dari akibat pilihan itu. Sebab konsekuensi adalah ongkos untuk mewujudkan cita- cita.

Dalam bercita- cita, menjadi beruntung saja belum cukup. Sebab apalah arti beruntung bila akhir kemudian tidak selamat. Jadi, beruntunglah mereka yang selamat dalam cita- citanya. Ini ada kaitannya dengan kondisi bahwa jalan menuju cita- cita kadang diisi godaan yang menggoyang iman sedikit demi sedikit seperti seorang kasir Bank yang bisa tergoda untuk mencuri lembaran- lembaran Rupiah yang mempertaruhkan integritasnya atau seorang petugas pajak yang sering kali digoda gratifikasi berbungkus 'tanda terima kasih' bisa saja bila tak kuat iman akhirnya runtuh juga pertahanan prinsipnya. Berat memang, tapi tak ada jalan pintas menuju selamat selain melewatinya.

Siapapun ingin beruntung, juga ingin selamat dalam cita- citanya. Tapi ditengah ketidakmampuan melihat masa depan cuma pada kekuatan iman cita- cita dapat dipertahankan. Sedikit- sedikit mengeja langkah. Siapapun dan dimanapun kita, bagaimanapun kehidupan kita semoga kita tetap berani menjalani hidup dan membayar ongkos setiap pilihan itu. Sebab ALLAH. SWT tak akan sia- siakan doa dan ikhtiar hamba- hambaNYA.

Ebas
08 Maret 2013
Bangka Belitung

Read more »

3.02.2014

Catatan Awal Maret

Petang ini, awal Maret.

Apa jadinya bila semakin hari, hidup semakin seperti misteri. Sulit untuk tetap dapat berpegang teguh pada harapan dan keyakinan. Tapi memang cuma itu yang tersisa, barangkali inilah mungkin maksud dari perjuangan. Perjuangan mempertahankan keyakinan dan impian. Siapapun tidak ada yang mau menyerahkan hidup kepada nasib dengan dalih atas nama takdir. Tetapi tekanan dalam kehidupan, tidak semuanya yang mampu bertahan dan tidak semuanya memilih terus berjalan. Hidup ini bukan memang milik kita manusia, kita pun tidak pernah memiliki diri kita sendiri.

Ada saat dimana kita akhirnya menyerah lemah dihadapan kekuasaan pemilik kehidupan dan pengatur semesta alam, ALLAH. SWT. Bahwa kemudian setelah doa dan daya upaya berlabuh mereda, kita sampai di satu titik. Pasrah. Dititik ini, semua pertanyaan dan kilas balik tentang ujung dari ikhtiar dan doa telah kembali menjadi rentetan hal yang diluar batas kuasa nalar. Cuma pada sedikit harapan dan keyakinan saja pegangan yang tersisa. Bahwa, Ia, Tuhan semesta alam, adalah sebaik-baik pengabul doa yang senantiasa dalam kesibukan, melihat ikhtiar dan mendengar rintih harap doa hamba- hambaNya.

Misteri ada karena hari depan dipersoalkan. Hari depan yang tak teraba oleh tangan, tak terlihat oleh mata memang memiliki daya magis bagi mereka yang tetap dirundung penantian. Tetapi ada kemalangan tersendiri disana, penantian yang berubah menjadi ketakutan telah melahirkan racun pembunuh yang menggerogoti harapan dan mengikis keyakinan. Kita cuma dihadapkan pada hidup yang makin mengerikan. Pesona dunia makin menggila. Bila sudah begini, cuma tersisa dua akhir. Turut berlaku gila atau melabuh reda menuju kuasaNya dalam kepasrahan.

Erikson Wijaya
02 Maret 2014
Bangka Belitung

Read more »