12.31.2012

Bait Cinta Untukmu

Malam masih terlalu muda untuk beranjak.
Pagi masih kan lama menjelang.
Sayang, tak juga mata ini terpejam.
Belum pula hati ini berselimut tenang.
Aku didera rindu padamu berkepanjangan.

Ku tunggu, kau diujung syahdu.
Bantu aku tuntaskan rindu yang kian kelu.
Sayang, jatuhku pada ikatan gaib kita.
Atau bila kau sudah tungguku di sana.
Sudah kita sebut saja inilah cinta.

Rinduku padamu abadi.
Cintaku padamu tak bertepi.
Sayang, semoga Tuhan merestui.
Kudamba cinta kita kan menyejarah.
Kulihat bersamamulau hidup kan sakinah.

Malam makin enggan beringsut.
Kian menjadi selimutnya nan pekat.
Sayang, tapi tenanglah, semua bukanlah duka.
Karena rona liuk liku itu cuma pengingat.
Bahwa pagi sudah kian dekat.

Ebas
Palembang 2012.

Read more »

12.30.2012

Perjalanan

Ada naluri yang tak bisa kubantah, ia muncul dari dalam dan memberi dorongan. Dari dulu hingga kini, dan mungkin entah sampai kapan. Mula- mula ia muncul sebagai keberanian saat aku masih ingusan untuk sekadar menembus rimba hutan bukit di seberang rumah bersama teman, lalu berlanjut menyeberangi sungai dengan rakit dadakan. Urusan resiko saat itu tak pula terpikirkan. Adalah ia, sebuah keberanian untuk berperjalanan yang melekat erat sampai sekarang. Hanya saja kini, seiring usia, arah perjalanan itu kian jauh, kian penuh resiko, tapi di sisi lain, kian kugilai.

Melakukan perjalanan telah memberikanku kesempatan melihat dunia yang ternyata luas, manusia yang ternyata begitu banyak dan peristiwa yang sama sekali dulu tak singgah dalam alam pikiran ku yang paling liar sekalipun. Pengalaman berharga. Bernilai mahal.

Menapak ditanah yang jauh dari tempat asal kelahiran memberiku ekstase keberkahan yang menjangkau biru langit, bahwa Tuhan telah begitu baik memberiku kesempatan mengunjungi sebagian kecil dari mahabesarnya semesta yang Ia cipta. Melihat manusia dengan ragam polah dan cerita, sedikit banyak memberi ilham yang mengendap membentuk kearifan nilai dan kelapangan jiwa. Senarai peristiwa yang kusaksikan dalam perjalanan tersebut juga makin membuatku bertanya. Masih patutkah keakuan, keangkuhan dan kesombongan tersemat didalam hati? Karena rupanya aku cuma bagian kecil dari semesta yang kulihat tak berbatas.

Kepingan fragmen pelajaran itu membentuk satu cara pandangku dalam melihat kehidupan dan melahirkan antitesis atas prinsip pragmatis yang sejak lama hidup berkembang secara komunal disekelilingku. Dan sementara itu, hidup terus berjalan, maju melaju seiring waktu. Manusia,lokus dan peristiwa yang lalu pun boleh lindap tertinggal waktu. Tetapi semua cerita, kenangan dan pelajaran yang lecat darinya akan ikut terbawa seiring garis kehidupan yang diberikan Tuhan untukku. Esok lusa siapa tahu, akan lebih jauh lagi langkah kaki kecil ini menjejak. Kian jauh, kian penuh resiko, tapi di sisi lain, kian kugilai. Semoga nanti bersama mereka yang kusayangi. Keluarga.

Ebas
Petang yang beranjak hilang
Desember 2012

Read more »

12.28.2012

Mengapresiasi Kinerja Ditjen Pajak: Kiprah, Tantangan dan Arah Kebijakan

Tahun 2012 tersisa kurang dari dua minggu. Kegaduhan selebrasi budaya pergantian tahun masehi sudah mulai terasa, sebagian mungkin ingin sisa hari di tahun ini berlalu cepat, sebagian bisa jadi tidak, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebab masa dua minggu tersebut adalah masa- masa yang menentukan tercapai tidaknya target pemenuhan setoran penerimaan negara demi menggerakkan pembangunan. Tahun 2012 ini target total dari PPh Migas dan Non Migas menembus angka Rp. 1032,57 T. Ditengah resesi global yang melanda kawasan Amerika dan Eropa yang ditengarai menuju fiscal cliff (Jurang Fiskal, yang terjadi akibat defisit anggaran) sudah tentu Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra keras untuk memperjuangkan pencapaian target yang ditetapkan. Sebab kuantitas ekspor yang tertuju ke pasar kedua kawasan tersebut mengalami penurunan, belum lagi ditambah gempuran permissif produk impor mengakibatkan industri dalam negeri sedikit gagap dan goncang.

Meski dilanda kondisi eksternal global dan internal lokal yang demikian lesu, tetapi lewat program intensifikasi dan ekstensifikasi berkelanjutan serta penegakan hukum di tubuh internal Direktorat Jenderal Pajak bisa dipastikan bahwa hingga akhir tahun 95% dari target tersebut dapat tercapai sebagaimana diucapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bapak Fuad Rahmani, adapun jumlah pencapaian tersebut setara dengan 13,80% pertumbuhan dari penerimaan pajak tahun 2011. Intensifikasi intensif dilakukan Ditjen Pajak lewat pembersihan secara fundamental atas sektor Pajak Pertambahan Nilai dengan mendata kembali Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang masih layak memegang status tersebut, program ini kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme penerbitan faktur pajak secara digital bagi Pengusaha yang memenuhi persyaratan. Serangkaian program sistematis ini akan dapat menjaring semua transaksi secara menyeluruh sehingga meminimalisir kebocoran potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dari sisi ekstensifikasi, DJP memperluas basis pajak dengan turun langsung ke lapangan melalui Sensus Pajak Nasional Tahap II. Melalui Sensus, potensi di lapangan yang selama ini belum terjaring kelayakannya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti serta disaat yang sama juga menjalankan intensifikasi atas potensi yang selama ini mungkin belum tergali.

Yang cukup menarik untuk dicermati adalah dari segi penegakan hukum (law enforcement), DJP sejauh ini merupakan satu- satunya instansi yang berani melakukan ‘bersih- bersih’ secara inovatif dan total. Sebagai instansi yang memegang peranan vital penyokong pembangunan, perihal ini memang sangat ditunggu- tunggu khalayak. Langkah nyata yang dilakukan DJP adalah meluncurkan program WBS atau Whistle Blowing System yakni sebuah program yang membuka saluran kepada seluruh jajaran DJP atas pengaduan penyimpangan yang dilakukan oknum internal DJP sendiri. WBS terbukti optimal menjaring dan memberantas tindakan disintegritas yang menciderai amanah mulia instansi ini. Implementasi diskursus komitmen kuat DJP dalam penegakan hukum juga tergambar dalam Nota Kesepahaman yang dijalin bersama POLRI dan Kejaksaan. Perjanjian Tripartit ini merupakan landasan kerja sama yang menjadi modal utama DJP untuk terus melakukan terobosan. Dan yang paling mutakhir adalah kebijakan DJP menempatkan pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak sebagai Direktur sebuah unit yang merupakan jantung pertahanan penegakan hukum yang didambakan. Sebuah keberanian dan komitmen yang layak ditiru instansi lain dalam kerangka melanjutkan Reformasi Birokrasi menuju Indonesia yang lebih baik.

Kilas Balik Kiprah Satu Dekade

Sejak satu dekade terakhir DJP telah dibebani tugas untuk menyokong porsi pembiayaan pembangunan dalam jumlah yang kian besar. Dibanding tahun 2002, target penerimaan pajak di tahun 2012 telah melonjak hingga 473,33%, ini menandakan dinamisasi kehidupan bangsa kian menuntut kemandirian fiskal yang harus dipenuhi demi kesuksesan pembangunan. Beragam tuntutan multiaspek dari tahun ke tahun terus meningkat, ini tercermin dalam APBN tahunan yang mencantumkan target penerimaan negara dari pajak yang juga terus meningkat dengan rata- rata pertumbuhan target (2002- 2012) mencapai 19,86%. Sejarah mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir DJP telah menjalankan tugas tersebut dengan pencapaian realisasi dari target berkisar di persentase terendah 94,31% (2009) dan mencapai surplus 100,02% (2004) serta 106,84% (2008). Dalam tabel berikut dipaparkan komparasi pencapaian (realisasi) terhadap target penerimaan. (Silahkan cek di file terlampir)

Memenuhi target yang telah ditetapkan merupakan tugas yang sulit untuk dipenuhi sehubungan dengan keterbatasan dana operasional yang dianggarkan untuk DJP. Dari catatan, besaran biaya operasional DJP dalam menjalankan tugas sepanjang satu dekade tidak pernah lebih besar dari 0,50% (setara dengan Rp. 2.358, 31 T) dari realisasi yang telah dicapai. Apresiasi tertuju kepada DJP karena dengan fakta tersebut tercatat bahwa efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas telah dilakukan dengan cermat. Tanpa membawa tendensi apapun, besaran biaya operasional tersebut masih jauh dibawah Jepang, Australia atau Singapura yang berada di kisaran 0,9- 1,0%.

Prestasi yang dicapai DJP dalam satu dekade belakangan juga mencakup perbaikan pelayanan dan nilai integritas. Kepuasan Wajib Pajak tercatat membaik seiring program modernisasi berkelanjutan yang dicanangkan. Ini tercermin dari meningkatnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terakhir berada rasio kepatuhan sebesar 62,50% di tahun 2012, ini hampir dua kali lipat dari tingkat kepatuhan 10 tahun silam (33,45%). Secara tidak langsung ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada DJP perlahan mulai pulih dan ini menumbuhkan kesadaran untuk berkontribusi bagi pembangunan. Aspek Integritas DJP pun dinilai baik oleh Komite Pemberantasan Korupsi dengan memperoleh poin 7,65 di tahun 2011, angka ini lebih tinggi dari standar minimal yang ditetapkan sebesar 6,00 dan lebih tinggi dari rata- rata 15 unit yang disurvei yaitu 6,40 (skala 0,00 – 10,00).

Situasi perkembangan terkini makin menunjukkan bahwa kiprah DJP dalam pembangunan negara kian sentral dan vital. Peran penerimaan negara dari pajak dalam mengisi APBN makin dominan diatas angka 74% lebih. Kiprah DJP juga makin memainkan peranan penting bila mengingat bahwa negara ini tidak mungkin terus menerus menggantungkan diri kepada pembiayaan dari Utang. Kemandirian adalah keniscayaan. Selama satu dekade perjalanan DJP, persentase Utang didalam APBN mengalami penurunan seiring peningkatan peran kontribusi penerimaan negara dari pajak dan memang nilai Utang Luar Negeri perlahan harus dikeluarkan dalam unsur APBN. Dengan kondisi bahwa di tahun 2012, nilai Utang Republik Indonesia mencapai Rp 1.816 T atau setara 30% dari PDB, ini merupakan sebuah sinyal bahwa DJP harus siap dihadapkan pada amanah sekaligus kiprah yang lebih besar. Dibawah ini tersaji data komparasi Utang Republik Indonesia terhadap PDB dalam rentang tahun 2004- 2009. (Silahkan cek di file terlampir)

Peningkatan penerimaan negara dari pajak selama satu dekade terakhir ini telah memampukan negara menyelenggarakan program untuk mensejahterakan masyarakat dalam beberapa aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan modal usaha kecil dan menengah, subsidi energi (PLN dan BBM). Dalam skala makro, alokasi penerimaan negara dari pajak yang terus meningkat telah secara perlahan membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur secara fundamental berkelanjutan. Ini menjadi sangat penting karena Infrastruktur adalah syarat utama agar Republik Indonesia dapat beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju, sebagaimana dikatakan oleh Robert Zoellick bahwa banyak negara berkembang sulit beranjak menjadi negara maju dikarenakan faktor Infrastruktur yang belum mendukung.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Strategis

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Peran vital DJP sebagai instansi yang diamahi tugas penghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, sebagai perbandingan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 240 Juta jiwa, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 Juta, padahal dengan asumsi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 24,3 Juta/ Tahun, maka jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu, ini selaras dengan standar Bank Dunia mengenai garis kemiskinan yang ditetapkan di angka Rp 6,12 Juta/ Tahun dan disandingkan dengan Pendapatan Per Kapita tahun 2012 Republik Indonesia sebesar Rp 31,80 Juta/ Tahun. Adapun jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebanyak 22 Juta orang tersebut, di tahun 2011 menanggung kontribusi penerimaan sebesar Rp 200 T yang dialokasi untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 Juta jiwa lainnya.

Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Dan ada banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan diatas PTKP Rp. 24,3 Juta/ Tahun yang dapat menjadi target sosialisasi. Menilik kepada situasi ini, sosialiasi dari DJP harus kian gencar dijalankan hingga ke jajaran yang terdekat dengan masyarakat serta dengan melibatkan unsur pemerintahan lokal sebagai pendukung. Sosialisasi secara umum dapat dibedakan menjadi sosialisasi langsung kepada sasaran dan ada juga dengan cara yang koersif positif. Cara yang kedua ini adalah dengan menjadikan NPWP sebagai unsur pokok setiap pemenuhan kewajiban administratif publik yang dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tergerak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP. Khususnya mereka yang berpenghasilan bersih di atas PTKP.

Potensi Kerugian dari Meningkatnya PTKP

Kebijakan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp. 24,3 Juta/ Tahun dari semula Rp 15,84 Juta/ Tahun secara tidak langsung tentu mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di kemudian hari karena ini akan membuat penambahan jumlah Wajib Pajak menjadi lebih berat. Potensi penerimaan Pajak Penghasilan yang hilang juga tidak bisa dikesampingkan. Walau memang potensi lain muncul dari sektor Pajak atas Konsumsi seiring meningkatnya daya beli karena kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Namun bukankah masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke atas tidak akan terpengaruh pola konsumsinya? Jadi dengan kata lain, tidak akan ada jaminan bahwa pengalihan potensi dari PPh ke PPN akan berujung pada perolehan kompensasi yang sama besar atau lebih. Justru ini menjadi potential loss yang baru sebab masyarakat kelas menengah tidak akan berubah volume konsumsinya lantaran kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebaliknya dampak penambahan potensi akan dapat diperoleh bila selain menaikkan PTKP juga diiringi dengan kebijakan untuk menyesuaikan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di lapisan tertinggi. Sehingga potensi kehilangan yang ada di saat PTKP dinaikkan dapat tertutupi dengan kenaikan pola konsumsi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah ditambah dengan kenaikan potensi penerimaan dari PPh masyarakat kelas menengah ke atas yang disesuaikan.

Goyahnya Kepercayaan Publik

Belakangan ini penangkapan oknum pelaku perbuatan disintegritas di tubuh DJP kembali marak, sebagian menilai ini adalah wujud nyata keberhasilan komitmen penegakan hukum di tubuh Ditjen Pajak. Tapi sayangnya, sebagian lagi menilai lain dengan berpendapat bahwa ini adalah cerminan modernisasi yang gagal. Itu soal hak dan perspektif, DJP berhak untuk tidak terpengaruh opini miring tersebut dan terus berkarya. Namun demikian, dipandang perlu untuk meluruskan persepsi publik perihal penangkapan tersebut. Demi menjamin pemahaman publik agar sejalan dengan komitmen modernisasi berkelanjutan di tubuh DJP.

Penangkapan-penangkapan tersebut adalah buah nyata dari program WBS bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi yang diangkat media secara gencar adalah bahwa hal tersebut adalah aksi solo KPK, dan DJP hanya mendapat luapan hujatan emosi publik yang sejak dulu memang dilanda mad of anger. Sudah saatnya bagi DJP tampil mengemuka lebih terdepan di segala lini kehidupan bermasyarakat demi menumbuhkan pemahaman masyarakat bahwa komitmen ‘bersih- bersih’ di tubuh DJP bukan lagi sekedar berputar di tataran wacana semata. Caranya? Dengan mengoptimalkan media informasi lebih gencar lagi agar DJP lebih dapat mempromosikan diri perihal peran dan urgensi keberadaannya demi pembangunan, sebab media adalah sarana edukasi masyarakat yang efektif.

Penutup

Sederetan fakta kondisi terkini yang dihadapi DJP merupakan tantangan tersendiri yang harus selalu diatasi demi terhimpunya penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Kiprah DJP selama satu dekade belakangan ini adalah bukti nyata kontribusi DJP dalam membangun negeri kian sentral dan vital dan kedepan, DJP pun tak lepas dari tantangan yang harus dihadapi demi terwujudnya Republik Indonesia yang mandiri dan bermartabat sehingga diperlukan kebijakan- kebijakan dan terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut.

P.S:
------
#Gambar diambil dari sini

#Data Disarikan dari berbagai sumber:
-APBN dan Nota Keuangan 2002- 2012
-Slide Kuliah Pengantar Keuangan Publik Milik Sampurna Budi Utama
-Badan Pusat Statistik
-Internet (www.pajak.go.id)

#Artikel ini dimuat juga disini

Read more »

12.24.2012

Review HP Samsung XCover 2

Buat pecinta aktivitas Outdoor memang hp ini terbilang cukup recommended, karena fitur standarnya dan bentuknya mengakomodasi kebutuhan spesifikasi berbagai kegiatan Outdoor, berikut fitur dan bentuk yang saya maksud:

#1. Batere awet tahan lama Saya menggunakan hp ini dengan aktivitas standar seperti sms, telepon, pemutar musik dan radio. Bisa tahan sampai satu minggu, terutama bila diiringi dengan perawatan yang baik pula, belakangan saya sering selesai paksa recharge padahal belum penuh atau recharge dalam kondisi nyala sehingga daya tahanya agak berkurang jadi sekitar 4- 5 hari saja.

#2. Kuat walau terus mencari sinyal Dalam mendaki gunung hp ini saya biarkan terus menyala mencari sinyal, dan ini tidak mengurangi performa batere nya. Sehingga saya tidak khawatir kalau mode ini akan membuat batere terkuras cepat sehingga mendaki tidak menjadikan saya hilang kontak dengan rekan dan keluarga dirumah.

#3. Tahan dalam suhu dingin dan lembap Hp yang tidak didesain khusus untuk outdoor akan mudah sekali menyerap hawa dingin yang berpengaruh pada komponen elektronika bahkan layarnya. Xcover 2 tidak demikian, suhu dingin tidak menimbulkan gangguan pada instrumen di dalamnya sehingga uap air yang muncul dari hawa dingin dan merusak komponen didalamnya dapat dicegah.

#4. Bisa sms dalam air Saya pernah mencoba mengirim sms dari dalam bak mandi dan berhasil terkirim. Cangkang luar hp ini kuat sehingga kedap air. Bahkan untuk membukanya menggunakan koin uang logam 1000 rupiah.

#5. Senter yang seterang LED Terdengar berlebihan?? Saya kira tidak, saya mencoba nya sewaktu mendaki gunung dan ketinggalan senter. Dan pemakaian senter ini saya lanjutkan sebagai penerangan didalam tenda semalaman dan tidak terlalu signifikan menguras kapasitas batere.

#6. Konektivitas Baik Jangan khawatir soal konektivitas. Hp ini dilengkapi fitur bluetooth dan koneksi internet dengan setting simcard yang benar tentunya. Saya ketika menggunakan kartu XL yang sudah disetting akses GPRS nya bisa terhubung dengan internet untuk sekadar membuka sosial media misalnya.

#7. Harga Miring Ketika saya membeli hp ini sekitar kurang lebih 8 bulan lalu, harganya Rp. 850.000,-. Dan beberapa bulan lalu harganya naik karena permintaan tinggi namun sayangnya persediaan terbatas.

#8. Desain Futuristik Walau dengan akomodasi fitur sedemikian, desain hp ini tetap mengikuti perkembangan terkini. Sehingga ketika dipakai sehari- hari kita tidak seperti tengah di hutan atau goa dengan perangkat komunikasi yang biasanya besar ukuranya.

Meski begitu, hp ini juga tidaklah sempurna tanpa cela. Terdapat beberapa bug yang cukup mengganggu bila terjadi. Juga, ada beberapa kekurangan fitur yang cukup mempersulit bila tengah hendak digunakan. Adapun beberapa hal yang saya maksudkan:

#1. Operating System yang Off mendadak. Ini sangat mengganggu. Semua kontak bisa terhapus! Belum tahu persis saya penyebab muasalnya. Mungkin OS bawaannya atau ini kebetulan Spoiled Product yang saya beli. Sepanjang 8 bulan ini sudah ada 4 kali OS nya mati dan 4 kali pula saya kelimpungan kehilangan kontak.

#2. Plugging Kabel Headset yang tidak fleksibel Plugging Kabel headset hp ini pipih persegi yang bila rusak susah dicari penggantinya. Kecuali beli khusus di gerai Samsung yang harganya tentu harga original.

#3. Memory Card kadang Tidak Terbaca Saya simpan bbrapa playlist di MMC supaya tidak boros space di phone memory. Tapi belakangan data di MMC tidak terbaca, akibatnya percuma data tersimpan dan playlist didalamnya karena tidak bisa dibuka dan dibaca tapi kini sudah beres. Kumat- kumatan mungkin.

Demikian kira- kira sekilas review hp Samsung XCover 2. Semoga kedepan akan ada lagi gadget serupa dengan fitur yang lebih oke dan bug eror yang lebih minimal serta harga yang tetap terjangkau. Demi mendukung majunya dunia outdoor Indonesia.

Ebas
Desember 2012
Palembang

Read more »

12.20.2012

Pajak & Kestabilan Sosial

Ironi Konflik Tak Berkesudahan

Pusaran polemik nasional yang belakangan marak mengemuka sejatinya adalah akumulasi dari konflik multidimensi di banyak wilayah yang dalam jangka panjang dibiarkan mencari solusi nya sendiri. Konflik tersebut sebagian menguap, sebagian lagi mengendap menjadi sedimentasi rapuh yang dengan mudah menyulut emosi massa secara massif. Ambil contoh konflik yang terjadi di Way Panji (Lampung), Mesuji (Sumatera Selatan) dan Abepura (Papua) atau beberapa konflik yang terjadi di sepanjang tahun 2012 ini. Wilayah- wilayah tersebut tercatat pernah dilanda konflik sosial sebab pasal sepele yang tidak sepatutnya membuat kestabilan sosial sebagai harga mahal. Ini juga termasuk konflik sosial sarat ironi yang melanda Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) beberapa pekan silam terkait kelangkaan dan ketidakadilan distribusi persediaan minyak. Semua polemik tersebut mau tidak mau, suka tidak suka telah menyadarkan kita bahwa efek berantai terujung sebuah konflik pada akhirnya akan menimpa masyarakat dan berpengaruh kepada kestabilan sosial dalam negeri.

Konflik memang sulit untuk dihindari, sesempurna apapun kita mencoba menata hidup dan kehidupan. Namun memetakan konflik dan mengelolanya adalah sebuah seni tersendiri yang mutlak diperlukan untuk meminimalisir dampak yang bisa lebih destruktif serta untuk mencegah kemungkinan munculnya gesekan baru pemicu konflik yang bisa jadi datang di kemudian hari. Dalam diskursus kehidupan nasional, konflik yang kadung terjadi sudah tidak bisa lagi direduksi menjadi dikotomi konflik sosial dan non-sosial. Mengapa? Karena pemicunya adalah konflik multidimensi di banyak wilayah sehingga skala penanganannya pun sebaiknya mengalir dalam mekanisme top- down. Ya, keadilan dan angin segar itu harus datang dari atas dan dialirkan kebawah hingga ke tingkat akar rumput yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah sebagai mata rantai terakhir suatu hirarki kenegaraan. Di tataran realita kenegaraan, analogi keadilan dan angin segar tersebut dapat merujuk pada kekuatan ekonomi yang lebih besar untuk menangkal instabilitas sosial, kekuatan ekonomi tersebut tersedia untuk dibagikan secara adil menurut porsi kebutuhan. Dari konteks kekinian, maka kekuatan ekonomi itu adalah hasil penerimaan dari Pajak.

Korelasi linier Pajak dan Kestabilan Sosial

Ilustrasi sederhana mengenai keterkaitan antar keduanya bisa diwakilkan dalam satu urgensi kekuatan negara membiayai pembangunan dalam kehidupan bisnis yang makin kompleks. Tugas pokok sebuah negara untuk menyediakan kehidupan yang berkeadilan, makmur dan sejahtera bagi rakyatnya akan lebih optimal dijalankan dengan dukungan kekuatan dana yang mandiri, dalam hal ini penerimaan negara dari pajak. Sebuah goncangan dapat terjadi di satu sendi pembangunan bila upaya pengamanan penerimaan negara dari pajak tidak tercapai, sebab sudah jelas ini akan menyebabkan pembangunan melambat. Perihal ini merupakan kesadaran yang harus dijaga secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa ditengah binar pencantuman Indonesia dalam senarai negara yang tangguh disaat ekonomi Amerika dan Eropa dilanda kelesuan menuju fiscal cliff (penurunan tajam oleh deficit anggaran). Peran pajak sebagai penopang ketangguhan ekonomi bangsa menjadi sangat penting terutama untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur ke penjuru negeri. Penguatan infrastruktur sebagai aspek belanja modal adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk ketahanan jangka panjang.

Ironisme yang sudah kita sama- sama tahu, bahwa belanja modal di RAPBN 2013 (disahkan Agustus 2012) tidak lebih tinggi dari belanja pegawai dan belanja subsidi (subsidi BBM Rp 193,8 T dan subsidi PLN Rp 80,1 T). Kondisi ini semestinya tidak perlu dihadapi atau kelak mungkin dapat teratasi jika penerimaan negara dari pajak bertambah signifikan. India memberi contoh abainya pemerintah terhadap aspek infrastruktur justru membuat negara ini tidak mampu mengimbangi dinamika ekonomi dunia yang justru pada akhirnya menenggelamkan angka pertumbuhan ekonominya secara tajam di angka 3-4%. Pada akhirnya ketimpangan pembangunan di satu sendi dapat memicu kekecewaan secara pelan dalam jangka waktu yang panjang, terakumulasi mengendap menjadi bom waktu yang meledak menjadi konflik sehingga mengganggu kestabilan sosial. Kondisi yang tidak patut terjadi jika ekonomi dalam negeri bisa berdiri tangguh mandiri lewat penerimaan pajak. Karena ketangguhan dan kemandirian ekonomi adalah salah satu jalan untuk menciptakan keadilan di tiap penjuru negeri, membuka peluang untuk mensejahterakan masyarakat, meredam gesekan penyulut konflik yang sekali lagi dapat membuat keutuhan bangsa gagap sekaligus ringkih.

Read more »

12.15.2012

Tax Ratio. Dilemma lies between GNI & GDP


Mengutip tulisan Andi Candra dalam artikel 'Membentuk Bangsa Yang Mandiri Melalui Pajak'  yang dimuat didalam Situs Pajak pada hari Kamis, 22 Nopember, 2012-13:32, dikatakan bahwa "Tax Ratio menunjukkan berapa besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah. Dengan bahasa yang lebih sederhana Tax Ratio (TR) didefenisikan sebagai perbandingan antara "penerimaan perpajakan (X) dengan PDB (Y)". Definisi Tax Ratio yang demikian merupakan definisi yang dipakai setiap negara anggota OECD (Organization of Economic Cooperation and Development).


Menarik untuk dicermati dalam formulasi Tax Ratio versi OECD ini adalah penggunaan PDB Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) sebagai angka dasar pembagi Penerimaan Pajak (TX). PDB dapat dimaknai sebagai angka kumulatif bruto atas kegiatan perekonomian yang terjadi didalam sebuah negara dalam konteks batas geografis. Definisi ini mengandung pengertian bahwa perhitungan PDB tidak memperhatikan siapa pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dimaklumi perihal ini sebagai konsekuensi logis era globalisasi yang mulai memasuki ekonomi dalam negeri, sebut saja CAFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini menyebabkan pelaku ekonomi yang dimaknai dalam PDB juga meliputi warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Secara tren, PDB Indonesia cenderung meningkat setiap tahun bahkan muncul proyeksi optimistis bahwa dengan parameter PDB, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di tahun 2040. Indikator makro yang menggembirakan.

Tren menanjak ini bisa dilihat dari salah satu unsur PDB yakni Foreign Direct Investment Inflows & Outflow atau FDI I/O yakni yang didefinisikan Krugman (1994) sebagai arus modal internasional dimana perusahaan di suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaanya di negara lain. Berikut sederet Indikator Foreign Direct Investment Inflows & Outflow Indonesia, yang menunjukkan kecenderungan proporsi investasi asing yang meningkat dari tahun ke tahun, dari Bank Dunia, silahkan dibuka di file yang penulis sertakan dalam tulisan ini.

Terlihat dari data tabel tersebut bahwa persentase arus modal masuk dari negara luar cenderung lebih tinggi dari pada arus modal dalam negeri yang dibawa ke luar. Sehingga ini merupakan indikator bahwa PDB mengandung nilai yang bukan benar- benar milik atau dapat dimiliki bangsa Indonesia.

Masalah kemudian muncul, bila demikian kondisinya dan PDB tetap digunakan sebagai dasar perhitungan maka sesungguhnya kita tengah menghitung Tax Ratio dengan dasar pendapatan yang tidak benar-benar kita nikmati. Mengapa demikian? Karena sebagian pendapatan tersebut justru dinikmati oleh investor asing seiring tingginya gairah investasi di Indonesia, dan tidak ada jaminan kuat bahwa kemajuan investasi kita bisa diiringi secara linier oleh kemampuan sektor perpajakan dalam negeri menjalankan peranannya. Artinya banyak potensi penerimaan dan kepatuhan dari kemajuan investasi dan proyek infrastruktur yang belum sepenuhnya tergali demi  kepentingan penerimaan dalam negeri dari perpajakan.

Pertanyaannya. Kemudian apa adil menjadikan PDB sebagai dasar perhitungan?

Selama ini ada unsur pendapatan nasional selain PDB yang meski kalah populer tetapi lebih mengena bila diimplementasikan dalam konteks menghitung Rasio Pajak, karena ini lebih mencerminkan kemampuan kemandirian bangsa dalam menghimpun penerimaan pajak dan menunjukkan kemampuan murni dalam negeri oleh masyarakat nya sendiri. Itulah PNB atau Gross National Income (GNI), atau Pendapatan Nasional Bruto. Sehingga perhitungan Rasio Pajak dengan membagi TX dan GNI bisa menjadi alternatif dalam memaknai kemampuan kemandirian bangsa dari pajak, bukan sekedar ketahanan atau pertumbuhan semu. Sebab, makna kemandirian bangsa berbeda dengan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa belum tentu menunjukkan bahwa bangsa tersebut mandiri sementara kemandirian bangsa bisa mendorong terbitnya daya tahan suatu bangsa. Berikut disertakan beberapa perbandingan Rasio Pajak dengan dasar PDB dan PNB dengan data sumber dari Bank Dunia, silahkan dibuka di file yang penulis sertakan dalam tulisan ini.

Dari perbandingan yang ditunjukkan tabel diatas terlihat nilai Rasio Pajak dari dua dasar perhitungan yang berbeda. Dari sisi keadilan (fairness), dalam konteks pergaulan ekonomi internasional tentu penggunaan PDB sebagai dasar perhitungan adalah sebuah keniscayaan, sehingga menjadi sebuah keharusan yang wajib diikuti untuk mengukur diri dengan parameter global. Tetapi dalam memandang secara introspektif maka ini bisa menjadi semacam renungan bahwa kita masih berkesempatan untuk terus memperbaiki diri agar bisa mengikuti tuntutan ekonomi global yang menerapkan standar yang saat ini masih terasa berat untuk sepenuhnya diikuti. Melihat kedalam dengan parameter GNI atau PNB ini bisa menumbuhkan kesadaran bahwa secara fluktuatif kita telah terus bertumbuh dan membangun. Melihat keluar, PDB sebagai standar dapat menjadi double-knife blade (pisau bermata dua), sebagai pendorong atau justru demotivator. Tapi setidaknya, ketika banyak opini memandang belum optimalnya kinerja Rasio Pajak dari TR/PDB ada pijakan yang melandasi pandangan dari sisi lain (bukan sekedar justifikasi) yakni TX/PNB.

Read more »

12.01.2012

Pendakian Sindoro


Senja sore itu, 04 November 2012. Kami semua sudah kembali mencapai Basecamp Sumbing. Joneh sudah langsung pulang karena besok sudah harus maduk kerja. Aku sendiri masih menyempatkan mengantar Bange dan Gustin ke jalan depan, mereka mengejar Bis ke terminal Wonosobo. Tersisa cuma aku dan Posky. Kami berdua memang sepakat masih akan meneruskan pendakian ke Gunung Sindoro. Setelah berdiskusi, besok kami pagi sekali sudah akan mulai mendaki dan target petang sudah turun kembali. Terbilang nekad untuk pendakian dengan mengandalkan sisa- sisa tenaga.

Malam itu juga aku dan Posky pamit ke penjaga Basecamp Sumbing dan mulai berjalan kaki ke Basecamp Sindoro di Desa Kledung Kab. Temanggung. Sekitar 1 kilo jaraknya, kamipun tiba di sana, basecamp yang sangat seadanya, cukup untuk istirahat malam ini mengumpulkan tenaga esok hari. Beruntung, penjaganya ramah dan tanggap membantu kami membelikan makan dan sekedar ransum besok. Pak Ahmad nama penjaganya. Beliau mengantarku membeli makanan dan minuman dan dengan enggan menolak waktu aku memberi uang sekadar untuk isi bensin.

Senin, 05 November 2012

Usai Subuh, kami berdua sudah siap berangkat. Ojek yang akan mengantar kami ke titik awal sudah menunggu dan kurang lebih pukul 05.30 kami memulai pendakian. Dingin dan masih remang kala itu, medan awalan berupa dataran landai yang terbilang nyaman didominasi pohon pinus dan rerumputan perdu. Saat kami mulai memasuki area hutan, medan pun masih belum terlalu terjal, hanya saja pepohonannya kini menjadi lebih rapat dan banyak hewan penyengat semacam lebah yang mengganggu bila terlalu lama kita berdiam. Di jalur ini kami bertemu dengan Ibu yang hendak pulang dari mencari kayu bakar yang beliau gendong dipunggung. Beliau menunjukki kami jalur alternatif yang lebih baik untuk meminimalisir resiko dan hambatan medan.

Sekitar pukul 07.00 WIB, kami beristirahat di area cukup lapang dan makan pagi dari ransum yang sudah kami siapkan sedari tadi malam. Area ini tak jauh dari dua bongkahan batu besar yang mungkin bukan batuan vulkanik sebab teksturnya seperti batuan tanah. Usai sarapan kami meneruskan perjalanan dan perubahan medan mulai terasa, tanjakan makin banyak dan ternyata kami sudah mendekati pos I. Pos I adalah lahan sempit dengan pemandangan yang luas, terlihat jelas dari sini medan gundul Sindoro diselingi Pinus secara sporadis. Jarak antar pos di Sindoro memang berjauhan, total ada 4 pos dan tidak ada sumber air sama sekali.

Menjelang pukul 08.30 WIB, perjalanan kami lanjutkan melewati punggungan terjal yang ditumbuhi rerumputan ilalang. Beruntung sekali kami karena sejauh ini hujan atau angin kencang tidak ada. Ini memudahkan perjalanan walau disisi lain membuat sengatan matahari kian terik. Kami berdua berjalan beriringan secara bergantian, kadang berjarak cukup jauh. Pos 2 masih belum terlihat, puncak Sindoro belum juga tampak, sesekali kami istirahat dan menikmati suguhan pemandangan dalam desiran angin sejuk Sindoro. Pula, kami makan buah murbey hutan yang asam manis radanya, lumayan untuk menghilangkan haus.

Sambil menapaki medan, aku perhatikan jalur tipikal seperti ini makin lebih membahayakan di musim kering, sebab menjelang pos 2, kami melewati jalur terjal dengan butiran kerikil yang membahayakan karena menjadi rentan tergelincir bila tidak hati- hati. Sekitar pukul 09.00 WIB lewat kami tiba di Pos 2, sebuah lahan sempit berilalang dengan dikelilingi bebatuan karang. Terlihat sisa pendirian tenda seperti baru saja ditinggalkan pendaki kemarin. Disini kami terus saja, sebab target jam 12.00 WIB harus sudah tiba di puncak agar petang sudah turun kembali. Medan setelah pos 2 makin banyak dengan butir kerikil licin namun sekitar satu jam lebih kami tiba di area rerumputan hijau luas yg curam. Pemandangan dari sini lebih indah, namun jalan kian terlihat tidak berujung.

Di pos 3 kami istirahat sekitar 10 menit untuk makan roti dan minum seadanya sembari menikmati hembusan sejuk angin. Buat ku waktu itu, energen yang aku minum saat itu adalah energen yang ternikmat. Melepas pandangan mata ke langit tanah Jawa sambil bersandar di bebatuan. Terlihat dari sini sebuah puncak kecil yang berupa tebing karang terjal yang seperti puncak Sindoro. Tapi itu bukan. Puncaknya sendiri ternyata baru terlihat setelah kami menuju Pos 4, terlihat berupa area vegetasi yang luas. Berdua kami bergegas menuju pos 4 dengan medan lebih aman dan lebih banyak karang. Sekitar pukul 11.00 WIB kami tiba di Pos 4. Area yang cukup luas dan terlindung dengan dinding karang. Cuma sebentar kami rehat karena enggan tertawan kantuk.

Perjalanan berlanjut. Puncak yang dari tadi tak jua terlihat, akhirnya muncul. Jauh masih, tapi dengan medan yang lebih aman, jarak menjadi tidak terasa. Unik, karena puncak Sindoro murni berupa vegetasi rerumputan, perdu Cantigi, Edelweiss dan pepohonan kecil secara sporadis. Langkah kian kami pacu. Dan makin dekat terlihat seiring mentari yang kian naik tinggi. Bila menoleh ke belakang terlihat posisi kami yang sudah hampir menyejajariuncak Sumbing. Saat itu aroma khas Belerang makin tajam, dan alhamdulillah sekitar pukul 12.00 WIB kami berdua tiba di puncak Sindoro yang luas. Kawah lebar ternyata ada disini, kepulan asap belerang terbang terbawa angin menebar bau khas pekat tajam.

Di puncak Sindoro, 3153 mdpl. Kami berdua istirahat sejenak yang direncanakan setengah jam saja justru sampai hampir dua jam karena lelah ketiduran dibuai angin segar puncak Sindoro. Usai itu, kami berdua bergegas kembali turun ke Desa Kledung dan tiba di base camp pukul 17.30 WIB. Ini adalah kali pertama aku naik gunung tanpa nge-camp. Capek memang, butuh lebih dari fisik kuat atau pengalaman, tapi juga keyakinan dan kawan yang pas agar pendakian pulang pergi ini jadi lebih meminimal resiko. Thanks to my partner, Posky! What an unforgettable experience!

Ebas Temanggung 2012

Read more »