6.23.2014

Untuk Semua Sahabat (Lama) Saya

Saya kehabisan kosakata untuk menggantikan "lama" di judul tulisan ini. Seharusnya memang tidak boleh ada kata lama dalam persahabatan. Sahabat adalah sahabat, ceritanya tidak akan pupus oleh waktu. Tetapi memang, perjalanan takdir hidup seringkali sarat kejutan. Kita dibentangkan jalan lain yang membuat cerita itu harus terhenti. Dari waktu ke waktu, selalu begitu, berulang antara ihwal pertemuan dan perpisahan. Semakin sering, semakin banyak perjalanan, makin banyak pula sahabat- sahabat yang saya temui, untuk kemudian berpisah kembali.

Bagi saya, sahabat adalah keluarga yang dapat kita pilih. Saya ingat semasa kuliah, saat seorang sahabat tanpa ragu membantu saya pindah kos di tengah malam. Atau sahabat yang sering kali rutin menjadi partner olahraga saya (jogging). Atau kisah lain ketika beberapa sahabat berkenan hadir ke pernikahan saya walau untuk itu mereka harus menempuh jalan jauh yang panjang dan mahal. Dan banyak lagi yang lain. Mereka telah membuat saya merasa dimanusiakan sedemikian rupa hingga membuat saya tersentuh.

Sahabat dalam perjalanan pun tak kalah kuat dalam ingatan. Sambil menulis ini, pikiran saya terbang ke masa- masa saat saya aktif menggilai dunia pendakian. Seorang sahabat membopong saya dengan cahaya seadanya di Gunung Gede saat saya kaki saya terkilir karena salah ambil pijakan saat turun, atau ketika saya dan sekelompok sahabat berbagi cerita sambil menapaki medan berat dan menanjak, tidak ada rasa bosan saat itu. Meski letih, tapi rasanya kaki ini masih kuat saja melangkah. Semua itu karena dinikmati dalam kebersamaan. Satu visi, satu pandangan dan tujuan.

Ada banyak sahabat yang telah mampir dan meninggalkan catatan baik dalam hidup saya, sedikit dari mereka sudah meninggal. Sebagian yang lainnya masih ada dan sehat. Kerap saya memantau cerita mereka lewat media sosial, cuma untuk memastikan mereka baik- baik saja. Bagi saya sekarang ini, itu sudah cukup. Memang sesekali saya disengat rasa rindu untuk sekadar ngobrol atau menemui mereka tapi cerita hidup sudah berbeda, tanggung jawab sudah bertambah dan keadaan tidak lagi sama. Oleh sebab itu, saya sungkan membuka obrolan lebih jauh bila saya lihat itu tak penting. Semoga "like" atau "RT" yang saya berikan sudah cukup menunjukkan bahwa saya masih ada dan masih ingat mereka.

Saya sadar, konsekuensi waktu memang begini adanya. Kita tidak bisa lawan itu. Namun cerita baik dalam persahabatan tidak akan hilang. Percayalah! Semua kisah baik itu mengendap dan mengeras dalam ingatan. Waktu boleh terus berjalan, dan jarak boleh bermil- mil jauhnya. Tetapi dalam satu waktu dan kesempatan, bila saya dapati mata ini menangkap sosok kalian, saya tidak akan pernah ragu untuk menyapa nama kalian, menjabat nama kalian dan bila sempat mungkin kita bisa duduk- duduk sebentar berbagi cerita sambil menyeruput kopi hangat seperti dulu biasa kita lakukan?

Erikson Wijaya 

23 Juni 2014. 01: 04 WIB.
Kep. Bangka Belitung.

Read more »

6.14.2014

Dibekap Candu Subsidi BBM

Masih sisa 6 bulan lagi, habis tahun 2014. Itupun kalau belum kiamat. Bila melihat kedepan tentang kesejahteraan, rasanya cuma bisa realistis. Berat untuk berharap banyak pada SBY and Friends di masa-masa akhir jabatan mereka sebab memang mereka enggan ambil resiko, dan lebih memilih bersembunyi dibalik citra "mensejahterakan rakyat". Sementara, soal kesejahteraan di negeri ini adalah soal ketidaktegasan dalam tata kelola anggaran BBM. Semula hanya dikisaran Rp293 Triliun tapi belakangan jebol sampai tembus Rp392 Triliun. Angka yang setara lebih dari 30% untuk pengeluaran/belanja ternyata habis untuk meninabobokan rakyat.

Dari inti masalah kesejahteraan, untuk kesekian kali, diingatkan kepada para pengambil kebijakan bahwa sudah saatnya mencabut beban subsidi BBM yang tiap tahun makin menghabisi anggaran. Apalagi penikmat subsidi ini bukanlah kaum papa yang membutuhkan. Saya menunggu, barangkali besok di sesi debat yang membahas soal kesejahteraan rakyat, salah satu saja dari Capres bisa memberi solusi terkait subsidi yang sudah tak sehat ini. Terlebih dari itu, bersedia mengurai APBN yang kronis sejak era SBY yang rajin sekali menggelontorkan anggaran untuk subsidi tiap tahun. Kita semua wajib sadar dan tahu bahwa negeri ini berjalan menuju titik nadir.

Efek rongrongan subsidi ini luas. Pemotongan anggaran belanja pemerintah kemarin misalnya. Rp100 Triliun dipangkas untuk dialihkan ke subsidi yang membengkak. Akibatnya harapan peningkatan pembangunan lewat belanja infrastruktur di Kementerian/ Lembaga sulit terwujud. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan, karena aksi itu menihilkan penyerapan tenaga kerja, konsumsi dan investasi. Jadi memang realistis kalau pertumbuhan ekonomi direvisi hanya 5,15% saja.

Subsidi memang diperlukan, karena itu alat atau bentuk nyata bukti komitmen pemerintah kepada rakyatnya. Tapi bila subsidi itu salah sasaran dan menghambat pembangunan maka itu bukan alat untuk mensejahterakan, justru menyimpan petaka yang tiba masanya harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal. Jadi untuk apa dipertahankan? Terlebih bila pun pelaksanaanya minim pengawasan. Kerap kita dengar aksi penyelundupan BBM ke luar negeri tapi penegekan hukum atas itu lemah.

Mencabut subsidi memang pahit. Rentan dipolitisir dan mudah memancing kemarahan massal. Di titik ini sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu merebut dan meyakinkan hati rakyat bahwa kita telah dirusak oleh kebiasaan yang telah lama memanjakan kita sendiri. Kita ditipu oleh kebijakan yang salah sasaran. Dan untuk itu kita harus berbalik arah mencari jalan agar tidak terkejut oleh realita. Subsidi BBM yang hampir menyentuh angka Rp400 Triliun adalah angka yang terbesar sejak 10 tahun terakhir. Angka yang bisa diputar menjadi banyak alternatif lain sebagai instrumen mensejahterakan rakyat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah dua yang paling utama.

Mungkin kita memang butuh energi alternatif? Bisa jadi. Tetapi untuk itu lagi- lagi, kita butuh uang. Bila mengandalkan pola yang ada selama ini melalui hutang, justru tidak efisien karena tidak banyak yang bisa kita nikmati. Keuntungan untuk kita bisa habis untuk mengganti cost recovery dan membagi sisa bagianya juga. Ada satu titik yang masih bisa dicoba yaitu secara swadana dan swadaya kita membangun sendiri perusahaan energi dengan merekrut putra- putri terbaik negeri ini. Namun tentu saja anggaran untuk itu akan dangat besar, tetapi apalah artinya bila dibandingkan dengan hampir Rp1.650 Triliun yang sudah kita habiskan untuk subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir.

Erikson Wijaya
14 Juni 2014. 15: 23 WIB.
Pangkal Pinang.

Read more »

6.08.2014

Ketika Data Berbicara (Mengungkap yang Mengendap)

Saya adalah seorang Account Representative Ditjen Pajak di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Wilayah yang saya awasi adalah Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Disana banyak eks- rekanan PT Koba Tin (perusahaan penambang Timah terbesar di Kabupaten tersebut yang kini telah berhenti beroperasi) yang kerap saya awasi pajak nya. Tapi dari sekian ratus eks- mitra itu, ada beberapa yang tidak berbisnis menjadi mitra dengannya, tetapi justru dengan BUMN ternama di sektor yang sama yaitu PT Timah (Persero) Tbk. Satu diantaranya saya sebut saja CV Dulsawan.

CV Dulsawan ini Sudah sejak 2008 menjadi mitra PT Timah (Persero) Tbk. Ia menjual jasa reklamasi lahan bekas area penambangan dan juga penyedia jasa angkutan hasil penambangan bijih timah. Bisa dibilang pemenuhan kewajiban perpajakannya sejak kali pertama berdiri termasuk cukup patuh dan tak ada pelanggaran yang cukup berarti. Setidaknya dilihat dari SPT Tahunan & PPN yang dipungut Bendahara BUMN tempatnya menjadi mitra. Tetapi di 2011 kemarin oleh AR sebelum saya statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak diusulkan dicabut karena tidak pernah melaporkan SPT Masa PPN.

Ketika saya mulai menangani CV Dulsawan, saya mencoba untuk menggambarkan kepatuhan pajaknya dengan cara membuat historis lengkap pelaporan & pembayarannya disandingkan dengan pelaporan lawan menurut ketentuan yang ada. Sebab baru pada Juli 2012 PT Timah (Persero) Tbk kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN. Itu artinya ada celah dimana saya harus meneliti PPN yang harusnya oleh CV Dulsawan dipungut dan disetorkan ke Kas Negara disetiap akhir bulan sejak awal hingga masa Juni 2012.

Ini bertepatan dengan saat dimana CV Dulsawan kembali mengajukan permohonan agar dikukuhkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah saya sarankan agar dapat mengajukan tagihan dan menerbitkan Faktur Pajak yang PPN nya nanti dipungut bendahara PT Timah (Persero) Tbk. Saya sempat membaca kontrak antara CV Dulsawan dengan PT Timah (Persero) Tbk. Disebutkan bahwa PPN yang ditagihkan ke pembeli akan dibebankan kepada pembeli sebesar 10% dari nilai tagihan. Dari situ saya berpikir bahwa CV Dulsawan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PPN. Uang yang dipakai adalah uang PT Timah (Persero) Tbk.

Seiring waktu, analisis saya atas PPN CV Dulsawan terus saya lanjutkan dan kemudian saya temukan bahwa ada PPN sebesar Rp120Jt pada tahun 2009 yang saat itu dibayarkan oleh PT Timah (Persero) Tbk tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara oleh CV Dulsawan. Dari situ, saya susun surat himbauan untuk menagih PPN tersebut. Tetapi sudah lebih 2 minggu tak juga ada balasan dan saat dihubungi via telepon, sang pemilik CV Dulsawan ternyata tebgah di luar kota sehubungan agendanya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD. Baiklah, kemudian saya layangkan himbauan kedua.

Satu minggu kemudian ada panggilan dari nomor yang belum saya kenal, dan terjadilah obrolan singkat berikut:

Tn. Pandir: "Siang dengan Pak Erikson? Saya Pandir dari CV Dulsawan" ujar suara diseberang sana

Saya: "Siang Pak Pandir, iya dgn saya sendiri, ada yang bisa saya bantu Pak? Terkait surat yang sudah dikirimkan oleh kantor kami mungkin?" Jawab saya mantap tapi dengan nada yang sopan.

Tn. Pandir: "Iya. Bisa kita ketemu besok pagi Pak dikantor Bapak?"

Saya: "Bisa pak, memang lebih enak kalau dibahas langsung, saya tunggu ya Pak, terima kasih"

Tn. Pandir: "Baik, oke"

Besoknya, sesuai janji temu- konsultasi, Tn. Pandir selaku empunya CV Dulsawan datang ke kantor dan kami langsung bertemu membahas ihwal uang PPN Rp120Jt yang menurut data saya belum dusetorkan. Tetapi meski data saya kuat, ternyata tidak semudah itu. Tn. Pandir rupanya cukup paham konsep PPN sehingga saya harus meladeni argumentasinya beberapa saat lamanya.

Tn. Pandir: "Oke Pak, terus terang saya akui betul angka itu dan memang belum saya bayarkan. Rencana saya tahun 2012 akhir kemarin tetapi saya masih menghitung- hitung"

Saya: " Terima kasih Pak atas keberaniannya mengakui kealpaan itu. Tetapi bukankah angka ini sudah jelas dan tak ada lagi yang perlu dihitung, pelaporan dari PT Timah (Persero) Tbk sudah valid. Rincian transaksinya pun jelas"

Tn. Pandir: "Iya, memang demikian. Namun Bapakkan paham bahwa sejak akhir 2011 sampai Juni 2013 lalu status PKP saya dicabut dan atas itu saya pun baru tahu setelah Bapak jelaskan beberapa waktu lalu sehingga saya ajukan yang baru. Dan di masa pencabutan itu, transaksi tagihan saya ke PT Timah (Persero) Tbk jalan terus dan oleh mereka PPN saya tetap dipungut, padahal harusnya tak ada PPN yang mereka pungut karena saya saat itu bukan PKP dan dari mereka pun tidak mempertanyakan!"

Saya: "Begini Pak, mungkin memang benar Bapak tidak pernah menerima pemberitahuan atas pencaburan itu dan itu juga bisa jadi bahan evaluasi dari kami. Namun saya sudah membaca kondisi kontrak antara CV Dulsawan & PT Timah (Persero) Tbk sepertinya sudah jelas bahwa yang mereka pungutkan pajaknya sepanjang masa itu adalah uang mereka sendiri sehingga pihak CV Dulsawan menerima utuh pembayaran tagihan tanpa ada potongan karena PPN ditanggung pihak pembeli"

Tn. Pandir: "hmmmhhhhh...." ia tercekat dan mulai menjadi lebih terbuka

Saya: "Justru seharusnya CV Dulsawan dilarang menerbitkan Faktur Pajak karena bukan PKP dan itu adalah pelanggaran, mungkin sebaiknya Bapak bisa pikirkan untuk segera menyetorkan PPN yang sudah lama belum jadi hak negara tapi belum juga Bapak setorkan"

Tn. Pandir: "Okelah, saya minta waktu empat minggu untuk mencicilnya, bisa?"

Saya: "Oke pak, kalau begitu tolong bapak tanda tangani surat pernyataan ini sebagai bukti komitmen Bapak dan agar jadi dasar pengingat saya dan Bapak juga harus membayar denda 2% sesuai aturan, saran saya segeralah tunaikan kewajiban pajak Bapak selagi mampu agar tidak berat di belakangan"

Satu bulan kemudian, saya dihubungk oleh Tuan Pandir pemilik CV Dulsawan dan ia memberi kabar sudah menyetorkan PPN yang saya himbau bulan lalu. Langsung saya cek dan benar saja sudah masuk setoran atas nama CV Dulsawan di Monitoring Penerimaan Negara. Lumayan juga bisa menambah kontribysi penerimaan negara yang terus dikejar target hingga akhir tahun. Semula saya sempat pesimis saat menangani wilayah Kecamatan Koba yang dihuni para Wajib Pajak eks mitra yang telah bangkrut. Apa yang bisa digali? Kalaupun ada, jawaban mereka sama. Tagihan kami belum dibayar.

Tapi ternyata kondisi itu tidak berlaku bila saya pasang mata dengan jeli kepada mereka, sebab masih ada cerita lama dari mereka yang belum terungkap. Mereka yang mencari untung lebih besar dari Timah lewat uang pajak yang malah mereka endapkan. Semoga ini bisa jadi inspirasi saya agar tak putus semangat menjalani hari depan. Sebab rupanya masih banyak yang masih dapat saya upayakan.

Read more »

6.03.2014

1 Diantara 30.000

Siapalah saya ini? cuma 1 diantara 30.000 manusia yang cari nafkah diatap yang sama. Apa masih perlu saya tuangkan segala karya dalam kata atau segala usaha dalam cerita? Sebab itu mungkin tetap tak akan membuat saya menjadi berarti diantara 30.000 lebih nyawa itu. Pada awalnya saya datang membawa cita dan mimpi. Mungkin begitu juga mereka. Hari berlalu, bulan dan tahun. Lalu di tepi pengharapan saya bertanya untuk siapa ini semua?

Ada yang bilang itu semua untuk lebih dari 28 juta penduduk yang masih dianggap tak berpunya. Tapi siapa saya? Robin Hood bukan, Spiderman jauh. Sebab jauh didalam hati kecil saya masih ada cita dan mimpi itu. Satu harapan untuk sekadar dianggap ada dan diberi kemudahan. Tak sekadar menerima rupiah setiap bulan semata. Namun, tetap realita memang begitu adanya. Saya cuma 1 diantara 30.000 manusia yang diwajibkan untuk patuh pada aturan yang memberi rasa cemas dan beban.

Takut- takut saya menuliskan ini. Khawatir dianggap tidak bersyukur. Tapi sudahlah, setiap orang punya ukuran masing- masing. Namun setidaknya untuk urusan apresiasi mungkin kita sama. Ingin dianggap ada dan ingin diberi jalan. Sebab memang itu alasan yang kerap kita sembunyikan dalam kilahan "Yah sudahlah". Mungkin para pembesar disana sudah nyaman betul dengan posisi mereka kini. Jadilah segala aturan dan buah pikir itu makin berjarak dan tidak memihak.

Tapi saya harus percaya baha Tuhan maha adil. Tuhan tentu melihat bagaimana saya bekerja dan tentu begitu juga orang- orang yang beriman pasti melihatnya. Walau nyatanya saya cuma 1 di antara 30.000. Saya menunggukan dengan sabar keadilan Tuhan akan datang. Dan kini jalan hidup tetap saja terus saya telusuri, didepan sana saya belum tahu apa tetap di jalan ini atau berbelok ke jalur lain yang membuat saya merasa lebih berarti dan berguna. Itu rahasia Tuhan.

Karena sulit untuk percaya bahwa akan ada satu sistem yang lebih adil untuk saya dan mereka yang nyatanya cuma 1 diantara 30.000.
Karena sulit untuk percaya akan ada sistem yang lebih memihak bila yang membuatnya justru adalah mereka yang terkikis empatinya.
Karena saya memang cuma 1 diantara 30.000.

Read more »

6.01.2014

Membaca Mega

Ia adalah saksi hidup silih bergantinya para penguasa. Ia cuma sekadar ibu rumah tangga biasa yang kemudian terseret arus pusaran politik nasional. Tahun demi tahun berlalu dan telah banyak dinamika dan prahara yang menempanya. Ditelikung lawan, dikhianati bawahan, dijungkalkan dan ditekan rezim sudah pernah ia alami. Semua itu seharusnya lebih dari cukup untuk menjadikan ia ambisius dan kembali merebut kemenangan yang tidak pernah benar- benar dinikmatinya sejak awal. Tapi ia lebih dari sekadar politisi matang yang mengincar kemegahan istana. Ia menjelma kini menjadi seorang negarawan yang mencintai negaranya.

Saat tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 ia dilengserkan dari jabatan sebagai ketua umum yang didapat secara legal penuh legitimasi. Ia dituduh membangkang rezim penguasa. Gerak- geriknya diawasi dan segala sangkaan disasarkan kepadanya meski kemudian tidak terbukti. Ia kembali naik ke panggung politik nasional dan mendirikan PDI Perjuangan yang menjadikannya muncul sebagai tokoh simbol pembebasan rezim Soeharto. Benar saja, Pemilu 1999 PDIP menjuarainya. Tetapi ia ditelikung oleh Poros Tengah besutan lawan politiknya. Ia tak jadi Presiden, hanya wakil. Ia terima. Keadaan yang mungkin bagi sebagian politisi akan lebih memilih untuk menolak dan mengerahkan massa untuk memberontak. Kebesaran jiwanya demi kedamaian pun terlihat.

Ketika tahun 2001- 2004 akhirnya ia menjadi Presiden menggantikan Gus Dur yang diturunkan. Saat itu ia mulai dipersepsikan kaku dan kurang cakap. Banyak orang yang lupa ia adalah tokoh dibalik pembentukan KPK yang kini menjadi ikon pemberantasan korupsi. Di eranya perbaikan fundamental ekonomi yang ambruk pasca krisis 1998 mulai memperlihatkan hasil. Dan di tahun 2003 Indonesia melunasi hutang dari IMF dan berani menolak hutang baru. Dan terpenting adalah ia menginisiasi pemilu langsung yang menhantarkan seluruh rakyat Indonesia mencicipi demokrasi yang partisipatif. Tetapi itu semua kabur oleh bising selentingan dari para lawan politiknya yang lebih banyak mengangkat sisi buruk kebijakannya seperti privatisasi. Atas kebijakan itu dan keengganannya untuk 'curhat' ke media, membuatnya dicap kaku dan makin diserang lawannya.

Ia kemudian gagal melenggang ke istana pada pilpres 2004 setelah kalah suara dari SBY yang masih misteri mengenai sikap dan kebenaran tata lakunya semasa menjadi bawahannya. Khususnya saat menjelang masa kasak kusuk pemilu. Ia mundur dari panggung dan memilih mengawal dari luar sebagai oposisi. Cerita yang sana berulang di pilpres 2009. Saat diberitakan kekalahannya, terlihat benar ia kecewa namun tegar. Banyak politisi yang saat itu mulai tak lagi meliriknya lantaran dianggap tak lagi punya daya tarik. Ia kembali dianggap bak ibu rumah tangga biasa. Dan ia pun memilih jalur yang sama seperti lima tahun sebelumnya, menjadi oposisi.

10 tahun ia memimpin PDIP menjadi oposisi. Konsistensi sikapnya menjadi panutan seluruh kader PDI Perjuangan. Ia adalah simbol perjuangan di jalur yang tegas dan mengawal pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Satu dekade berlalu, penguatan didalam PDI Perjuangan berjalan apik dan menghasilkan tokoh- tokoh yang memberi harapan baru seperti: Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Maruarar Sirait, dll. Semasa itu pula ia diuji antara hasrat berkuasa atau demi kepentingan bangsa. Semasa itulah ia mendengar suara rakyat yang mendamba perubahan. Dan akhirnya disaat hiruk pikuk pilpres 2014 mulai terdengar, ia undur diri dari kontestasi dan menyodorkan para pembaharu yang searah juang dengannya.

Ia menjawab teka teki tentang adanya eksklusivitas trah Soekarno di tubuh PDI Perjuangan lewat sikap kenegarawanannya. Ia berjiwa besar dan mengabaikan segala pembenaran yang membuatnya merasa pantas maju kembali mencalonkan diri. Ia mampu membedakan panggilan nurani atau syahwat politik semata. Itulah Mega. Seorang negarawan yang namanya kan harum dikenang sejarah Indonesia.

Erikson Wijaya Kamis.
01 Juni 2014. 22:31
Di sudut kamar

Read more »

PPh 1% untuk UMKM Antara Berkah dan Musibah

Juli tahun lalu terbit Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sederhanaya, peraturan ini membidik kelompok usaha kecil dan menengah yang omset setahunnya kurang dari Rp4,8Miliar. Aspek unggulan kebijakan ini adalah kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu Pajak Penghasilan yang dibayar cukup 1% per bulan tanpa ada keharusan untuk melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atas pembayaran yang telah dilakukan. Pun begitu juga bila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada omset sehingga tidak ada Pajak Penghasilan yang dibayar. Mempermudah dan menyederhanakan! Mungkin itulah tujuan utama para pemikir yang membidani lahirnya kebijakan ini. Tapi praktik dilapangan tidak semudah yang dibayangkan, keunggulan dan tujuan mulia kebijakan ini tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (too good to be true) lantaran dasar pengenaan yang digunakan adalah penghasilan kotor/omset/bruto.

Protes bermunculan, keluhan dan kecewa tak terhindarkan. Khususnya dari para pelaku usaha yang saat ini masih harus bertarung melawan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan upah karyawan dan kenaikan bahan baku. Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini diragukan antara berkah atau justru musibah. Dalam kondisi seperti itu, maka membayar Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omset itu berarti mereka harus menaikkan harga produk agar bisa membebankan pengenaan pajak kepada konsumen dan itu sama saja dengan kehilangan pelanggan. Kalaupun mereka menanggung sendiri Pajak Penghasilan tersebut maka mereka harus membebankanya kedalam Harga Pokok Penjualan sehingga mengurangi Laba Kotor dan itu pun masih harus diperhitungkan dengan Beban Operasional seperti Upah dan Transportasi, akibatnya Laba Bersih mereka berkurang yang sama saja dengan menekan skala usaha mereka.

Bila ditelaah dengan kritis maka ada banyak keganjilan yang dibawa kebijakan ini. Baik secara Akuntansi maupun Fiskal. Tidak ada satu prinsip akuntansi manapun (FASB atau IFRS) yang sepakat untuk mengenakan Pajak Penghasilan dari Laba Kotor, begitu juga didalam Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan terutang adalah sebesar tariff yang berlaku dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (Laba Bersih Sebelum Pajak/ EBIT). Itupun diperhitungkan lagi dengan fasilitas Pasal 31E tentang batasan omset yang diberi fasilitas pengurangan 50%. Di titik ini, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali tujuan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan 1% untuk UMKM. Tujuan untuk penyederhanaan dan untuk mempermudah harus diimbangi dengan tata cara yang tidak menyalahi prinsip- prinsip yang berlaku umum.

Dari sisi Wajib Pajak, saya sepakat bahwa kebijakan ini cenderung memberatkan. Tetapi ada satu aspek yang patut kita cermati terkait penerapan kebijakan ini. Sudah rahasia umum bahwa volume transaksi di level UMKM termasuk yang besar, bahkan kelompok ini mampu bertahan saat krisis tahun 2008. Tetapi ketangguhan ini tidak diiringi dengan optimalnya penerimaan pajak dan kepatuhan pelaporan dari penggiat pelaku usaha UMKM itu sendiri. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa sektor ini belum optimal disentuh kebijakan perpajakan. Bisa disebabkan karena rendahnya kesadaran tentang perpajakan yang dipicu oleh paradigma bahwa pajak itu sulit dan rumit. Berangkat dari niat baik untuk memberi kemudahan dan mengoptimalkan peran UMKM inilah maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini diluncurkan.

Secara historis, saya kira lahirnya kebijakan ini didorong oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak sektor UMKM itu sendiri dan fasilitas kemudahan yang ditawarkan kebijakan tersebut adalah untuk menghapus paradigma yang sudah melekat di benak pelaku usahanya. Sehingga sudah seharusnya wajib pajak dari sektor usaha UMKM untuk sadar pajak sejak dini, jangan sampai niat baik pemerintah untuk mempermudah justru dianggap malah memberatkan sebab bila kini kebijakan yang adapun ternyata melenceng itu tidak lepas dari pengabaian wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka selama ini. Tetapi, tulisan ini tidak hendak menyalahkan siapapun. Melainkan untuk menawarkan cara pandang baru agar kedua pihak sama- sama mendapat porsi untuk menjalankan peran masing- masing.

Akan lebih baik bila pemerintah segera meralat kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan 1% dari omset itu. Perhitungkan terlebih dahulu biaya pokok yang tidak dapat dihindari para pengusaha. Sebab itu akan lebih menunjukkan keberpihakan. Sementara para pelaku usaha UMKM tidak boleh menjadi abai terhadap kewajiban perpajakan mereka. Supaya tidak terkejut bila sewaktu- waktu ada kebijakan yang bertujuan baik. Karena pada kondisi ini, penting untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak, khususnya kelompok UMKM. Dan pada akhirnya ragam kemudahan dan fasilitas yang diluncurkan pemerintah benar- benar dapat menjadi berkah yang mendorong makin moncernya kegiatan usaha.

Erikson Wijaya
Minggu. 01 Juni 2014.
Sore di Pangkal Pinang

Read more »