4.30.2014

Politisi Pemimpi(n)


Akibat bertabur politisi
Jadilah negeri ini berlimpah janji
Apapun dijanjikan, termasuk kesejahteraan
Utamanya saat menjelang masa lima tahunan


Lewat janji
Rakyat dirangkul bak saudara
Rakyat juga Disanjung bak bunga
Demi memoles citra sang bakal penguasa

Kejujuran dikesampingkan
Kebobrokan pun dipinggirkan
Jangankan diedukasi
Rakyat dibiarkan tak paham kondisi
Semata demi simpati atau jatah kursi?

Rakyat harus bersikap berani
Tegas menolak gempuran janji
mengatakan tidak pada politisi pemimpi

Sebab ditangan rakyat, nasib mereka ditentukan
Melenggang ke pemerintahan?
atau meradang sebagai pesakitan?

Erikson Wijaya
Kep. Bangka Belitung
30 April 2014. 16.38


Gambar diambil dari sini

Read more »

4.26.2014

DJP Dibidik (lagi), Untuk Siapa?

Lagi, DJP jadi sorotan. Kali ini oleh KPK, mantan Dirjen Pajak tahun 2002- 2004, Hadi Poernomo, disangkakan telah merugikan negara sebesar Rp375M. Patut kita apresiasi kinerja KPK yang lewat kasus ini telah memberi tanda bagi siapapun bahwa pertanggungjawaban secara hukum itu lintas waktu. Tidak ada yang aman dan dapat langsung cuci tangan begitu lepas jabatan. Tetapi di sisi lain, kita dapat melihat tindakan KPK ini dari sudut pandang yang berbeda, bukan bermaksud apriori atau ingin menyangsikan, namun semata untuk menguji independensi KPK dalam melangkah.

KPK telah menetapkan status Hadi Poernomo sebagai tersangka lantaran telah menerima semua permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk atas Hutang Pajak tahun 1999 di tahun 2003 yang semula oleh tim pembahas diputuskan untuk ditolak. Poin kritis dari kasus ini ada dua, mari kita cermati bersama:

#1 Hadi Poernomo selaku pimpinan berhak mengambil keputusan final atas satu permohonan yang dalam hal ini kemudian menjadi tanda tanya karena perubahan itu diputuskan sehari sebelum batas akhir tindak lanjut permohonan sehingga tidak sempat lagi ditelaah ulang oleh tim pembahas. Perubahan yang dilakukan menjelang saat- saat terakhir ini oleh sebagian pihak dipandang sebagai indikasi "abuse of power" yang menguntungkan diri pribadi Hadi Poernomo melalui kick back pihak terkait. Terlebih bahwa dengan menerima seluruh permohonan itu maka negara mengalami kerugian.

#2 Kasus ini sudah sangat lama, lebih dari 1 dekade lamanya. Tetapi mengapa baru sekarang diangkat? Setidaknya itu yang menjadi pertanyaan kaum wigata yang terheran- heran atas pemberitaan ini. Ada momentum yang seolah menjadi punch line kebingungan banyak pihak. Yaitu mengapa penetapannya disaat yang disangkakan sudah bebas dari semua jabatan? Dan mengapa kasus ini diangkat disaat Hadi Poernomo, baru- baru ini gencar mengungkap kerugian negara atas kasus mega korupsi seperti Hambalang dan Century?

Tugas Berat KPK

Melalui asumsi bahwa Hadi Poernomo telah merugikan negara, maka PR besar KPK adalah mencari bukti kuat bahwa sang mantan dirjen telah menerima aliran dana dari pihak/pengurus PT BCA Tbk sehubungan telah diterimanya permohinan keberatan tersebut (kick back). Hanya bermodal aduan masyarakat yang mengalami penolakan permohonan keberatan pajak atas materi yang sama dengan yang diajukan PT BCA Tbk kala itu, tidak bisa menjadikan KPK terus maju. KPK harus fokus pada aksi mencari bukti atas kasus yang disangkakan. Buktikan perbuatan itu salah. Dan jangan seret masyarakat pada drama yang membuyarkan masalah yang sebenarnya.

Disaat yang sama, kita harus memandang seorang Hadi Poernomo sebagai warga negara yang berhak membela diri menurut prosedur hukum. Ini yang perlu kita hargai bahwa dengan prinsip praduga tak bersalah, maka sebelum terbukti, maka tak seorang pun boleh dihukum. Bila KPK gagal membuktikan itu, maka status Hadi Poernomo tidak lebih hanya sebatas terduga dipaksakan untuk jadi tersangka, dan untuk itu, maka di pengadilan lah vonis akhir (verdict) akan diputuskan. Mari kita ikuti proses hukum yang berjalan dengan komitmen teguh bahwa KPK dan Hadi Poernomo adalah subjek hukum yang berhak menyampaikan materi masing- masing.

Tugas KPK itu menjadi kian berat manakala publik semakin pintar membaca silang sengkarut situasi politik dalam negeri. Ada aroma politis yang tercium dibalik penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka, praktik saling sandera kasus sudah jadi rahasia publik. KPK harus mampu menjawab semua prasangka ini agar tidak dicap hanya sebagai alat invisible hands yang mengatur dari balik layar. KPK adalah benteng terakhir harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih tanpa intervensi.

DJP Digoyang Media Partisan

Tak pelak, kasus usang ini kembali menggoyang DJP. Bombardir media beberapa hari terakhir ini dengan mudah mengungkit kembali amarah publik saat kasus Gayus mengemuka. Padahal kasus yang kini di angkat KPK adalah kasus yang sudah sangat lama yang terjadi sebelum kasus Gayus. Tapi, sebagaimana media, seperti biasa, melalui pemberitaan yang terasa kurang berimbang, telah membuat sebagian publik kembali beropini bahwa ada kasus baru di Ditjen Pajak.

Ragam dialog yang live digelar stasiun TV pun digelar dengan judul yang sangat menikam DJP. "Memberantas Tikus Pajak", "Membasmi Mafia Pajak" dan lain- lain. Tak tampak upaya nyata media untuk membuka wawasan publik bahwa DJP tengah dengan susah payah berbenah diri. Tak terlihat peran edukatif media untuk membimbing masyarakat bahwa kasus yang terbaru ini hanya kasus lama yang baru diangkat. Hasilnya? Seolah- olah DJP tidak pernah berbenah. Seolah- olah semua petugas pajak korup. Itu sangat disayangkan.

Media ternyata masih dengan gaya yang sama, menyuguhi cerita tanpa harapan, minus komitmen menuju perbaikan. Masyarakat dikondisikan untuk siaga 1 terhadap petugas pajak. Media lupa bahwa dengan pola seperti itu mereka telah menambah panjang deretan dosa terhadap puluhan ribu petugas pajak yang bekerja dengan baik. Media seharusnya memberitakan secara imbang agar tercipta situasi yang kondusif dan mendidik. Termasuk dalam kasus Hadi Poernomo ini, media dapat mengundang pihak internal DJP untuk memberi klarifikasi bukan cuma narasumber yang vokal menyampaikan amarah dan prasangka.

DJP memang tak pernah lepas dari sorotan. Kita semua menunggu hasil akhir kasus yang menyorot DJP kali ini. Besar harapan sekiranya kebenaran dengan sebenar- benarnya dapat terungkap. Agar semua tahu bahwa kebenaran itu mutlak bagi siapapun tanpa bisa ditawar, termasuk bagi seorang Hadi Poernomo sang tersangka, juga bagi selurub rakyat Indonesia melalui sepak terjang KPK.

Erikson Wijaya
Kepulauan Bangka Belitung
Sabtu. 26 April 2014. 21:39

Read more »

4.09.2014

Geliat Caleg Muda

Ini masanya yang muda yang berkarya, jargon ini kerap muncul di media. Untuk semua bidang, tak terkecuali bidang politik. Sehingga belakangan sering kita lihat calon legislatif dengan usia relatif muda menghiasi baliho dan spanduk kampanye. Pentas politik negeri ini pun memberi tempat yang cukup untuk menampung geliat itu. Dilihat dari persyaratan untuk maju sebagai Caleg, usia minimal 21 tahun. Partai Politik pun tak luput menjembatani pemuda dengan membentuk organisasi kepemudaan khas mereka masing- masing.

Kehadiran para pemuda yang mulai beringsut mencari panggung ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan kondisi bahwa masih ada semangat dan harapan negeri ini menjadi lebih baik ditangan para pemuda yang bersedia mengambil peran dan tanggung jawab. Namun disisi lain, pemuda tetaplah pemuda. Kita para pemuda adalah jiwa dengan idealisme yang tinggi tetapi belum perpengalaman banyak dalam mengambil keputusan. Sehingga ada bagian kosong yang bila dibiarkan justru hanya akan membentuk pemuda menjadi replikasi golongan tua yang mungkin sudah banyak mengecewakan.

Bagian kosong itu adalah gagasan yang butuh pengawasan dan dukungan. Di bidang politik, setiap hari adalah pergolakan ide dan pemikiran untuk bagaimana memegang amanah menjadi bukti nyata untuk rakyat. Mereka hanya butuh hidup sejahtera. Caleg muda yang unjuk diri ke panggung demokrasi tentu dapat menciptakan itu apabila mereka maju dengan membawa diri yang sadar akan gagasan, pemikiran dan program. Saat mereka maju, mereka harus paham bahwa mereka bukan semata ornamen struktural Partai Politik yang mencalonkan mereka.

Bagian kosong didalam diri pemuda yang telah terisi dengan gagasan, pemikiran dan program itu adalah titik awal kebangkitan harapan yang dinanti rakyat. Mereka, para caleg muda yang demikianlah yang bisa diharapkan dapat membawa perubahan dan benar- benar menyuarakan rakyat. Untuk itu, mereka perlu didukung, diawasi dan dikritisi agar selalu ada didalam garis program kerja mereka. Sebab, panggung politik tanpa pengawasan akan berujung dengan perang kepentingan pihak tertentu.

Disisi lain, banyak pula caleg muda yang berani unjuk diri bukan semata didorong keberanian dan keyakinan akan program dan gagasan. Mereka lebih yakin untuk maju karena kedekatan atau masih ada keturunan dengan pihak penguasa, atau karena kecukupan harta yang menopang mereka. Mereka yang demikian ini, lambat laun hanya akan menjadi benalu bangsa yang menjadi tunas dalam tahap regenerasi praktik tunaintegritas yang kini kian marak.

Fakta bahwa setiap orang punya hak politik perlu dihargai, namun rakyat, melalui Partai Politik, perlu mengawasi dan menyaring ketat proses seleksi sebelum memutuskan para pemuda yang maju mencalonkan diri. Agar dihasilkan para pemuda yang mampu mewakili dengan membawa ideologi bukan semata- mata demi kepentingan politik yang selama ini sarat transaksi. Dan hari ini, mari kita lihat sudah sejauh mana Partai Politik melakukan hal itu.

Demi Indonesia. Selamat Memilih.

Gambar diambil dari sini

Erikson Wijaya
09 April 2014 09:56
Kepulauan Bangka Belitung

Read more »

4.06.2014

Bila 'Ngopi' Tak Lagi Sederhana

Minum kopi kini tidaklah sesederhana dulu. Kopi kini bukan lagi sekadar minuman hangat tapi menjadi budaya yang penetrasinya tak kenal latar belakang sosial. Mulai dari buruh harian, petani, pekerja kantoran dan abdi negara tak lepas dari sengatan budaya baru in. Coffee Culture. Disebut baru karena budaya ini telah mengangkat kasta 'aktivitas ngopi' beberapa tingkat lebih tinggi sebagai titik awal pertalian sosial, terutama bagi kaum urban. Akhirnya jelas, kita dapati bahwa hanya sedikit dari mereka yang pergi ke kedai kopi dengan tujuan untuk menikmati olahan biji kopi, kebanyakan hanya untuk bercerita, menikmati suasana atau mengikuti isu terkini baik lokal atau mancanegara.

Tidak ada yang salah dengan semua itu. Kita hanyalah manusia yang mencoba bertahan didalam putaran budaya. Termasuk ihwal budaya menikmati kopi. Bila dulu saat masih kecil kita lihat orang tua kita minum kopi sampai sehari tiga kali, mereka menikmatinya. Terlebih bila biji kopi itu adalah hasil kebun dan diolah sendiri. Pun demikian pula di setiap acara di lingkungan setempat. Kopi bak syarat mutlak agar acara berjalan khidmat. Kala itu, kopi adalah kopi. Minuman hangat tinggi caffein untuk membuat tubuh terjaga. Tidak ada masalah soal jenis, asal atau olahannya. Begitu sederhana, namun tetap dapat dinikmati.

Namun kini, 'ngopi' makin rumit saat kita dihadapkan pada ragam varian dengan harga yang beda pula. Mungkin bukan soal harga, tapi soal bagaimana kita bisa tetap 'ngopi' dengan nikmat tanpa terganggu dorongan untuk mencicipi semua varian yang pada gilirannya membuat kita berpikir bahwa seharusnya 'ngopi tidaklah serumit ini'. Ceritanya pun makin pelik saat kita lihat bahwa kedai kopi, baik lokal maupun internasional, tidaklah benar- benar menjual kopi tapi juga menjual konsep dan suasana. Semua itu pada akhirnya membuat kita harus berpikir keras hanya untuk menikmati secangkir kopi yang seharusnya sederhana.

Tapi ya sudahlah, tulisan ini tak hendak menentang gempuran pasar dan budaya global yang kini kian dekat dengan gaya hidup kaum urban. Hanya saja, ada baiknya para pecinta kopi agar tetap menikmati kopi apa adanya dengan sederhana. Agar para pria beristri tak perlu lagi mampir dulu ke kedai kopi usai jam kantor, sementara istri dan anaknya menunggu dirumah. Sebab bisa saja kopi sajian sang istri lebih nikmat dengan cita rasa cinta yang kuat dan suasana home sweet home. Lebih dari itu semua, agar kita ingat bahwa minum kopi sebagai gaya hidup akan lebih hidup bila dinikmati dengan apa adanya. Sederhana.

P.S.
-----
I am not a coffee addict.

Read more »