2.23.2014

Setelah Koba Tin Hengkang...

Koba, Ibu Kota Kabupaten Bangka Tengah. Membaca riwayat daerah ini semasa 4 dekade terakhir seperti membentangkan kembali cerita tentang sebuah korporasi besar yang bercokol di tanah ini sejak tahun 1979. Sebuah korporasi yang kuasanya membuat tanah Koba dikeruk demi Timah dan menyisakan banyak lahan bopeng yang tak sedap dipandang. Korporasi itu bernama PT Koba Tin. Dari namanya, siapapun mungkin mengira ia dikelola dari dan untuk masyarakat Koba. Tetapi, secara legal, 75% kepemilikannya justru ada pada negara tetangga, Malaysia. Dibawah bendera Malaysia Smelter Company (MSC) dan 25% sisanya milik PT Timah yang berkantor di Jakarta.

Dimana kemudian tempat masyarakat Koba? Mereka, dengan mendirikan badan usaha, mengambil peran sebagai mitra PT Koba Tin untuk urusan apapun, mulai dari menjadi penambang untuk menyediakan pasir timah sampai menjadi penyedia jasa lainnya seperti penyedia tenaga kerja, transportasi, reklamasi lahan, hingga jasa katering. Disinilah keterkaitan yang semula adalah berkah kemudian berakhir petaka. Berbilang puluh tahun lamanya ketergantungan itu berjalan tanpa ada gambaran bahwa kini akhirnya PT Koba Tin hengkang, kontrak karyanya tidak lagi diperpanjang.

Performa Buram 8 Tahun Terakhir

Kontrak Karya yang diberikan pemerintah pada tahun 1979 memberikan konsesi bagi PT Koba Tin untuk menambang Timah di area seluas 41.300 hektar. Kontrak ini diperpanjang hingga April 2013. Tetapi, produktivitas PT Koba Tin menurun tajam 8 tahun terakhir. Tahun 2005 angka produksi itu mencapai 22.180 metrik ton, tetapi menurun hebat pada 2006 hingga di angka 8.250 metrik ton. Terus menurun di tahun 2007 dan 2008 di angka 6.987 dan 6.622 metrik ton. Sedikit membaik di tahun 2009 dengan mencapai 7.336 metrik ton tetapi kembali turun drastis menjadi 6.616 dan 6.332 metrik ton pada tahun 2010 dan 2011. Terakhir di tahun 2012 produksi PT Koba Tin hanya 1.901 metrik ton dengan diiringi derita kerugian US$ 40,9 Juta. Menyisakan defisit yang harus ditanggung PT Timah sebesar 25% dan beban gaji pegawai yang terkatung- katung.

Rentetan performa yang tak kunjung membaik ini membuat Kontrak Karya untuk PT Koba Tin diputus. Dari sini, cerita malang para mitra PT Koba Tin dimulai. Lebih luas lagi, kemalangan bagi segenap pegawai PT Koba Tin yang terpaksa di PHK tanpa kompensasi yang cukup. Bila kita lewat ke kantor operasional PT Koba Tin di Koba, banyak kita lihat spanduk yang berisi kutukan kepada segenap direksi PT Koba Tin untuk memberi hak mereka yang malang ini. "Tolong bayar gaji kami, jangan bunuh anak istri kami wahai PT Koba Tin" begitu bunyi hitam sebuah spanduk putih yang diikat seadanya di pagar PT Koba Tin. Kemalangan itu makin terasa manakala kita mencoba masuk kedalam komplek PT Koba Tin yang kini lebih mirip taman belukar tak terawat.

Jejaring yang memasung

Ada banyak masyarakat Koba yang kecewa kepada PT Koba Tin, mereka adalah mitra yang upah balas jasanya belum dibayar, atau mitra penambang yang hasil penjualan pasir tambang timahnya digantung atau pegawai yang menunggu kejelasan nasibnya. 40 tahun bercokol di tanah Koba adalah waktu yang lama. Wajar bila ketergantungan itu mewujud menjadi keyakinan bahwa PT Koba Tin akan tetap terus ada. Tetapi malang tak dapat ditolak. PT Koba Tin hengkang dengan meninggalkan banyak polemik. Sesungguhnya, fenomena robohnya PT Koba Tin tentu ada korelasi dengan segenap kejadian baik di skala lokal maupun global. Memahami kasus PT Koba Tin adalah upaya melihat semuanya sebagai sebuah sistem yang saling berkelindan.

Sudah rahasia umum bahwa sejak dulu praktik penambangan timah secara ilegal berjalan masif dan rapi. Praktik ini tentu menggeregoti produktivitas PT Koba Tin selaku pihak yang secara sah diberi izin untuk menambang. Lahan penambangan yang disediakan kerap ditambang terlebih dahulu secara sembunyi- sembunyi oleh pihak lain bahkan mungkin sebelum PT Koba Tin sempat mengelolanya. Ada asap tentu ada api. Praktik ini ada karena diberi tempat. Bijih Timah yang telah ditambang itu dibeli oleh kolektor untuk dijual ke pasar dalam dan luar negeri. Cukup mudah untuk kemudian membaca dampak akumulatifnya. Ribuan metrik ton transaksi bijih timah berjalan tanpa legalitas selama bertahun- tahun,

Ketika lima tahun belakangan dunia dilanda resesi. Banyak komoditas tambang yang mangkrak tak terbeli oleh negara tujuan eksportir, salah satunya Timah. Umumnya, mereka adalah negara industri yang membutuhkan pasokan timah untuk membuat piranti elektronik atau produk derivatif lainnya. Harga timah terjun bebas mengikuti kondisi pasar. Ini berdampak jelas kepada performa dan kesehatan keuangan PT Koba Tin, bahkan PT Timah Tbk selaku BUMN. Lebih jauh lagi, jelas ini berdampak pada penerimaan negara dari Pajak atas usaha dari ekspor komoditas. Sudahlah sejak dulu digerogoti dari dalam, ditambah pula kondisi global yang sedang memburuk.

Tetapi sebagian masyarakat Koba percaya bahwa PT Koba Tin tidak pernah akan benar- benar ambruk bila manajemen dan kontrol internalnya berjalan baik. Desas- desus bahwa ada praktik fraud didalam keuangan PT Koba Tin sudah cukup lama menyebar. Ada yang mengatakan bahwa sebagian uang perusahaan dibawa lari ke Malaysia untuk kepentingan pribadi, investasi bentuk lain atau kegiatan lain yang diluar tata kelola yang wajar dan transparan. Tapi itu hanya isu yang hingga saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan hingga kini pihak Malaysia selaku pemegang saham mayoritas, mengajukan upaya arbitrase ke tingkat internasional.

Kini, Siapa yang rugi?

Lucu, bila kini kita saling menyalahkan. Hengkangnya PT Koba Tin membuka pikiran bagi siapapun yang sadar bahwa kita mesti banyak berbenah. Era PT Koba Tin usai. Berganti era yang kini belum tahu kepada siapa tugas mulia penambangan Timah akan diamanahi. Bila banyak eks mitra PT Koba Tin kini berteriak lantang menuntut hak mereka. Mari bertanya, apa para mitra itu selama menjadi badan usaha telah cukup patuh pada negara dalam hal pelaporan perpajakan? Jamak ditemui mitra yang bahkan tidak pernah melaporkan SPT Tahunan atau pun bila melaporkan jumlahnya belum wajar.

Praktik ini, sebetulnya telah menampar wajah kita semua, menyadarkan diri kita tentang siapa dan yang rugi sebenarnya? Kerugian sejatinya didera oleh Republik ini, Republik Indonesia. Pun, bila desas desus fraud itu benar adanya, kita tak hanya rugi tapi juga dibodohi. Ambruknya PT Koba Tin sekaligus telah menelanjangi kita tentang seperti apa laku para wajib pajak perusahaan mitra dinegara kita. Laku yang belum tentu terendus bila PT Koba Tin tetap berjaya. Blessing in disguise. Ironisnya kini, saat para mitra itu diingatkan kembali untuk memenuhi kewajiban pajak nya. Mereka kebanyakan langsung reaktif dan defensif langsung menyalahkan PT Koba Tin. Tidak ada rasa bersalah untuk mengakui kealpaan pelaporan selama ini.

Banyak kini para eks mitra PT Koba Tin yang sudah gulung tikar berhenti beroperasi, sebagian mencoba peruntungan disektor lain, tetapi nostalgia dan pengharapan mereka bahwa suatu saat PT Koba Tin akan melunasi utang mereka telah menjadi penantian yang belum tahu kapan berakhir. Semua akhirnya merugi. Bahkan bangsa ini pun merugi, 40 tahun lamanya hasil tambang timah di tanah Koba itu tidak pernah benar- benar secara sepenuhnya dinikmati masyarakatnya sendiri. Hingga saatnya sang korporasi besar dari negara tetangga angkat kaki, yang tertinggal cuma kita yang hanya bisa gigit jari.

Penutup

Cerita tentang Koba dengan segenap riwayatnya tetap akan terus berjalan. Koba pasca PT Koba Tin akan tetap menggeliat mencari penghidupan lain yang lebih menjanjikan sesuai kemampuan. Usainya era PT Koba Tin hanya akan dapat memberi hikmah bila segenap pelaku usaha mau sadar tentang status mereka sebagai warga negara yang harus berkontribusi, salah satunya melalui pajak. Sementara itu pemerintah pun harus banyak berbenah demi memerangi praktik tambang ilegal serta meremajakan lahan yang telah hancur usai ditambang tanpa reklamasi. Sebab, cuma dengan ini, kita dapat mempertanggungjawabkan bumi yang kelak akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya.

Erikson Wijaya
Bangka Belitung
23 Februari 2014

Read more »

2.16.2014

Mengendus 5 Modus Penggelapan Pajak

Sulit mencari orang yang ikhlas dan rela bayar pajak. Itu sebab, mengendus modus atau praktik penggelapan pajak justru makin mudah. Setiap modus yang terungkap butuh pembuktian sebelum dianggap sah dan benar- benar telah merugikan potensi penerimaan negara. Modus- modus yang berkembang itu dapat muncul seiring kemajuan jaman yang makin tidak terbatasi batas- batas wilayah. Tetapi, semua itu tidak pernah dapat berjalan sendiri, selalu ada keterkaitan sehingga modus- modus itu bisa berjalan dengan rapi. Baiklah kita sebut mereka yang terlibat itu sebagai oknum. Maka oknum tersebut meliputi oknum pengusaha, oknum konsultan dan oknum aparat.

Berikut ini adalah praktik yang paling lazim dilakoni para oknum tersebut demi menggelapkan pajak yang harus mereka bayar.

#1 Menggelembungkan biaya.

Prinsipnya sederhana, biaya selalu berbanding terbalik dengan laba. Makin besar biaya, makin kecil laba. Lain hal bila untuk kepentingan komersial, maka biaya kerap dibuat seminimal mungkin untuk dijadikan window-dressing. Cara yang paling mudah untuk melihat indikasi penggelembungan biaya ini adalah dengan melihat jumlah persentase Harga Pokok Penjualan (HPP) terhadap omset dari tahun ke tahun atau dikenal dengan Rasio Gross Profit Margin/ Rasio Laba Kotor. Biasanya pada saat awal berdiri satu perusahaan, GPM ini mencapai lebih dari 50% omset, namun seiring majunya usaha maka GPM makin kecil, ini mengindikasikan makin bertambahnya Harga Pokok Penjualan.

Meski demikian, seharusnya yang terjadi adalah meski HPP meningkat tentu itupun karena omset yang meningkat. Kita paham bahwa HPP itu ibarat ongkos produksi diluar operasional. Sampai sini, maka sederhananya adalah HPP itu akan berbanding lurus dengan omset. Dalam hitung- hitungan bisnis, tidak mungkin perusahaan mau mengeluarkan biaya demikian besar bila tak ada gambaran sama sekali tentang omset yang mengiringi. Begitu omset melambung, oknum pengusaha mulai memaksimalkan laba. Caranya dengan membayar konsultan hitam yang diatas kertas akan mampu memunculkan penggelembungan biaya sehingga secara konsisten GPM akan semakin kecil.

#2 Menyembunyikan Omset

Modus ini sebetulnya adalah cara yang sama dengan yang saya sebutkan diatas. Bedanya, praktik ini dimulai dengan titik awalnya pada pos omset/pendapatan. Oknum pengusaha nakal memakai cara ini dengan tidak melaporkan semua omset atau pendapatan yang diperoleh. Lemahnya pengawasan menjadi celah aman sehingga modus ini kerap tak terendus. Dengan makin sedikit omset yang dilaporkan maka makin kecil laba bersih yang dihasilkan tanpa harus memanipulasi HPP. Oknum pengusaha level menengah ke bawah yang biasanya berbisnis dengan menjadi kontraktor proyek atau penyedia jasa pada pemerintah memakai cara ini dengan tidak memperhitungkan semua nilai proyek yang sudah dibayarkan kepadanya.

Meski demikian, zaman makin canggih sehingga data beredar leluasa memudahkan aparat pajak menganalisa. Mulai dari data G-G (antar pemerintah) atau G-P (pemerintah dengan swasta) dapat dijadikan alat konfirmasi. Begitu terungkap, tak ada jalan lain selain membetulkan laporan SPT Tahunan. Lagipula, modus ini mudah diungkap cukup dengan menyandingkan daftar tagihan dengan nilai laporan (untuk oknum pengusaha rekanan) atau dengan menganalisa kewajaran nilai laporan terhadap volume transaksi (untuk oknum pengusaha non rekanan). Biasanya dalam praktik ini, oknum pengusaha mendekati oknum aparat untuk bersedia 'mendiamkan' pelaporan tak wajar, sehingga pelaporan itu pun mengendap, sunyi tanpa konfirmasi.

#3 Memalsukan Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah dokumen resmi untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual/ menyerahkan. Dan bagi PKP pembeli maka Faktur Pajak adalah untuk bukti untuk memperhitungkan PPN yang sudah dipungut. Dalam bisnis, jamak ditemui oknum PKP (bahkan non PKP) menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi yang tidak pernah ada. Sederhananya, Faktur Pajak yang demikian adalah Faktur Pajak Fiktif. Ada dua alasan mengapa Penerbitan Faktur Pajak Fiktif menjadi salah satu modus untuk menggelapkan pajak, baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli.

Dari sudut pandang PKP Pembeli ketika ia berani menerbitkan Faktur Pajak Fiktif, maka resiko yang ia ambil tak hanya dari sisi pajak tapi juga resiko dituntut oleh PKP lain yang namanya dicatut dan dituliskan dalam Faktur Pajak Fiktif yang ia buat. Dengan modus ini, PKP pembeli biasanya tidak akan mengkreditkan PPN didalam Faktur Pajak Fiktif itu melainkan langsung membiayakannya saja diakhir tahun sehingga mengurangi laba. Biasanya PKP pembelu mengambil identitas PKP lain yang lokasinya berjauhan bahkan lintas provinsi agar sulit dilacak, dan indikasi lainnya adalah alamat yang mereka (PKP Pembeli) cantumkan adalah alamat yang tidak jelas.

Dari sisi oknum PKP penjual yang memakai cara ini, tujuannya adalah agar ia mendapatkan fee untuk membayar operasional perusahaanya. Jadi oknum PKP semacam ini memang dikenal melayani jass pembuatan Faktur Pajak Fiktif dimata kolega bisnisnya. Sejauh ini, modus seperti ini makin terawasi setelah pemerintah melahirkan kebijakan baru dimana jatah penomoran faktur diberi oleh Ditjen Pajak sehingga pengusaha tidak boleh lagi menomori Faktur Pajak. Terlebih nanti di tahun 2016 akan diberlakukan sistem Faktur Pajak Elektronik (e- Invoice) secara nasional. Jelas ini dapat memutus praktik yang kerap dijalankan antar oknum pengusaha ini.

#4 Kongkalikong Bukti Potong

Aspek tersulit untuk diawasi dalam perpajakan adalah PPh Potong Pungut (4(2), 21, 22 dan 23). Sulit sebab kunci pengawasan sepenuhnya dipegang pengusaha. Satu- satunya yang diandalkan saat ini cuma laporan SPT Masa PPh. Bisa dibayangkan ribuan transaksi bisnis yang melibatkan aspek pemotongan atau pemungutan PPh berjalan tanpa diawasi. Tidak sedikit, oknum pengusaha yang tidak memotong PPh 23 atas jasa yang mereka terima dari rekan bisnisnya. Sebaliknya, rekan bisnisnya pun senang- senang saja melenggang tanpa potongan. Celah ini menjadi modus oknum pengusaha nakal untuk mengabaikan pajak.

Meski demikian, modus ini mudah dilacak dari pembebanan biaya yang dikeluarkan terkait pembayaran jasa kepada rekanan. Oknum Perusahaan tentu tidak mungkin melepas pembebanan signifikan di laporan keuangan cuma supaya tidak ditanya ihwal pemotongan PPh yang telah mereka lakukan. Atau bisa pula dengan cara lain yaitu menelusuri terbalik dari pihak yang seharusnya dipotong lewat dokumen bukti tagihannya (biasanya faktur atau bukti penyerahan jasa). Lalu disandingkan dengan PPh yang dibayarkan pemotong. Gotcha! Kemudian terungkaplah bahwa selama ini mungkin mereka telah melewatkan kewajiban untuk memotong PPh.

#5 Rugi Terus! Jalan Terus!

Inilah yang biasanya kerap dijalankan oknum perusahaan nakal untuk menghindari pajak. Memang, praktik ini jangka panjang. Mereka mengkapitalisasi rugi sebagai kompensasi sebelum menghitung laba yang jadi dasar perhitungan pajak. Pertanyaanya. Apa betul mereka rugi? Atau seberapa besar? Bila rugi terus bagaimana perusahaan dapat membiayai operasionalnya? Banyak oknum perusahaan melakukan ini. Biasanya alasan utama mereka adalah karena masa awal bisnis mereka masih belum fokus mengejar laba demi membayar hutang berikut bunganya. Sampai disini alasan itu masih bisa diterima.

Tapi mari kita berpikir lebih dalam, meski fokus mereka sementara adalah menutup hutang, bukankah mereka tetap menjalankan bisnis, setidaknya mereka tentu menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan lain yang mungkin dengan itu mereka telah dipotong PPh 23 sebagai krefit akhir tahun. Artinya, harusnya mereka berhak menerima kembali lebih bayar itu! Tapi mengapa justru mereka hanya mengkapitalisasi kerugian itu tanpa mencantumkan kredit pajak? Yang dengan itu menyebabkan SPT Tahunan mereka menjadi Nihil bukannya Lebih Bayar. Jawabannya karena mereka tidak mau diperiksa! Karena mungkin memang ada sesuatu yang belum diketahui.

Selain dari kelima modus itu, tentu masih lebih banyak lagi yang kerap dijalankan sebagai cara untuk menghindari pajak. Semua cara itu tentu akan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Sesering apapun kita diingatkan tentang arti penting pajak tidak ada jaminan semua modus itu akan hilang. Maklum, pajak, bagi sebagian orang adalah bentuk perampokan legal oleh negara. Sementara sebagian lain memandang bahwa pajak adalah jalan membagi rata kesejahteraan bagi seluruh penduduk lewat kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan harus dipatuhi wajib pajak.

Diatas semua itu, cuma diri kita sendiri yang tahu batas keikhlasan membayar pajak. Peraturan mungkin dapat dihindari dengan segenap modus dan trik atau dengan cara yang lebih berkelas yang disebut Tax Planning. Tapi tentu saja negara tidak akan tinggal diam melihat praktik ini, kan selalu muncul kebijakan agar potensi pajak tidak hilang tanpa bekas.

Erikson Wijaya
Bangka Belitung
16 Februari 2014

Read more »

2.09.2014

Berbenah Demi Berkah Timah

Suatu pagi dibulan Mei tahun lalu. Dalam penerbangan menuju Pangkal Pinang, sesaat sebelum mendarat, dari atas saya melihat sebagian wajah pulau bangka yang bopeng seperti habis digali tanpa direklamasi. Begitu banyaknya sisa galian itu sehingga membuat saya berpikir ada apa dan mengapa dibiarkan saja? Seiring waktu saya mulai paham bahwa sisa galian yang dibiarkan itu adalah sisa penambangan Timah yang kerap dilakukan baik oleh pribadi atau korporat demi uang. Maklum, sejak dulu tanah Bangka Belitung sudah dikenal karena Timahnya, bahkan sejak jaman kolonial Belanda.

Ada dua macam praktik penambangan Timah, tambang darat dan tambang laut. Keduanya jelas punya daya tarik tersendiri. Tapi yang banyak tidak kita ketahui adalah kenyataan soal siapa dan bagaimana penambang itu beraksi, mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Timah adalah berkah kekayaan tanah Bangka Belitung yang seharusnya membuat rakyatnya hidup layak dan berdikari. Tapi jamak ditemui di sini, praktik penambangan itu berjalan ilegal, terorganisir, rapi dan tak berbekas. Hal ini terjadi pada semua skala operasional, pribadi atau korporat, kecil atau besar. Hasilnya, bahan mentah potensial itu berpindah tangan, menguap bersama potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas negara untuk rakyat.

PT Timah (Persero) Tbk, BUMN yang kerap merugi.

Secara legal, PT Timah (Persero) Tbk diberi hak dan mandat penuh untuk mengelola timah dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara dari laba BUMN tersebut. Di tataran operasional, hal tersebut dijalankan dengan menjalin kerja sama penambangan dengan perusahaan mitra yang nantinya akan menyediakan pasir timah hasil penambangan sesuai kuota yang diberikan. Mitra ini diberi keleluasaan untuk mengeruk pasir timah di arealng diijinkan, termasuk laut lepas. Itu sebab di pantai pulau bangka mudah sekali melihat kapal hisap pasir 'parkir' di lautan berminggu- minggu lamanya. Kerja sama juga meliputi jasa penunjang penambangan seperti jasa reklamasi lahan dan jasa lainnya.

Dengan kuasa sedemikian itu, PT Timah (Persero) Tbk dalam dua tahun terakhir tak moncer jua performanya. Tahun 2012, laba bersih PT Timah (Persero) Tbk turun 51,43% dari tahun 2012 jadi sekitar Rp400 Miliar. Berlanjut di tahun 2013, laba bersih itupun terus tergerus tajam menjadi Rp137 Miliar yang artinya hilang sekitar 62%. Hanya di tahun 2011 yang laba bersihnya lebih baik di angka Rp800 Miliar. Tanpa bermaksud tak percaya pada PT Timah (Persero) Tbk, setidaknya ini layak dipertanyakan. Jangan- jangan didalam negeri sendiri PT Timah (Persero) Tbk sudah kalah saing dengan penambang swasta yang beroleh IUP. Kalaupun iya, bagaimana bisa? Setidaknya ada dua alasan menurut saya. Pertama karena tidak semua aktivitas penambangan itu resmi dan legal, kedua keterbatasan PT Timah (Persero) Tbk untuk eksplorasi berkelanjutan demi optimalisasi hasil.

Rupa- rupa Modus dan Trik

Penambangan yang legal adalah penambangan yang direstui lewat IUP. Tapi di tanah Kepulauan Bangka Belitung ini banyak penambang ilegal yang main keruk atau main hisap pasir timah dan supaya tidak terlacak, mereka menjual hasil penambangan ke penadah yang mau membelinya. Penadah adalah kaum pemodal yang memperoleh untung dari selisih harga beli dengan harga jual di pasaran. Mereka menjualnya ke perusahaan lain baik dalam atau luar negeri. Transaksi bawah tangan semacam ini kerap jadi modus untuk membuat bisnis mereka tak terendus. Mereka jadi tak perlu pusing dengan pajak. Perusahaan pembeli pun biasanya menyamarkan hasil pembelian itu diluar laporan keuangannya baik dengan cara memecah biaya supaya tampak wajar atau mengalihkannya sebagai beban di laporan keuangan perusahaan afiliasinya yang didirikan cuma untuk mendukung praktik ini, termasuk bila kemudian hasil pembelian itu kemudian di ekspor ke luar negeri.

PT Timah (Persero) Tbk jelas kalah secara volume transaksi dan intensitas, bukan tidak mungkin pula PT Timah (Persero) Tbk mengalami kerugian sebab areal yang ditangani untuk mereka sudah diambil potensinya dengan cara yang curang. Biasanya penambang ilegal itu berdalih demi alasan ekonomi dan justru inilah yang diharapkan penadah ilegal itu supaya pemerintah bimbang untuk mengambil sikap.

Diluar itu semua, ada lagi praktik rapi penambang timah ilegal dalam beroperasi. Agar tak terlacak volume usaha dan hasil tambangnya, mereka melakukan transaksi pembelian alat penambangan atas nama pribadi semisal pipa, alat berat atau lainnya. Pribadi yang dimaksudpun bukanlah siapa- siapa bahkan tidak ada dalam susunan pengurus perusahaan. Indikasinya jelas, orang pribadi semacam apa yang dalam satu tahun membeli pipa hampir senilai Rp600juta dalam setahun? Bila bukan untuk dipakai koroprat, siapa lagi? Bila memang tak ada yang salah mengapa tidak langsung saja pakai nama company? Lebih kredibel dan wajar tentunya. Selain itu banyak pula perusahaan penambang timah yang bertahun- tahun tiarap, diam dan sembunyi tentang laporan pajaknya. Mereka menunggu untuk disentuh petugas baru kemudian berkilah mengulur waktu untuk alasan kelangsungan bisnis supaya tidak mati.

Timah di Tanah Rakyat. Untuk Siapa?

Penambang timah di Kep. Babel ini ada juga yang pemain asing. PT Koba Tin misalnya dimiliki Malaysia, sebelumnua Australia, yang kini tak jelas nasibnya menyisakan kesumat warga yang merasa dibohongi dan digantung hak nya. Sejak tak lagi beroperasi karena alasan operasional dan keuangan yang tidak sehat, geliat ekonomi warga di Kabupaten Bangka Tengah, Koba seperti mati. Banyak rekanan kecewa karena piutang mereka tak tertagih padahal pekerjaan sudah diselesaikan. Ada juga cerita suram tentang gaji pegawai yang tak dibayar sementara mereka kantor PT Koba Tin sendiri sudah penuh semak tak terurus. Dengar kabar, uang PT Koba Tin dibawa investornya ke negara asal di Malaysia untuk kepentingan bisnis mereka.

Setoran ke Kas Negara lewat pajak perusahaan dari daerah ini pun terjun bebas. Banyak perusahaan mitra yang begitu diingatkan kewajibannya akan pajak langsung bereaksi spontan bahwa uang mereka ada di PT Koba Tin atau langsung defensif dan reaktif menampik surat yang dilayangkan. Kalau sudah begini, bukan cuma rakyat lokal yang rugi tapi juga segenap bangsa ini. Bukannya anti asing, tapi apa yang terjadi pada PT Koba tin membuka mata kita tentang bagaimana negara lain telah begitu berani nya menyepelekan negeri ini.

Disaat pelan- pelan Timah di Bangka berpindah tangan, Malaysia kemudian muncul sebagai negara eksportir Timah pada tahun 2011. Padahal secara jumlah dan potensi Timah di Kep. Bangka Belitung adalah andalan yang dinanti produsen piranti elektronik seperti Samsung dan Apple. Namun praktik salah urus dan pembiaran menahun pengelolaan Timah yang acak adut telah menjadikan negeri ini pelayan bagi investor asing yang mengesampingkan kesejahteraan rakyat.

Lucunya, para perusahaan penambang yang lama menjadi mitra asing itu kini tak benar- benar vokal menyuarakan kerugian yang merundung mereka. Sebagian memilih untuk melupakan dan ahli profesi menjadi Calon Legilslatif yang ironisnya sama sekali tak berani mengangkat isu Timah dan PT Koba Tin yang terlihat di tiap selebaran kampanye yang mereka edarkan. Beberapa dari mereka cukup banyak yang sejahetra dari Timah yang sayangnya belum sebanding dengan kontribusi kepatuhan pajak yang mereka penuhi. Alhasil, melimpahnya timah berubah menjadi petaka, bila tidak sanggup disebut sebagai kutukan.

Beranjak Demi Solusi

Sejak lama kondisi yang dialami bangsa dengan berkah limpahan sumber daya alam diingatkan oleh ekonom Andrew dan Jeffrey Sachs lewat teori Kutukan Sumber Daya Alam. Intinya bila tak pandai dan optimal dalam tata kelola sumber saya alam maka suatu negeri akan merana oleh kekeliruan yang dibuatnya sendiri. Begitu pula dengan hal ihwal pengelolaan tambang timah di tanah Bangka Belitung. Kekeliruan yang ada telah memberi preseden buruk dampaknya bagi ekonomi setempat dan juga negeri ini. Bila dibiarkan, hal ini makin membuat negeri ini diperbudak oleh bangsa asing dan pebisnis yang tak kenal nasionalisme.

Pemerintah baru- baru ini lewat kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah telah melangkah tepat demi penyelamatan jangka panjang. Kebijakan ini mewajibkan eksportir mengolah bijih timah menjadi timah batangan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Disisi lain ini dapat menyerap tenaga kerja meski memang tak semua perusahaan penambang dapat memulainya sebab dibutuhkan modal tak sedikit untuk membangun peleburan bijih timah. Namun, ini lah awal baik untuk melacak arus aliran bijih timah yang selama ini seolah lenyap.

Selain itu, demi upaya berkelanjutan, kebijakan tersebut belumlah cukup. Diperlukan tekad baik dan upaya bersama antara banyak pihak agar saling mengawasi. Asosiasi Tambang Timah Rakyat di Bangka Belitung menjadi kunci utama yang menentukan. Di tangan asosiasi ini, semua cerita soal praktik curang tambang timah tentu tersimpan. Mereka sebagian besar adalah warga yang menambang timah secara tradisional untuk dijual ke penadah atau perusahaan lainnya. Besaran nilai yang mereka serahkan secara akumulatif adalah potensi tambang yang patut diklarifikasi.

Bersama dengan jajaran kepolisian dan pemerintah daerah setempat maka upaya perbaikan akan lebih terarah. Harus dievaluasi kembali jumlah IUP yang telah diterbitkan dengan jumlah volume hasil tambang yang telah dikeruk. Bukan tidak mungkin ada ketidakwajaran yang dapat diungkap sebagai titik awal investigasi dengan melibatkan kepolisian. Tekad kuat dari segenap unsur mutlak diperlukan dalam mengawal langkah perbaikan untuk mengembalikan nilai manfaat timah kembali kepada rakyat sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa itu semua, semua upaya cuma akan menjadi wacana yang fakir implementasi dan menggadaikan kedaulatan negeri.

Erikson Wijaya
Pangkal Pinang, 09 Februari 2014

Read more »

2.08.2014

Memoar 180 Menit

Jika ada masa 180 menit yang paling bisa saya ingat dalam hidup, itu tentulah tentang 180 menit di akhir bulan kemarin. Saat itu saya memberanikan diri mengendarai mobil dinas sendirian dalam perjalanan pulang dari Muntok menuju Pangkal Pinang yang jarak tempuhnya kurang lebih 138 Kilometer. Momennya memang pas betul, berangkat semula berdua, pulang sendirian karena sang teman kebetulan ada urusan. Keadaan itu membuat saya seperti dibentangkan jalan untuk makin memantapkan hasil 'latihan' mengemudi beberapa waktu belakangan.

Sepi sekali, cuma ada saya, deru mesin dan hawa dingin kabin mobil saat itu. Perjalanan dengan waktu tempuh 180 menit itu kemudian berubah menjadi perjalanan yang ditiap menitnya berisi dialog doa keselamatan saya kepada yang Maha Pemberi Perlindungan, ALLAH.SWT. Terutama bila ingat bahwa didepan sana, rute jalan sarat kelok dan liku siap menanti. Sebelum berangkat, sang teman sudah mengingatkan untuk berhati- hati kalau mau potong kendaraan lain didepan. Bukan tanpa sebab sang teman mengkhawatirkan, karena sekitar sebulan sebelumnya saya hampir dijemput maut (vivere pericoloso) akibat main potong ditanjakan dijalur ini. Belum lagi lajur jalan yang bisa jadi padat karena dilewati truk pengangkut Tandan Sawit dapat menghalangi manuver dan kecepatan.

Sepanjang jalan saya berusaha atur kecepatan agar garis di dashboard tidak pernah lewat batas merah. Berusaha rileks, khususnya bila dari arah berlawanan ada kendaraan lain dengan laju yang kencang. Mata saya awas memastikan agar jarak dengan kendaraan disamping dan belakang tetap aman karena faktanya adalah, posisi yang terlihat di spion kiri atau kanan terlihat lebih jauh dibandingkan bila dilihat dari spion belakang yang menunjukkan jarak sebenarnya (sifat cermin datar). Laku semacam ini saya kira wajar terjadi pada orang yang benar- benar baru dalam mengemudi dan saya percaya, tahap demi tahap ini yang menjadikan saya pengemudi macam apa.

Sangat menyenangkan bisa menempatkan sikap antara tenang dan waspada. Saya bisa tenang karena saya yakin dengan perlindungan ALLAH.SWT, saya pun bisa waspada sebab ketenangan itu membantu untuk fokus. Tak masalah tidak bisa sampai dengan cepat yang penting selamat karena istri sudah tentu menunggu dirumah. Menjelang gelap, keadaan cukup membuat saya khawatir. Mungkin baru sekitar 30 menit baru masuk Pangkal Pinang. Sebetulnya saya berpikir untuk menepi sebentar sholat magrib, namun saya urungkan dengan pertimbangan masih bisa dikejar dirumah saja, atau kalaupun tidak bisa, bisa di qada di akhir waktu.

Saat mulai masuk kota. Saya lega. Segera saya antarkan mobil plat merah ini dan langsung ke kantor untuk mengambil motor di parkir belakang lalu segera meluncur kerumah disambut istri yang menanti dari lama. Saya bersyukur untuk tiga hal, pertama atas keberanian saya ambil sikap dan resiko untuk memantapkan kemampuan dan keberanian, kedua untuk lisan yang telah dimampukan banyak mengingatNYA selama 180 menit perjalanan yang dengan itu saya kira dapat tiba dengan aman dan selamat serta terakhir atas sambutan istri yang saya cimtai karenaNYA.

Erikson Wijaya
Bangka Belitung
08 Februari 2014

Read more »

2.01.2014

Pintar, Tak Sekadar Gelar.

Orang pintar, untuk membuktikannya tidak cukup dilihat hanya dari sederetan panjang gelar akademik yang disandangnya.

Sebab kadang pikirannya tidak lebih panjang dari rangkaian gelar-gelar itu. Kedalaman pemikiran dan buah ucapan orang yang pintar itu seharusnya seperti kebijaksanaan yang mensejahterakan, adil dan tidak memihak. Kepintaran mereka menjadi jalan untuk dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Tapi adakalanya yang terjadi justru orang yang dipandang pintar itu tidak sepintar gelarnya pun tidak pula membawa manfaat, selain keberpihakan pada kubu tertentu yang menciderai prinsip keadilan.

Situasi yang demikian ini membuka mata kita bahwa gelar akademik itu cuma bentuk lain dari selembar kertas bernama ijazah. Gelar itu luruh dan pupus maknanya seiring dengan kedangkalan nalar dan buah kebijakan mereka yang menyandangnya. Daya pikir mereka kalah melawan emosi yang lepas kendali. Diluar, mereka dapat saja bersalin rupa mengelabui dunia. Tapi mereka lupa, bahwa ALLAH lah sebaik- baik pembuat tipu daya. Jadi, mereka janganlah bangga dan jumawa untuk ketidakadilan yang sudah dibuat dalam rapat berlabel kajian dan analisis akademis di hotel mewah yang jauh dari berkah.

Hidup tak selamanya begini. Kata ALLAH, kepemimpinan itu dipergilirkan. ALLAH tidak akan pernah menyalahi janjinya. Orang pintar yang kini duduk diatas itu kelak akan turun juga meninggalkan warisan yang harus cepat kita hapuskan. Berganti dengan pondasi yang akan kita bangun dengan cerita keadilan dan pemerataan kesempatan berkembang. Semua butuh proses. Kota Roma tidaklah dibangun dalam satu malam. Seiring perjalanan waktu, yang terbaik adalah terus memantaskan diri dan mencari seberkas cahaya yang tentu masih ada disatu jalan sana.

Kita tentu tak ingin menjadi orang pintar macam mereka itu. Tapi kita perlu menjadi pintar untuk dipandang layak maju kemuka. Endapan nilai kebaikan yang tertanam lewat proses merasai dan melihat ketidakadilan adalah endapan paling pekat yang dapat menguatkan tekad merombak keadaan. Demi kebaikan, semua patut kita perjuangkan, meski kadang kita harus berhadapan dengan pengorbanan, agar kelak kita menjadi pintar bukan semata karena gelar dibelakang nama tapi juga karena ada warisan bernilai guna yang  ditinggalkan.

Erikson Wijaya
Bangka Belitung
01 Februari 2014

Read more »