8.17.2011

Paradox of Plenty


What is the meaning of growth if it is not translated into the lives of people? (UNDP, Human Development Report, 1995)

"Harian Seputar Indonesia edisi Jumat 22 Juli 2011 mengatakan bahwa Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memandang positif kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai memiliki fundamental makro yang sangat kuat"

Apa yang terlintas dalam pikiran kita waktu mendengar pernyataan IMF diatas?

Saya pikir kita sudah sama-sama paham bahwa membahas kondisi ekonomi akan menjadi suatu bahasan yang tidak ada habis-habisnya, bagi kita penduduk Indonesia bahasan ini menjadi begitu menarik karena bukan sekedar wacana tanpa menjadi nyata tapi lebih karena kita sendiri menjadi sasaran langsung yang merasakan dampak setiap kondisi ekonomi negara kita, Indonesia. Pernyataan IMF yang saya paparkan dalam pembuka tulisan ini adalah salah satu pemicu yang membuat saya merasa ingin turut andil menanggapinya.

Sebelumnya ijinkan saya berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang cukup kuat dalam bidang ekonomi, lantaran sudah dua kali diuji dalam dua resesi besar, yang pertama di era krisis moneter tahun 1998 dan kemudian menyusul 10 tahun berikutnya, di tahun 2008 sebagai dampak krisis di Amerika Serikat yang membuat Lehman Brothers gulung tikar. Untuk resesi yang pertama harus diakui bahwa Indonesia tidak cukup mampu berdiri bangkit dibandingkan beberapa negara tetangganya, namun untuk krisis yang melanda di tahun 2008, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara bersama India dan China yang bisa bertahan dari krisis. Ini menunjukkan adanya penguatan pondasi ekonomi secara berkesinambungan didalam 1 dekade terakhir. Akan tetapi saya bertanya-tanya, apakah makna perekonomian yang kuat itu, jika dalam praktik dilapangan masih banyak dijumpai pengemis dilampu merah, biaya sekolah yang makin tinggi, perkembangan daerah yang tidak merata dan lain sebagainya?

Pernyataan ini membuat saya berpikir kembali mengenai sumber kekuatan ekonomi negeri ini yang sekarang dianggap memberi prospek positif bagi kondisi kedepan. Semacam sektor unggulan yang telah bisa dijadikan andalan selama ini, kalau kita melihat ke sekitar, dengan mudah kita bisa melihat pengaruh gaya hidup menjadikan ekonomi indonesia bergantung pada sektor konsumtif baik konsumsi jasa maupun barang yang wajar saja membuat pembangunan mall dan pusat perbelanjaan tumbuh pesat, apalagi di Ibu Kota. Sebuah sektor yang hanya mampu digawangi pemodal kelas tinggi yang biasanya menjalin kerja sama dengan pihak asing. Dan kemudian apa yang terjadi? Sektor ini menjadi penopang ekonomi dalam negeri. Kalau dilihat sekilas, sektor ini memang menjanjikan lantaran menyediakan kesempatan untuk bergelut dalam era globalisasi yang sarat kompetisi dengan banyak negara luar, sebut saja China.

Barang dan jasa yang dianggap sejalan dengan gaya hidup bisa dengan mudah didatangkan dari pemasok dalam dan luar negeri, seperti misalnya Pakaian atau Gadget dengan merk ternama, lalu dijual kembali dengan menambahkan margin laba yang cukup tinggi. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, sektor ini sebetulnya rentan, karena efek global yang melatarbelakanginya bisa berubah mengikuti kondisi ekonomi dunia, sehingga aspek kemandirian bangsa tidak menjadi bahasan utama dalam menjalankannya. Belum lagi instabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang bisa saja membuat para pemodal baik dalam dan luar negeri menarik investasinya dalam sekejap sehingga meski menjanjikan tetap saja rentan. Dan kita sama-sama tahu bagaimana labilnya suasana politik pemerintahan dalam negeri saat ini, kasus timbul tenggelam silih berganti, menuruti paham ilmu komunikasi; mengganti suatu subjek untuk menggesernya dengan satu subjek yang lebih besar.

Kemudian sektor yang juga tak kalah menunjang ekonomi negeri saat ini adalah sektor perbankan yang justru menurut saya kini telah mengalami pergeseran dalam memandang apa yang disebut dengan Bunga. Bunga yang bagi para pemodal adalah rate of return (menurut Adiwarman Karim) atas dana yang ia tanamkan di bank, kini seperti menjadi komoditi sektor perbankan dalam menarik pemodal sehingga mau tidak mau sektor perbankan telah bersandar dalam permainan Bunga atau Interest ini. Lalu lihat kemudian yang terjadi, sektor perbankan menjadikan nasabah sebagai alat untuk menghasilkan uang kembali, makin banyak nasabah yang meminjam maka makin besar kemungkinan untuk menerima pengembalian lebih dari nilai pinjaman yang akan dibagi antara Bank dan Pemodal. Suatu kondisi yang sebetulnya justru menghambat perkembangan ekonomi karena membuat banyak pebisnis kecil berpikir ratusan kali lantaran harus mempertimbangkan beban bunga yang harus ia bayar demi modal yang akan ia pinjam. Dan kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemodal kapitalistik dalam dan luar negeri, mereka berlomba-lomba menyimpan dana dibank demi mengharap Rate Of Return yang tinggi, sehingga ketika disuatu titik, kompleksitas kondisi dalam negeri terganggu maka hal yang sama bisa saja terjadi yaitu: penarikan dana besar-besaran.

Sektor Perbankan bisa saja memasang label beranggotakan LPS-IDIC (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk memberi rasa aman pada para pemilik modal, namun hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah siapa yang dapat menjamin nasabah pengguna dana mampu mengembalikan pinjaman? Ok saja jika pinjaman diberikan pada para nasabah Pegawai Negeri yang pengembaliannya dijamin melalui sistem debit langsung atas take home pay bulanan, lalu bagaimana dengan nasabah yang berasal dari pemodal kecil yang hendak memulai usaha, untuk usaha kecil butuh waktu setidaknya 2-3 tahun untuk mencapai Break Event Point, lalu di terbayang betapa susahnya sang nasabah di awal 2-3 tahun pertama untuk membayar pinjamannya. Sebuah kondisi yang tidak memihak pada industri kecil yang sebetulnya dapat dijadikan kendaraan untuk mewujudkan sila keadilan sosial, sehingga jika terus dibiarkan maka benar saja bahwa kemajuan ekonomi masih akan terus dinikmati para kaum menengah keatas, pertumbuhan ekonomi hanya tetap berupa angka tanpa manifestasi yang merata.

Ok, mungkin kondisi buruk itu belum secara nyata terjadi tapi suatu saat mana tahu kita. Sehingga mungkin sudah saatnya ekonomi negeri ini disandarkan pada sektor yang selama ini mungkin tidak terlalu dibanggakan tapi nyatanya dalam skala lokal bisa berdampak lebih mengena, adil dan berkesinambungan, meski memang belum merata diseluruh negeri lantaran ketersediaan modal yang belum memfasilitasi realisasinya. Kita tahu bahwa sejak kecil kita selalu di doktrin mengenai kekayaan alam yang melimpah. Tapi semakin tua kita makin dihadapkan oleh eksploitasi besar-besaran sumber daya alam oleh negara asing, yang dalam hitungan puluhan tahun bisa saja habis menyisakan kemelaratan bagi generasi mendatang, generasi yang sebetulnya dari mereka kita pinjam sumber daya alam ini untuk mereka nikmati kembali dalam kualitas yang lebih baik. Sementara itu perjanjian perpanjangan kontrak eksploitasi nya terus saja diperpanjang. Satu-satunya yang masih bisa kita harapkan adalah sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian dan peternakan serta perikanan. Tiga sektor ini melimpah, menunggu untuk dikelola dengan lebih intensif.

Fokus secara total pada ketiga aspek ini dapat menggulirkan pertumbuhan yang sehat bagi masyarakat secara sosial, ekonomi bahkan psikisnya. Karena dapat membuka lapangan kerja, memberikan kesempatan untuk berkarya dan mengurangi angka kemiskinan didaerah yang justru disana ketiga sektor ini bertaburan, Paradox of Plenty kalau menurut Richard Auty (1993). Jika para penyelenggara negara dibidang ekonomi memperhatikan dan memberi perhatian lebih pada sektor ini, maka meski lambat, kelihatannya akan menjamin sebuah stabilitas dan kekuatan berasas kemandirian. Bermula dari penyediaan modal, pembinaan dan pengawasan hingga beberapa periode saja maka setiap sentra industri di tiap aspek ini bisa bergerak dengan sendirinya, namun dengan catatan bahwa sentra industri ditiap aspek harus dimodali dari kas negara tanpa dibarengi kewajiban untuk mengembalikan, atau kalaupun ada diberikan tempo waktu yang wajar yang tidak membuat para pelaku usahanya terseok-seok dalam menjalankannya.

Coba lihat ketika terjadi resesi ekonomi di Amerika yang membawa dampak di banyak negara, terbukti banyak sentra industri kecil tetap bisa bertahan disaat banyak sektor perbankan dan sektor konsumtif lainnya gulung tikar. Benarlah saat JK mengatakan bahwa Sentra bisnis yang perlu diperhatikan bukanlah angka yang tertera di papan fluktuasi saham di BEJ, tapi adalah perputaran transaksi di pusat dagang Tanah Abang salah satunya, Lebih dari itu, jika pemerintah mau serius memberi perhatian lebih disektor ini dengan mendirikan banyak sentra industri untuk ketiga aspek yang saya sebutkan tadi, disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang mantap, maka kekuatan yang bermula dari bawah akan menciptakan kondisi ekonomi mikro yang kuat, dan secara agregat menjelma menjadi kekuatan makro baru yang bersandar pada aspek yang lebih mengangkat nilai kemandirian bangsa.

Bayangkan, di tepi pantai para nelayan tidak perlu lagi membuat pasar dadakan untuk menjual ikan tangkapanya, cukup setor ke industri pengolahan yang didanai pemerintah, lalu dikelola menjadi produk siap jual yang seiring waktu berjalan, dibarengi dengan konsistensi pengawasan bisa juga memiliki nilai yang tak kalah baik, langsung dikemas dalam kaleng bahkan untuk tujuan jangka panjang bisa menembus pasar luar negeri. Bayangkan, di lahan jagung, petani tak perlu lagi mempreteli butiran jagung, cukup dimasukkan kedalam mesin lalu langsung dikemas menjadi produk siap olah. Begitu juga dengan susu sapi yang dari peternak bisa diolah menjadi susu kemasan siap jual, tidak lagi hanya terbatas penjualannya dari rumah ke rumah berkeliling dengan sepeda.

Untuk mewujudkan hal itu tentu saja seperti yang sudah saya singgung: Perhatian dari Pemerintah, tetap menjadi syarat dengan menimang proporsinya juga. Bayangkan jika negeri ini sebebas barat atau seketat negeri sosialis, tentu tidak sesuai dengan kultur asli Indonesia, yang benar menurut saya adalah membuat batasan kebijakan dimana pemerintah tetap memainkan perannya sebagai regulator tanpa membuat pelaku usaha industri tadi merasa didikte tidak bebas berkreasi, tugas pemerintah adalah menunjukkan keseriusan dalam mendukung ekonomi penopang kemandirian bangsa dengan menjalankan serangkaian kebijakan yang membuat rakyat kecil non-pemodal merasa bahwa niat baik mereka kini telah dengan yakin difasilitasi, salah satunya yang sudah berjalan sejauh ini adalah pengucuran KUKM yang gencar ditayangkan televisi, mungkin masih dalam bilangan tahun sehingga masih sangat baru dan lama untuk diharapkan hasilnya, tapi setidaknya konsistensi dan dukungan terus menerus dari pemerintah akan mempercepat terwujudnya masa-masa dimana perekonomian dalam negeri bangkit dan kuat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan hanya sekedar angka tapi juga peningkatan kualitas hidup penduduk kearah yang lebih baik.

Tulisan ini bukan sebuah kritik kepada pemerintah, karena penulis menyadari bahwa ia juga adalah bagian dari pemerintah dan keterbatasan ilmu yang ia miliki, tulisan ini murni hanya sebagai bentuk ekspresi intelektualitas sang penulis yang masih jauh dari baik apalagi sempurna.

0 komentar:

Post a Comment

Jangan ragu untuk komentar.. :) Dan untuk menjaga komentar spam, mohon isi dulu kode verifikasi nya.. Trims.