Menilik Ongkos Demokrasi
Sudah 10 tahun lebih berlalu sejak rezim orde baru, otoritarianisme, hengkang dari tatanan kehidupan politik negeri ini, dan kala itu demokrasi lahir menjadi sistem baru yang dianggap paling tepat sebagai lokomotif menuju kemajuan dan perbaikan. Pertanyaanya sudah sampai mana kemajuan tersebut serta perbaikan yang dilakukannya? Laiknya lokomotif yang memerlukan bahan bakar, begitu pula demokrasi membutuhkan biaya. Berapa besar? Demokrasi memakan biaya dalam penerapannya, baik secara ekonomi atau atau non-ekonomi, dalam sistem demokrasi sudah pasti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk memfasilitasi aspirasi banyak pihak melalui pemilihan umum (Pemilu). Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi dan 349 kabupaten (data dari sini ) tentu saja setiap periode tertentu harus menyelenggarakan pemilu dari berbagai level ini, sebut saja pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD, pemilihan Kepala Daerah level Gubernur atau Bupati (Pilkada) serta Pemilihan Kepala Negara. Semakin berat jadinya beban APBN...