Dibekap Candu Subsidi BBM

Masih sisa 6 bulan lagi, habis tahun 2014. Itupun kalau belum kiamat. Bila melihat kedepan tentang kesejahteraan, rasanya cuma bisa realistis. Berat untuk berharap banyak pada SBY and Friends di masa-masa akhir jabatan mereka sebab memang mereka enggan ambil resiko, dan lebih memilih bersembunyi dibalik citra "mensejahterakan rakyat". Sementara, soal kesejahteraan di negeri ini adalah soal ketidaktegasan dalam tata kelola anggaran BBM. Semula hanya dikisaran Rp293 Triliun tapi belakangan jebol sampai tembus Rp392 Triliun. Angka yang setara lebih dari 30% untuk pengeluaran/belanja ternyata habis untuk meninabobokan rakyat.

Dari inti masalah kesejahteraan, untuk kesekian kali, diingatkan kepada para pengambil kebijakan bahwa sudah saatnya mencabut beban subsidi BBM yang tiap tahun makin menghabisi anggaran. Apalagi penikmat subsidi ini bukanlah kaum papa yang membutuhkan. Saya menunggu, barangkali besok di sesi debat yang membahas soal kesejahteraan rakyat, salah satu saja dari Capres bisa memberi solusi terkait subsidi yang sudah tak sehat ini. Terlebih dari itu, bersedia mengurai APBN yang kronis sejak era SBY yang rajin sekali menggelontorkan anggaran untuk subsidi tiap tahun. Kita semua wajib sadar dan tahu bahwa negeri ini berjalan menuju titik nadir.

Efek rongrongan subsidi ini luas. Pemotongan anggaran belanja pemerintah kemarin misalnya. Rp100 Triliun dipangkas untuk dialihkan ke subsidi yang membengkak. Akibatnya harapan peningkatan pembangunan lewat belanja infrastruktur di Kementerian/ Lembaga sulit terwujud. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan, karena aksi itu menihilkan penyerapan tenaga kerja, konsumsi dan investasi. Jadi memang realistis kalau pertumbuhan ekonomi direvisi hanya 5,15% saja.

Subsidi memang diperlukan, karena itu alat atau bentuk nyata bukti komitmen pemerintah kepada rakyatnya. Tapi bila subsidi itu salah sasaran dan menghambat pembangunan maka itu bukan alat untuk mensejahterakan, justru menyimpan petaka yang tiba masanya harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal. Jadi untuk apa dipertahankan? Terlebih bila pun pelaksanaanya minim pengawasan. Kerap kita dengar aksi penyelundupan BBM ke luar negeri tapi penegekan hukum atas itu lemah.

Mencabut subsidi memang pahit. Rentan dipolitisir dan mudah memancing kemarahan massal. Di titik ini sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu merebut dan meyakinkan hati rakyat bahwa kita telah dirusak oleh kebiasaan yang telah lama memanjakan kita sendiri. Kita ditipu oleh kebijakan yang salah sasaran. Dan untuk itu kita harus berbalik arah mencari jalan agar tidak terkejut oleh realita. Subsidi BBM yang hampir menyentuh angka Rp400 Triliun adalah angka yang terbesar sejak 10 tahun terakhir. Angka yang bisa diputar menjadi banyak alternatif lain sebagai instrumen mensejahterakan rakyat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah dua yang paling utama.

Mungkin kita memang butuh energi alternatif? Bisa jadi. Tetapi untuk itu lagi- lagi, kita butuh uang. Bila mengandalkan pola yang ada selama ini melalui hutang, justru tidak efisien karena tidak banyak yang bisa kita nikmati. Keuntungan untuk kita bisa habis untuk mengganti cost recovery dan membagi sisa bagianya juga. Ada satu titik yang masih bisa dicoba yaitu secara swadana dan swadaya kita membangun sendiri perusahaan energi dengan merekrut putra- putri terbaik negeri ini. Namun tentu saja anggaran untuk itu akan dangat besar, tetapi apalah artinya bila dibandingkan dengan hampir Rp1.650 Triliun yang sudah kita habiskan untuk subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir.

Erikson Wijaya
14 Juni 2014. 15: 23 WIB.
Pangkal Pinang.