Nostalgila Banjir

7 Tahun Lalu

22 Februari 2007. Banjir besar melumpuhkan Jakarta. Mampang Prapatan saat itu tenggelam akibat arus deras limpahan air dari Sungai yang mengalir hingga kedaerah Tarakanita. Saya mencoba mengingat kembali kegaduhan musibah itu. Malam itu sekitar pukul 22:00 WIB saya baru tiba usai lembur dikantor. Terlalu lelah untuk sekadar mandi, sayapun tertidur. Tak lama teman satu kontrakan membangunkan lantaran air sudah mulai menggenangi lantai. Saya terjaga dan bergegas amankan tas, pakaian dan buku ketempat yang lebih tinggi sambil tetap bersiap bila mungkin air segera surut dan malam itu kami harus siap kerja bakti.

Tapi ternyata genangan air kian tinggi dan arusnya makin deras. Segera kami pindahkan barang-barang ke kontrakan lantai dua sebelah kontrakan kami. Lelah, saya dan teman- teman pun tertidur.

Pagi kemudian, begitu bangun, saya hanya melihat dua lagi anak tangga kontrakan tumpangan kami. Luar biasa, saat kami lihat kondisi kontrakan kami pun, yang terlihat hanya tinggal ventilasi saja. Parahnya masih ada barang dagangan milik teman yang kebetulan berbisnis, namun belum sempat diamankan, yaitu sebuah Kasur Springbed. Saya dan beberapa teman mencoba turun dan mengambilnya, tetapi Kasur itu sudah mengapung bagai barang rongsok tanpa nilai, tak ada pilihan lain, sang kawan, mungkin dengan berat hati, merelakan kasur tersebut dihanyutkan saja.

Dari atas, saya masih bisa mengingat bagaimana jalanan didepan berubah menjadi selokan raksasa yang ditumpahi amukan air bah keruh kecoklatan. Taksi Sedan yang biasa terparkir di kelokan jalan sudah hilang, mungkin tersapu banjir. Sebagian besar warga sudah diungsikan oleh tim SAR ke penampungan sementara seperti Masjid. Tetapi sebagian tetap memilih bertahan dengan berjaga dari atas genteng rumah masing- masing. Saat itu kami masih tetap di tumpangan, masih tenang dan aman karena belum merasa lapar. Namun lewat siang hari sudah dan stok makanan sudah habis kami memilih bergabung bersama warga dan menuju pengungsian dengan melawan arus air berpegangan pada tali tambang pengaman.

7 Tahun Kemudian.

Kini cerita yang sama terjadi lagi. Jakarta didera banjir, tiga tahun beruntun. 2012- 2014. Hanya saja tidak separah 7 tahun silam yang menelan kerugian ekonomi sampai Rp8 Triliyun. Musibah ini mencoreng citra Jakarta sebagai Ibukota. Ekonomi terancam lesu, memicu inflasi dan biaya sosial lainnya yang harus ditanggung bersama. Jakarta menjadi rentan sekaligus rapuh. Tidak ada yang mengharapkan musibah. Diantara deretan harapan dalam hingar bingar meriahnya Tahun Baru dua pekan lalu, tentu tak satupun mendamba bencana. Tetapi inilah nyatanya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Banjir sudah tiba ditengah sebagian kita.

Jakarta bukanlah satu- satunya yang diterjang banjir. Sebagian wilayah lain pun begitu, seperti Manado, Jambi, Bandung, Pekalongan, Indramayu, Lampung, Bangka Barat dan Bekasi tidak luput dari musibah ini. Kerugian materiil tak terhitung dan korban jiwa pun berjatuhan. Coba kita bertanya. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Mungkin kesalahan kita bersama sehingga kita harus bergerak bersama. Kita tidak pernah menyadari bahwa mungkin sekecil apapun itu, bisa saja ada kontribusi dosa kita diantara timbunan sampah yang menggunung di saluran air. Gaya hidup preventif sudah lama hilang dari keseharian kita berganti gaya hidup instan dan mengabaikan lingkungan. Salah kita mungkin kecil bila dihitung per kepala, tapi bila dijumlah silahkan bayangkan saja. Sering kali kita hilang akal, mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain, tapi itu tidak akan berarti apapun.

Pemerintah, sebagai pihak pemegang amanah, kerap dituding abai mencegah banjir oleh banyak pihak. Di titik ini, ditengah fakta bahwa sekitar ribuan warga mengungsi dan bertahan hidup, tudingan itu patut dicermati. Bahwa oknum pemerintah, baik pusat atau daerah, berbilang tahun lamanya tanpa sadar menjadi bagian dari masalah ini lewat kebijakan yang dilahirkan atas nama kemajuan ekonomi, pembangunan dan modernisasi. Lewat praktik lobi- lobi birokrasi, kaum pemodal telah diberi privilese untuk membangun apapun terkait bisnis mereka. Apakah itu Mall, Apartemen, Real Estate, Villa, Perkebunan Sawit, dll semuanya itu akhirnya telah menyumbang angka penyebab tingginya laju deforestasi di negeri ini. Pemodal bergelimang uang, oknum birokrat pun setali tiga uang, tinggal lagi ekologi yang dibuat meradang.

Semuanya berjalan begitu saja tanpa perhitungan matang tentang dampak kehancuran meninggalkan bom waktu yang siap meledak. Dan kini mungkin, sedikit dari bagian bom itu sudah meledak berupa banjir. Oknum birokrat dan pemodal minus moral itu pun mungkin menyaksikan tanpa rasa bersalah.

Semua butuh waktu, termasuk ihwal penanganan banjir. Lingkungan yang kadung rusak adalah faktor utama banjir kian menjadi. Pembenahanya memakan waktu dan pemeliharaan serius. Tapi itupun akan tak berarti bila kita tetap tak peduli. Pemerintah memang bertugas melayani dan menyiapkan. Tapi kita sebagai wargalah yang sepatutnya menjaga lewat aksi dan perilaku sadar lingkungan. Kita adalah yang paling pertama merasai pahitnya banjir, kita pula yang langsung merasakan nikmat lingkungan yang sehat. Terobosan apa saja yang tengah digarap pemerintah patut didukung sebagai bukti keseriusan bertugas, entah itu giant sea wall, normalisasi waduk dan kali atau lainnya. Disaat yang sama, sebagai warga kita harus mulai melihat dan berani bersikap kritis terhadap proyek bisnis kaum pemodal yang berkedok kepedulian lingkungan. Ini yang saya sebut pertobatan bersama.

Kiranya sudah cukup deraan derita negeri ini akibat banjir. Limpahan air dijalanan beraspal itu, bagi anak kecil mungkin adalah wahana bermain baru ditengah sesak dan sempitnya tanah ibukota untuk sekadar bermain petak umpet. Tapi bagi orangtuanya, limpahan air itu akan terus mengalir membawa serta kerugian materiil yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Seperti teman saya itu, yang mencoba peruntungannya denfan berbisnis Kasur, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, Kasurnya dihanyutkan bersama amuk deras aliran air tujuh tahun silam.

Erikson Wijaya.
Bangka Belitung.
19 Januari 2014.