BSE

Peristiwa Mei 1998 menjadi titik balik sistem pemerintahan Indonesia. Rezim otoritarian Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun tumbang secara dramatis oleh kekuatan rakyat dan mahasiswa. Korban berjatuhan. Tragedi tersebut telah mencatatkan sejarah kelam bangsa ini menuju demokrasi. Angin segar perubahan yang dibawa demokrasi telah melambungkan harapan rakyat di seluruh penjuru negeri. Demokrasi digadang- gadang akan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat yang terpinggirkan (marginalized) berbilang tahun lamanya. Berbicara demokrasi maka berkaitan erat dengan kepentingan rakyat. Apapun ritual demokrasi itu, muara utamanya adalah menegakkan kedaulatan rakyat pada multiaspek. Rakyat adalah alasan demokrasi itu dilahirkan. Sebagaimana lazimnya sebuah sistem, maka kualitas pelaksanaannyalah yang menjadi penentu tingkat keberhasilannya. Tidak ada sistem yang sempurna tanpa cela, namun tidak ada cela yang tidak bisa diminimalkan. Dua unsur utama landasan pelaksanaan demokrasi adal...

Kejujuran. Satu hal yang makin terlihat absurd di jaman sekarang ini. Menjadi jujur sudah makin identik dengan menjadi bodoh. Pergeseran pemikiran semacam ini makin membuat kejujuran terdesak dan terasa asing, sebab memang menjadi jujur itu sulit, apalagi ditengah gempuran godaan duniawi dan kompetisi materi yang kerap ditonjolkan lingkungan sekitar. Semua dimulai dari hal kecil. Termasuk kejujuran. Jujur pada satu hal akan membuahkan sikap jujur pada hal yang lain. Tapi menjalankanya bukanlah tanpa resiko, perlu keberanian. Sebab sikap berani itu adalah benteng terakhir pertahanan prinsip kejujuran. Saat kita menyerah dan berhenti untuk jujur, maka saat itu pula kita mulai merasakan pertentangan dari nurani yang memberontak. Resiko menjadi jujur didunia ini adalah dicap bodoh, ketinggalan jaman dan jauh dari hidup mewah. Namun tidak ada rasa yang menandingi rasa kelegaan usai berbuat jujur. Tidak bisa ditampik, rasa itu melambungkan bahagia karena bisa mengalahkan dunia. Lebih jauh ...

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sudah masuk hitungan bulan, agenda elektoral sudah mulai gencar digaungkan dan dijalankan sejumlah Partai Politik. Hajat Besar lima tahunan ini selalu menjadi gerbang pengharapan akan kondisi kehidupan multiaspek yang lebih baik dari sebelumnya. Semua kekurangan selama lima tahun berharap dapat ditebus dalam satu hari pada 09 April 2014. Akan tetapi, benarkah kita telah bertekad kuat menuju perbaikan itu? Sebuah pertanyaan yang kerap muncul ditengah kenyataan rendahnya tingkat partisipasi pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah negeri ini. Demokrasi Minim Partisipasi Menilik fakta mengenai tingkat partisipasi pada beberapa Pilkada sepanjang tahun 2012- 2013 tercatat bahwa di provinsi Bali dari 26% pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya menjadi Golongan Putih (Golput). DKI Jakarta pada Pilkada yang menelurkan Jokowi sebagai Gubernur terpilih ternyata mencatatkan sisi gelap d...

Apa kesan yang didapat bila kita bertanya pada wajib pajak mengenai urusan perpajakan? Rumit! Mau tidak mau begitulah kesan yang harus diterima instansi Ditjen Pajak. Jangankan kepada Wajib Pajak yang usia NPWP nya baru seumur jagung, bahkan Wajib Pajak yang sudah terbilang bertahun lamanya kesan tersebut tetap ada. Mungkinkah ini merupakan penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak? Memang belum ada studi akademis yang fokus menggali perihal ini. Namun, setidaknya dalam berbagai kajian, kita sepakat bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak” adalah salah satu indikasi utama keberhasilan Modernisasi Ditjen Pajak. Modernisasi Dalam Perangkap Ironi Sudah lewat satu dekade modernisasi bergulir, dimulai di tahun 2002 dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Tax Office) yang khusus melayani sejumlah Wajib Pajak dengan kontribusi pembayaran pajak tertinggi (dalam skala nasional) berlanjut hingga akhirnya di tahun 2008 semua Kantor Pelayanan Pajak sah bergelar ‘modern’. Bicara k...